NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan mengalokasikan APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 66 Milyar untuk program prioritas pembangunan infrastruktur di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
Anggaran tersebut diprioritaskan untuk pemerataan Pembangunan di wilayah Sebatik di sejumlah bidang yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat di kecamatan tersebut.
Bupati Kabupaten Nunukan, Hj Asmin Laura Hafid, SE, MM, Ph.D mengatakan, melalui APBD Tahun Anggaran 2024 Pemkab Nunukan menggulirkan anggaran sebesar Rp. 66 Milyar yang akan digunakan ke sejumlah bidang seperti, bidang pekerjaan umum, Pendidikan, Kesehatan, perikanan, pertanian dan bidang lainnya.
“Dana Rp 66 Miliyar ini dari APBD Kabupaten Nunukan saja, masih ada lagi dari pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat dalam hal ini adalah Balai.” Kata Bupati Nunukan, dalam Safari Ramadhan 1445 H, Selasa (19/3/24) kemarin di Masjid Al Aqso desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan.
Terhadap besaran anggaran tersebut, Hj. Asmin Laura Hafid berharap agar seluruh masyarakat dapat mendukung proses Pembangunan di wilayah perbatasan tersebut, sehingga program kegiatannya berjalan aman dan lancar.
“ Saya yakin tanpa dukungan dari masyarakat semua itu tidak akan ada artinya,” kata Laura.
Kecamatan Sebatik merupakan wilayah terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga – Tawau Malaysia memiliki potensi sumber daya alam yang dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat.
Potensi ekonomi di wilayah itu perlu didukung infrastuktur agar masyarakat dapat mengakses aktifitas perekonomian seperti pertanian, perikanan, Perkebunan dan perdagangan lintas batas.
Perhatian pemerintah daerah pada tahun ini merupakan kebijakan anggaran yang bersumber dari APBD Nunukan.
Selain itu, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat juga mengalokasikan anggaran 2024 untuk menggnjot Pembangunan di wilayah perbatasan ini.
Hal tersebut adalah upaya pemerintah dalam membangun seluruh Kecamatan di Kabupaten Nunukan agar tidak ada lagi kesenjangan di tengah kehidupan sosial, namun lebih ditekankan pada pemerataan Pembangunan di setiap wilayah. (*)
