NUNUKAN – Kegiatan reses adalah waktu kerja di luar gedung bagi anggota DPRD untuk turun langsung ke daerah pemilihan (dapil) guna menemui konstituen, menyerap aspirasi, serta mendengarkan berbagai usulan dan keluhan warga.
Seperti halnya yang dilakukan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Akbar Ali, SH, menerima sejumlah aspirasi masyarakat saat melaksanakan kegiatan reses masa persidangan I Tahun 2026–2027 di RT 08, Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara .
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah usulan pembangunan yang dinilai menjadi kebutuhan mendesak di lingkungan mereka.
Beberapa aspirasi yang disampaikan di antaranya pembenahan dan pembangunan drainase, perbaikan sarana jalan, pembangunan bahu jalan lingkungan, serta permintaan bantuan sarana dan prasarana rumah ibadah.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian warga adalah yang pertama terkait hibah tanah dan bangunan yang warga huni sejak tahun 2009, yang hingga saat ini, status kepemilikannya masih tercatat sebagai asset Pemerintah Kabupaten Nunukan, kedua, kondisi drainase yang belum mampu menampung debit air secara maksimal ketika hujan deras. Akibatnya, sejumlah kawasan permukiman kerap mengalami genangan bahkan banjir.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, H. Akbar Ali menyampaikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan dicatat dan diperjuangkan melalui mekanisme yang berlaku di DPRD Provinsi Kalimantan Utara.
Menurutnya, terkait hibah tanah dan bangunan yang diusulkan, hal itu sudah pernah disampaikan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, hanya saja yang menjadi kendala, adalah, adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI (Permendagri) yang menjadi acuan terkait hibah asset Pemerintah Daerah. Dan hal ini dirinya pernah minta bahkan mendorong Pemkab Nunukan untuk mengkoordinasikannya dengan Kementerian Dalam Negeri.
“Di Kementerian nantinya saya berharap akan disampaikan kronologi awal pasca relokasi warga dari RT 17 Kelurahan Nunukan Timur ke RT 08 Kelurahan Selisun, biar terang benderang,” Tutur Politisi Partai Gerindera ini.

Terkait persoalan drainase dan infrastruktur pembangunan bahu jalan perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan kenyamanan, keselamatan, serta aktivitas masyarakat sehari-hari.
“Untuk pemeliharaan drainase dan pembangunan bahu jalan, tadi saya sudah berkomunikasi dengan Kadis Perkim Nunukan. Beliau akan mengutus stafnya untuk melihat langsung apa yang menjadi usulan warga. Besok Rabu 18/11 jam 10.00 pagi Dinas Perkim akan turun, Pak RT tolong dampingi mereka saat berkunjung besok,
Ia juga menegaskan bahwa aspirasi masyarakat akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah maupun instansi teknis terkait, dengan mempertimbangkan kewenangan antara kewenangan Pemerintah Provinsi atau Kewenangan Pemerintah Kabupaten, mengutamakan skala prioritas, dan ketersediaan anggaran.
“Kami tidak ingin memberikan janji yang berlebihan kepada masyarakat. Namun, seluruh aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan reses ini akan menjadi perhatian dan bahan perjuangan kami agar dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” demikian komitmen Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltara ini.
Melalui kegiatan reses ini, diharapkan berbagai kebutuhan masyarakat di Kelurahan Selisun dapat menjadi bagian dari perhatian pemerintah dalam perencanaan pembangunan ke depan. ***(Gzb-5)
















