TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara menggelar Rapat Paripurna ke-25 Masa Persidangan I Tahun 2026-2027, Senin (09/11/26), dengan agenda penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027, serta persetujuan bersama terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, SE., MM., didampingi Wakil Ketua DPRD H. Muhammad Nasir, SE., MM., dan H. Muddain, ST., serta dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, SE.,MSI , bersama jajaran pemerintah daerah dan Forkopimda Kaltara, serta undangan lainnya.
Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027 menjadi landasan dalam penyusunan RAPBD, sekaligus menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah pada tahun mendatang. Pembahasannya telah melalui tahapan bersama antara DPRD, komisi-komisi, Badan Anggaran, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dalam rapat tersebut, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kaltara juga menyetujui tiga Ranperda, yakni perubahan atas Perda Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ranperda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, serta Ranperda Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi.
Ketiga regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola aset daerah, mendorong pembangunan perkebunan yang produktif dan ramah lingkungan, serta memperluas akses buku dan meningkatkan budaya literasi masyarakat.
Melalui persetujuan ini, DPRD Kaltara menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi legislasi dan penganggaran bersama pemerintah daerah guna mendorong kebijakan pembangunan yang terarah, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Utara. ***(hms-3)
