TANJUNG SELOR – Persoalan administrasi kependudukan yang tidak sesuai dengan lokasi usaha menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Hamka. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat masyarakat, khususnya nelayan dan petambak, dalam mengakses berbagai program bantuan pemerintah.
Hamka mengungkapkan, persoalan itu dialami sejumlah masyarakat yang secara administrasi kependudukan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Tarakan, sementara lokasi usaha tambak mereka berada di wilayah Kabupaten Bulungan.
Menurutnya, perbedaan wilayah administrasi kependudukan dengan lokasi usaha tersebut dapat menimbulkan kendala dalam proses pendataan maupun penyaluran bantuan pemerintah, mengingat setiap program memiliki persyaratan dan ketentuan wilayah sasaran.
“Ada masyarakat yang secara administrasi ber-KTP Tarakan, tetapi lokasi tambaknya secara geografis berada di wilayah Bulungan,” ungkap Hamka.
Ia menilai, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Sebab, masyarakat yang menjalankan usaha perikanan dan pertambakan tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.
Di sisi lain, Hamka memahami bahwa penyaluran bantuan harus tetap mengacu pada ketentuan administrasi, kewenangan pemerintah, serta persyaratan yang telah ditetapkan. Karena itu, diperlukan koordinasi antarpemerintah daerah agar persoalan tersebut tidak menjadi penghambat bagi masyarakat dalam memperoleh akses program pemberdayaan.
Menurutnya, pemerintah provinsi dapat mendorong koordinasi antara pemerintah kabupaten dan kota untuk mencari mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan regulasi.
“Persoalan seperti ini perlu dicarikan solusi melalui koordinasi antarpemerintah daerah agar masyarakat tetap mendapatkan perhatian sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Hamka menegaskan, perbedaan alamat kependudukan dan lokasi usaha hendaknya menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan maupun pendataan calon penerima bantuan. Terlebih, sektor perikanan dan pertambakan merupakan salah satu sumber mata pencaharian masyarakat di Kalimantan Utara.
Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan mekanisme yang lebih adaptif terhadap kondisi masyarakat yang memiliki lokasi usaha lintas wilayah administrasi, tanpa mengabaikan aturan dan kewenangan masing-masing daerah.
“Jangan sampai masyarakat yang memiliki usaha di wilayah berbeda justru kesulitan mendapatkan akses bantuan,” pungkasnya. (Adv-32)
















