Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Penjelasan Bupati Nunukan Atas Raperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023

NUNUKAN – Anggota DPRD Nunukan adakan Rapat paripurna ke – 8 Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap nota penjelasan Bupati Nunukan atas raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah T.A 2023.

Rapat paripurna dipimpin, Ketua DPRD Nunukan Hj Leppa serta Anggota DPRD Nunukan lainnya, Senin (28/08/2023).

Turut hadir dalam rapat paripurna, Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid di wakili Sekertaris Daerah Serfianu serta unsur Prokopim dan awak media.

Dalam pandangan umumnya dari Fraksi Hanura yang di bacakan, Ahmad Triady menjelaskan, Pemandangan umum Terhadap Penyampaian Pengantar Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023.

”Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan Pengantar Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023.

”Sidang Dewan Yang Terhormat,Kita telah membaca dan menyimak Pidato Pengantar Pengantar Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023,” Ujarnya.

“Untuk itu dalam kesempatan yang berbahagia ini. saya akan bacakan pandangan umum terhadap Pengantar Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023,” Terang Ahmad Triady.

Juru bicara Fraksi Partai ini selanjutnya mengatakan :pada dasarnya Kami mendukung sepenuhnya untuk dapat dibahas lebih lanjut. Sebagai catatan dari Fraksi Partai Hanura, ijinkan kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Hanura pada prinsipnya menerima dan selanjutnya menyetujui untuk dibahas lebih lanjut rancangan perubahan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan tahun Anggaran 2023.
2. Fraksi Partai Hanura mengapresiasi Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan adanya kenaikan Anggaran sebelumnya diproyeksikan sebesar 1.486.431.829.763, 00 (Satu Triliun Empat Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Empat Ratus Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh ratus Enam Puluh tiga Rupiah ) ternyata ada kenaikan menjadi 1.604. 685.252.465,00 ( Satu Triliun Enam Ratus Empat Milyar Enam Ratus Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) atau naik 7,96%( Tujuh Koma Sembilan Puluh Enam Persen ).
3. Fraksi Partai Hanura mengharapkan kepada pemerintah dalam pembelanjaan Anggaran memperhatikan skala prioritas misalkan pembelanjaan yang bisa mengurangi angka kemiskinan, penaggulangan bidang kesehatan, bidang pendidikan, ketahanan pangan, infrastruktur dan lain-lain.
4. Fraksi Partai Hanura meminta kepada pemerintah daerah bahwa untuk tahun ini ada kenaikan anggaran semoga tahun- tahun berikut diupayakan selalu ada peningkatan.

Pandangan umum Fraksi Demokrat yang di bacakan, Darmawansyah menjelaskan.

Agenda Pandangan umum fraksi terhadap nota penjelasan, Bupati Nunukan Tentang rancangan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan kabupaten nunukan tahun anggaran 2023. kemarin melalui sidang paripurna saudari bupati nunukan Telah Menyampaikan pengantar nota keuangan perubahan kabupaten nunukan tahun anggaran 2023.

terkait dengan hal tersebut Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Nunukan menyampaikan beberapa Catatan Sebagai berikut:

1. Fraksi demokrat menyarankan agar fokus apbd-p tahun 2023 diarahkan pada sektor ril dan pelayanan publik, seperti umkm, pendidikan, kesehatan, Capil, sarana-prasarana jalan, dan lain-lain. sektor- sektor yang Bersentuhan langsung dengan masyarakat Perlu mendapat perhatian ekstra karena masih jauh dari memadai dan Ideal;
2. Masuk pada tahun politik dan tahapan pemilu sudah berjalan, maka fraksi demokrat menyarankan agar beban kabupaten nunukan terkait penyelenggaraan pemilu (Pileg dan pilpres) dicicil melalui apbd-p agar tidak terlalu membebani Apbd tahun 2024.

Pandangan umum fraksi Gerakan Karya Pembangunan (fraksi gkp) di bacakan, H. Andi Mutamir, SE., M.M. menjelaskan, Fraksi kami untuk menyampaikan Pandangan umum fraksi ini, tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati Nunukan, karena telah menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023 pada Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun 2023-2024.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sedangkan Perubahan APBD merupakan perubahan anggaran belanja daerah apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum serta kejadian lainnya pada APBD tahun berjalan.

Satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bersama bahwa dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang merupakan kewajiban dari Pemerintah Kabupaten Nunukan bersama DPRD Kabupaten Nunukan adalah bahwa kondisi APBD mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap kewajiban tersebut. Sesungguhnya DPRD Kabupaten Nunukan sangat menyadari bahwa Pemerintah Kabupaten Nunukan selaku eksekutor sudah cukup berupaya maksimal dalam mengatur dan mengelola APBD tersebut. Namun DPRD Kabupaten Nunukan sebagai bagian dari pemerintahan daerah ini, juga mempunyai kewajiban untuk memberikan saran, rekomendasi dan/atau sekaligus pengawasan terhadap penyelenggaraannya.

Pemerintahan merupakan kegiatan yang menjadi kunci utama berhasilnya penyelenggaraan pembangunan dan kemasyarakatan di suatu daerah. Berbicara permasalahan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ini tentu tidak lepas dari bagaimana kondisi internal di dalam struktur pemerintahan itu sendiri.Terkait perubahan anggaran tahun 2023 ini, fraksi kami proyeksi pada substansi dasarnya yaitu penyesuaian program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023, Penyesuaian Dana Perimbangan, dan Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023.

Selain itu, penyesuaian dana transfer serta penyesuaian kebutuhan lainnya yang bersifat wajib, mengikat dan mendesak. Sehingga terjadinya penyesuaian belanja pada OPD terkait dan target pembangunan di tahun 2023 bisa terealisasi. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan belanja yang menjadi prioritas daerah dengan pertimbangan waktu efektif yang sangat singkat yaitu kurang lebih tiga (3) bulan saja sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor-sektor yang menjadi unggulan daerah.

Fraksi GKP akan terus mendukung pemerintah daerah jika tetap mengedepankan skala prioritas pada setiap Program Kerjanya dan tidak melakukan rasionalisasi anggaran pada sektor krusial yaitu sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti sektor Kesehatan dan sektor Pendidikan serta Pelayanan Publik.Sebelum menutup Pandangan umum ini Fraksi Gerakan Karya Pembangunan berharap agar proses pembahasan R-APBD Perubahan tahun 2023 ini benar-benar dimaksimalkan agar menghasilkan APBD yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan sehingga mampu memenuhi Kebutuhan Masyarakat Kabupaten Nunukan.

Pandangan umum fraksi Perjuangan Persatuan Nasional di bacakan, Joni Sabindo, SE menjelaskan, Pemandangan Umum terhadap pengantar penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Nunukan Fraksi Perjuangan persatuan nasional dewan perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023.

Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah melalui semua proses dan mekanisme yang ada, telah menyusun dan menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan harapan dapat dibahas lebih lanjut untuk menjadi kesepakatan bersama.

Mencermati upaya dan pencapaian pemerintah daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023, maka pada kesempatan yang berbahagia ini fraksi Perjuangan Persatuan Nasional memberikan Pemandangan Umum sebagai berikut :

1. Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional mengapresiasi atas pencapaian pemerintah daerah dengan adanya kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula dianggarkan sebesar Rp. 110.044.528.459,00 (Seratus sepuluh milyar empat puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) setelah perubahan naik menjadi sebesar Rp. 163.650.797.373,00 (seratus enam puluh tiga milyar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau naik 48,71% (empat puluh delapan koma tujuh puluh satu persen). Fraksi Perjuangan persatuan nasional dewan perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional juga mengapresiasi atas pencapaian pemerintah daerah dengan adanya kenaikan pajak daerah namun disisi lain kami mohon penjelasan terkait menurunnya retribusi daerah dari yang telah ditargetkan.
3. Fraksi perjuangan Persatuan Nasional berharap kepada pemerintah daerah agar dapat mempertahankan bahkan sedapat mungkin bisa meningkatkan pendapatan daerah melalu pajak dan retribusi pada tahun anggaran berikutnya dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada.
4. Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional juga berharap agar dengan bertambahnya APBD, dapat dimaksimalkan dengan baik sesuai dengan peruntukannya serta program yang sudah ditetapkan agar dapat diselesaikan tepat waktu.
5. Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional berharap pada pemerintah daerah agar penyerapan anggaran bisa dimaksimalkan sehingga tidak terjadi silfa yang lebih besar.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional Terhadap Pengantar Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023 ini kami sampaikan.

Pada dasarnya fraksi Perjuangan Persatuan Nasional mendukung sepenuhnya, untuk dapat dibahas lebih lanjut sehingga dapat pula menjadi kesepakatan bersama serta dapat Fraksi Perjuangan persatuan nasional dewan perwakilan rakyat Daerah Kabupaten nunukan dilaksanakan secara utuh dan konsisten demi tercapainya kesejahteraan masyarakat kabupaten Nunukan yang lebih baik ke depan.

Pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera di bacakan, Andre pratama menjelaskan, melalui anggaran perubahan ini, kami fraksi pks memberikan masukan agar pemerintah fokus kepada beberapa sektor SEBAGAI berikut:

1. fraksi pks meminta pemerintah memastikan agar anggaran jaminan bpjs untuk pbi apbd ditambah pada apbd tahun 2023.
2. Penanganan segera infrastruktur prioritas seperti :
   Jembatan menuju dermaga sei bolong nunukan. Perencanaan atau dermaga pelabuhan Bambangan, pelabuhan binalawan, pelabuhan sei jepun dengan menggunakan material yang tahan lama dan untuk pekerjaan konstruksinya dikerjakan pada tahun anggaran 2024.
3. Perlu adanya master plan dan perencanaan serta ketersediaan lahan untuk membangun pelabuhan khusus bongkar muat untuk tabung lpg, bbm di pulau pulau nunukan, dan hal ini bisa di mulai pada APBD Perubahan 2023.
4. Membuat skala prioritas terhadap rencana kegiatan pl (penujukan langsung) pada apbd perubahan 2023.
5. Meningkatkan anggaran pada sektor perikanan dan pertanian sebagai dukungan terhadap masyarakat petani dan perumput laut serta nelayan.
6. Penambahan mesin cetak e-ktp minimal sebanyak 3 unit dan e-kia sebanyak 2 unit pada Disdukcapil.
7. Memastikan kesiapan anggaran pada opd terkait termasuk PDAM dalam menghadapi adanya perubahan iklim ekstrem elnino.
8. Khusus Di Bidang kesehatan, seperti kita ketahui angaran kementrian kesehatan tahun ini terjadi peningkatan yang cukup besar, kami dari fraksi pks berharap dengan adanya peningkatan anggaran kesehatan tersebut bisa dirasakan merata oleh tenaga kesehatan dan puskesmas yang ada Di Kabupaten nunukan, khususnya di Wilayah Kah Budaya, fasilitas puskesmas dan tetap yang diterima oleh tenaga kesehatan sangat kurang dibandingkan dengan wilayah kerja mereka yang kondisinya serba terbatas. * Humas DPRD Nnk