TANJUNG SELOR – Upaya menjadikan Tanjung Selor sebagai daerah otonomi baru (DOB) terus diperjuangkan. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., mengungkapkan perkembangan sekaligus sejumlah kendala pembentukan DOB Kota Tanjung Selor dalam Sarasehan Kebangsaan yang berlangsung di Gedung Wanita, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Senin (16/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Achmad Djufrie hadir memenuhi undangan anggota DPD RI asal Kaltara, Marthin Bila. Kesempatan itu dimanfaatkan untuk menyampaikan langsung progres perjuangan pembentukan Kota Tanjung Selor, termasuk persyaratan administratif dan teknis yang hingga kini masih perlu dipenuhi.
Achmad Djufrie yang juga menjabat Ketua Presidium Pembentukan DOB Kota Tanjung Selor mengatakan, dukungan dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses pembentukan daerah baru tersebut.
Menurutnya, status Tanjung Selor sebagai ibu kota Provinsi Kaltara menjadi salah satu alasan penting mengapa wilayah tersebut perlu didorong menjadi daerah otonom tersendiri.
“Saya menghadiri undangan senator kita, Pak Marthin Bila dalam acara Sarasehan Kebangsaan. Karena di sini salah satunya membahas tentang DOB, kita sampaikan bagaimana perkembangan pembentukan DOB Kota Tanjung Selor,” kata Achmad Djufrie.
Ia mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut Marthin Bila memberikan respons positif dan menyatakan dukungan terhadap perjuangan pembentukan DOB Kota Tanjung Selor. Bahkan, dukungan itu diharapkan dapat membuka peluang percepatan melalui pendekatan kebijakan dari pemerintah pusat atau mekanisme top down.
“Alhamdulillah ternyata beliau mem-backup untuk top down dari atas, mengingat melalui daerah kita masih kekurangan syarat-syarat teknis, terutama tentang kecamatan-kecamatan yang masih kurang,” ujarnya.
Achmad Djufrie menjelaskan, salah satu persoalan mendasar yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah pemenuhan persyaratan jumlah kecamatan. Wilayah yang dipersiapkan untuk menjadi DOB Kota Tanjung Selor saat ini baru memiliki satu kecamatan, sementara masih diperlukan tambahan tiga kecamatan untuk memenuhi ketentuan teknis pembentukan daerah otonomi baru.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi presidium dan pemerintah daerah dalam melanjutkan proses pemekaran. Karena itu, dukungan dari pemerintah pusat dinilai dapat menjadi salah satu jalan untuk mendorong percepatan proses yang selama ini diperjuangkan.
Meski membuka peluang melalui pendekatan top down, Achmad Djufrie menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengabaikan ketentuan teknis yang berlaku. Apabila pemerintah pusat tetap meminta pemenuhan persyaratan berupa pembentukan tiga kecamatan tambahan, daerah harus mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan.
“Ya kita terima kasih, alhamdulillah. Karena memang kita tidak perlu repot lagi. Tapi kalau secara teknis diminta pusat untuk kita menyiapkan tiga kecamatan tambahan, ya kita harus siap juga,” pungkasnya.
Ia berharap dukungan anggota DPD RI dan berbagai pihak lainnya dapat memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat, sehingga perjuangan pembentukan DOB Kota Tanjung Selor memperoleh kejelasan arah dan tahapan selanjutnya.
Bagi Achmad Djufrie, pembentukan Kota Tanjung Selor bukan sekadar perubahan status administratif, melainkan bagian dari upaya mendorong tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang lebih optimal di ibu kota Provinsi Kalimantan Utara. (Adv-58)
















