NUNUKAN – Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPRD Kabupaten Nunukan menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Pemerintah Daerah tentang Pembentukan Desa Ujang Fatimah, Desa Binusan Dalam, dan Desa Tembaring.
Pandangan tersebut dibacakan Tri Wahyuni, dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025–2026, yang digelar di Ruang Paripurna utama DPRD Nunukan pada Senin (13/10/2025).
Dalam penyampaiannya, Fraksi Hanura menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Raperda berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur arah kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan yang berkelanjutan.
Lebih lanjut, ia mengutip Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa pembentukan, penghapusan, penggabungan, atau perubahan status desa harus melalui persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD. Ketentuan tersebut juga diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa sebagai pedoman teknis pelaksanaan di daerah.
Fraksi Hanura menyoroti kondisi Kabupaten Nunukan yang saat ini mengalami peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan di beberapa wilayah. Pertumbuhan penduduk tersebut membawa dampak terhadap aksesibilitas layanan publik dan pemerataan pembangunan ekonomi masyarakat.
“Peningkatan jumlah penduduk yang relatif signifikan di sejumlah wilayah turut menimbulkan persoalan dalam akses publik, sosial, dan ekonomi. Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah dan tindakan konkret untuk mengatasi hal tersebut,” ujar Tri Wahyuni.
Menurutnya, salah satu masalah utama yang masih dihadapi masyarakat adalah terbatasnya akses penghubung antarwilayah, yang menyebabkan keterlambatan pelayanan publik dan hambatan dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, ia menilai pembentukan desa baru dapat menjadi langkah strategis dalam mempercepat pembangunan dan pemerataan wilayah.
Dalam rapat tersebut, Fraksi Hanura mencermati tiga aspirasi masyarakat yang menjadi dasar rancangan pembentukan desa baru, yaitu:
- Desa Ujang Fatimah dan Desa Binusan Dalam, yang merupakan usulan pemekaran dari Desa Binusan, Kecamatan Nunukan.
- Desa Tembaring, yang merupakan usulan pemekaran dari Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat.
Fraksi Hanura menilai, pembentukan desa-desa tersebut sejalan dengan semangat desentralisasi dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Namun demikian, pemerintah daerah diingatkan untuk memastikan seluruh tahapan pembentukan desa dilakukan dengan cermat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Upaya pemerintah dalam membangun daerah melalui pembentukan desa baru sudah sangat baik. Namun perlu diingat bahwa Kabupaten Nunukan memiliki posisi strategis dan wilayah yang sangat dinamis. Oleh karena itu, diperlukan tanggung jawab penuh dari pemerintah dalam memastikan pelaksanaan kebijakan ini berjalan optimal,” tegas politisi yang akrab dipanggil Yuyun tersebut
Sebagai bentuk dukungan terhadap proses pembentukan tiga desa baru tersebut, Fraksi Hanura menyampaikan beberapa pandangan, masukan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk penyempurnaan Raperda, antara lain:
- Pemerintah diharapkan mempercepat pembangunan infrastruktur desa, terutama yang berkaitan dengan jalan, fasilitas umum, dan sarana ekonomi masyarakat agar desa baru dapat segera berkembang.
- Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam mengawasi alokasi dana pembangunan desa, sehingga penyaluran bantuan dana benar-benar tepat sasaran dan tepat guna.
- Peningkatan aspek sosial dan ekonomi desa melalui pemberdayaan masyarakat dan dukungan program bantuan yang mampu menciptakan kesejahteraan secara merata.
- Pemerintah perlu menyediakan fasilitas pelayanan publik yang memadai, seperti kantor desa, puskesmas, sekolah, listrik, jaringan telekomunikasi, air bersih, dan penerangan jalan umum.
- Pemerintah diimbau untuk menciptakan lapangan pekerjaan tetap di tingkat desa melalui pengembangan usaha menengah dan besar yang berpotensi menyerap tenaga kerja lokal
- Peningkatan infrastruktur jalan desa, termasuk pembukaan jalan baru, perbaikan jalan rusak, dan semenisasi jalur utama masyarakat, mengingat peran penting jalan sebagai faktor penunjang pertumbuhan ekonomi.
Melalui pandangan umum tersebut, Fraksi Hanura menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program-program pemerintah yang berorientasi pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan.
“Fraksi Hanura berharap Raperda Pembentukan Desa Ujang Fatimah, Desa Binusan Dalam, dan Desa Tembaring dapat segera disahkan dan diimplementasikan, agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat,” tutup Tri Wahyuni di akhir penyampaiannya.*(Humas DPRD Nnk-33)
