JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) membuka ruang kolaborasi dengan dunia usaha untuk merealisasikan rencana pembangunan jaringan kereta api di Kaltara.
Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menilai proyek tersebut membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah, pengembang, dan perusahaan sebagai calon pengguna jasa.
Hal itu disampaikan Gubernur Zainal saat membuka rapat tindak lanjut Focus Group Discussion (FGD) bersama PT. Indonesia Transit Synergy (INTRA) di Ruang Pertemuan Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (16/9).
Gubernur Zainal menegaskan, meningkatnya aktivitas investasi di Kaltara harus diikuti dengan kesiapan infrastruktur pendukung. Hingga Triwulan II 2026, realisasi investasi di Kaltara telah mencapai sekitar Rp14,3 triliun, atau 46,78 persen dari target tahunan sebesar Rp30,55 triliun.
Ia menilai capaian tersebut menunjukkan semakin besarnya kepercayaan investor terhadap potensi ekonomi Kaltara.
“Capaian ini bukan hanya angka. Ini menunjukkan Kaltara memiliki potensi ekonomi yang besar dan semakin dipercaya sebagai tujuan investasi,” ujar Zainal.
Dalam beberapa bulan terakhir, kata Zainal, cukup banyak investor yang menunjukkan minat untuk berinvestasi di Kaltara. Kondisi tersebut perlu diikuti dengan penguatan konektivitas dan infrastruktur agar aktivitas ekonomi dapat berkembang lebih cepat.
Salah satu infrastruktur strategis yang dinilai penting adalah jaringan kereta api. Namun, Zainal menegaskan pembangunan proyek tersebut harus didukung kajian dan kerja sama yang matang.
Ia meminta PT. INTRA sebagai pihak inisiator membangun komunikasi secara intensif dan terbuka dengan para pelaku usaha yang nantinya berpotensi menjadi pengguna jasa maupun operator.
“Yang kita cari adalah kerja sama yang memberikan manfaat dan keuntungan secara adil bagi semua pihak,” katanya.
Zainal menegaskan, melalui konsep win-win solution harus menjadi dasar dalam pembahasan. Pemerintah membutuhkan infrastruktur, sementara dunia usaha membutuhkan kepastian efisiensi dan manfaat ekonomi dari pembangunan tersebut.
Karena itu, kelayakan investasi menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Selain itu, pembahasan teknis juga perlu memastikan rencana pembangunan sesuai dengan tata ruang daerah dan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
“Kita ingin membangun infrastruktur yang menjawab kebutuhan ekonomi, tetapi tetap menjaga lingkungan untuk generasi berikutnya,” tegasnya.
Pemprov Kaltara, lanjut Zainal, siap membantu memfasilitasi komunikasi antara PT. INTRA, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Ia berharap komunikasi dan pembahasan yang dilakukan dapat segera menghasilkan skema kerja sama yang jelas sehingga rencana pembangunan jaringan kereta api dapat bergerak ke tahap berikutnya.
“Pemerintah siap memfasilitasi dan mempertemukan para pihak. Kita harus terus bersinergi dan berkolaborasi agar rencana ini bisa terwujud,” ujar Zainal.
Ia juga berharap perusahaan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit di Kaltara memberikan dukungan karena kedua sektor tersebut berpotensi menjadi pengguna utama angkutan kereta api.
Zainal optimistis jika pemerintah, pengembang, dan dunia usaha memiliki komitmen yang sama, pembangunan jaringan kereta api di Kaltara dapat segera direalisasikan.
“Mudah-mudahan tahun depan bisa groundbreaking. Insyaallah kereta api pertama di Kalimantan bisa dimulai dari Kaltara,” pungkasnya. (dkisp)
