TANJUNG SELOR – Keterbatasan fiskal daerah menjadi perhatian Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah daerah didorong lebih kreatif menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik.
Anggota Komisi II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., mengatakan kondisi keuangan daerah saat ini menuntut pemerintah untuk tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Menurutnya, masih banyak potensi pendapatan yang dapat dikembangkan melalui optimalisasi sektor pajak dan retribusi sesuai kewenangan pemerintah provinsi.
“Kita memang membutuhkan PAD yang lebih besar untuk membangun Kaltara. Pemerintah daerah harus terus mencari terobosan dan menggali potensi yang selama ini belum dikelola secara maksimal,” ujar Nasir, Rabu (18/11/2026).
Ia mengapresiasi langkah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara yang terus menghadirkan inovasi dalam meningkatkan penerimaan daerah. Salah satunya melalui program Bakti Benuanta dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor di atas air.
Namun, menurutnya, pengembangan PAD tidak boleh berhenti pada satu sektor. Potensi Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat, serta aktivitas ekonomi berskala besar juga perlu mendapatkan perhatian.
Nasir yang juga merupakan anggota Badan Anggaran DPRD Kaltara menegaskan, peningkatan PAD memiliki peran penting dalam memperkuat kemampuan daerah membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.
Karena itu, ia berharap Bapenda terus melakukan pembenahan pendataan, pengawasan, dan pelayanan perpajakan.
“Kaltara harus semakin mandiri secara fiskal. Tetapi peningkatan pendapatan juga harus dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tidak membebani masyarakat kecil,” tegasnya. (Adv-27)
















