NUNUKAN – Dugaan keracunan massal yang menimpa puluhan siswa sekolah di Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, mendapat perhatian serius dari anggota DPRD Nunukan.
Anggota DPRD Nunukan, Hamsing S.Pi, meminta agar dapur program Makan Bergizi (MBG) di Sebatik Tengah Dihentikan sementara.
Menurutnya, Kecamatan Sebatik sebenarnya memiliki tiga dapur MBG, Dua dapur yang beroperasi di Sebatik Timur dan Sebatik Utara berjalan lancar tanpa masalah, bahkan sudah memasuki bulan ketiga pelaksanaan, siswa dan masyarakat di dua wilayah itu bisa merasakan manfaat program MBG dengan baik.
“Alhamdulillah, di Sebatik Timur dan Utara semuanya lancar, Penyaluran, pengemasan, sampai distribusi berjalan baik dan siswa sangat terbantu, namun dapur MBG di Sebatik Tengah yang baru dua hari beroperasi malah memunculkan masalah besar,” jelasnya. Rabu (1/10/25) saat di konfirmasi di Sebatik.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dapur MBG di Sebatik Tengah. Menurutnya, kesalahan bisa saja terjadi dalam proses memasak, penyaluran, hingga distribusi makanan ke siswa.
“Kami minta dapur MBG di Sebatik Tengah dihentikan sementara. Lakukan evaluasi total, jangan sampai ada kelalaian yang kembali merugikan siswa,” tegasnya.
Hamsing juga mengingatkan standar higienitas dalam penyelenggaraan program MBG, ia menilai lemahnya pengawasan menjadi faktor utama yang harus segera diperbaiki oleh pihak terkait.
“Masalah ini menunjukkan ada yang tidak higienis dalam pengelolaan makanan. Pemerintah harus turun tangan dengan serius agar tidak ada korban lagi,” tambahnya.
Ia mengaku telah meninjau langsung kondisi korban keracunan di Rumah Sakit Pratama Sebatik. Dari hasil pantauan, sejumlah siswa, balita, dan orang tua mengalami gejala cukup berat setelah mengonsumsi makanan dari dapur MBG.
Politisi asal Sebatik itu berharap kasus ini dijadikan peringatan agar pengelola program lebih berhati-hati. Ia menekankan, kesehatan siswa sebagai penerima manfaat harus menjadi prioritas utama.
“Kita semua berharap kasus ini menjadi yang pertama dan terakhir. Pemerintah harus segera mencari solusi terbaik agar program MBG tetap berjalan dengan aman di Pulau Sebatik,” pungkasnya. (Humas DPRD Nnk-09)
