TANJUNG SELOR – Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus menggenjot realisasi penggunaan anggaran tahun 2026. Hingga pertengahan November, penyerapan anggaran tercatat mencapai 73,6 persen dan masih berpeluang meningkat seiring berjalannya sejumlah agenda kegiatan kedewanan.
Sekretaris DPRD Kaltara, H. Mohammad Pandi, menyebut pihaknya menargetkan realisasi anggaran hingga akhir tahun dapat melampaui 80 persen. Bahkan, angka 90 persen menjadi target yang ingin dicapai apabila seluruh program berjalan sesuai perencanaan.
Optimisme tersebut didukung masih berlangsungnya sejumlah kegiatan DPRD yang telah masuk dalam agenda kerja tahun ini. Karena itu, Sekretariat DPRD akan terus melakukan percepatan pelaksanaan program agar tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran.
“Target kita bisa di atas 80 atau 90 persen. Hal ini sejalan dengan rencana kerja DPRD Kaltara tahun 2026,” kata Pandi kepada media, Rabu (18/11/2026).
Ia berharap capaian penyerapan anggaran tahun ini setidaknya dapat mempertahankan kinerja tahun sebelumnya. Sebagai gambaran, realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kaltara pada tahun lalu berhasil melampaui 90 persen.
“Pencapaian itu diharapkan sama dengan serapan tahun kemarin yang pencapaiannya juga di atas 90 persen,” ujarnya.
Pandi menjelaskan, berbagai fasilitas penunjang serta kegiatan operasional kedewanan selama ini telah berjalan dengan baik. Dengan waktu yang tersisa hingga penutupan tahun anggaran, pihaknya akan memastikan seluruh agenda yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai ketentuan.
Menurutnya, optimalisasi anggaran tidak semata-mata berorientasi pada tingginya persentase penyerapan. Lebih dari itu, penggunaan anggaran harus mampu menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta memenuhi kebutuhan operasional lembaga legislatif.
Dari sisi komposisi belanja, belanja pegawai masih mendominasi alokasi anggaran Sekretariat DPRD Kaltara. Komponen tersebut mencakup pemenuhan hak keuangan anggota DPRD, termasuk pembayaran gaji dan tunjangan.
Sementara itu, anggaran lainnya digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas kedewanan. Di antaranya pelaksanaan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat, sosialisasi peraturan daerah (sosper), serta kegiatan panitia khusus (pansus) dalam pembahasan sejumlah kebijakan daerah.
Seluruh kegiatan tersebut merupakan bagian penting dalam menunjang pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD Kaltara.
“Termasuk untuk kegiatan reses, sosper, dan pansus yang menjadi bagian dari agenda kerja DPRD Kaltara,” pungkas Pandi.
Dengan realisasi sementara sebesar 73,6 persen, Sekretariat DPRD Kaltara masih memiliki waktu untuk mengoptimalkan pelaksanaan program hingga akhir Desember 2026. Percepatan kegiatan diharapkan dapat mendorong pencapaian target penyerapan anggaran sekaligus memastikan agenda kedewanan berjalan sesuai rencana. (Adv-56)
















