NUNUKAN – DPRD Kabupaten Nunukan meningkatkan kapasitas dan profesionalitas anggotanya melalui kegiatan pendalaman tugas legislatif. Kegiatan tersebut digelar pada Rabu (15/10/25) di Swiss-Belhotel Tarakan dengan menghadirkan narasumber dari Tenaga Ahli Pengembangan Pelatihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri. Ir. Gunawan M.A
Kegiatan pendalaman tugas ini bertujuan memperkuat fungsi DPRD dalam melaksanakan peran legislasi, pengawasan, dan anggaran agar berjalan lebih efektif dan akuntabel. Anggota DPRD Nunukan diharapkan mampu memahami dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam paparannya, Gunawan M.A menjelaskan bahwa pendalaman tugas DPRD menjadi bagian penting dari upaya peningkatan kapasitas lembaga legislatif di daerah. Ia menegaskan bahwa anggota DPRD harus memahami seluruh proses penyusunan kebijakan publik serta mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaannya.
“Pendalaman tugas bukan hanya tentang pemahaman teori, tetapi juga tentang kemampuan menganalisis dan mengambil keputusan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” kata Ir. Gunawan.
Selain itu, Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Selama kegiatan berlangsung, para anggota DPRD Nunukan berdiskusi langsung dengan narasumber terkait berbagai persoalan pembangunan di daerah.
Beberapa isu strategis yang menjadi pembahasan antara lain efektivitas pelaksanaan perda, peningkatan pelayanan publik, dan strategi penguatan produk hukum daerah.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Nunukan, Hamsing, S.Pi., menyampaikan bahwa saat ini sedikitnya terdapat enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD yang sedang dalam proses pembahasan, dari jumlah tersebut, tiga Raperda telah disetujui bersama antara legislatif dan eksekutif Nunukan.
“Enam Raperda inisiatif ini menjadi bukti komitmen DPRD dalam menghasilkan regulasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Tiga di antaranya sudah mendapatkan persetujuan bersama, sementara sisanya dalam tahap finalisasi,” jelas Hamsing.
Hamsing menambahkan, DPRD menargetkan sebanyak 11 Perda dapat diselesaikan pada tahun ini. Dari total tersebut, enam merupakan inisiatif DPRD, sementara lima lainnya berasal dari usulan Pemerintah Daerah.
Target ini diharapkan mampu mempercepat proses pembentukan payung hukum yang mendukung pembangunan daerah. Melalui kegiatan pendalaman tugas ini, DPRD Nunukan juga berupaya memperkuat kolaborasi antarlembaga serta meningkatkan kemampuan analisis kebijakan anggota dewan.
Pendalaman tugas diharapkan mampu menciptakan wakil rakyat yang lebih tanggap, visioner, dan berorientasi pada solusi. DPRD Nunukan menegaskan untuk terus berbenah dalam menjalankan fungsi strategisnya sebagai lembaga legislatif.
Dengan peningkatan kapasitas melalui kegiatan pendalaman tugas, DPRD optimistis dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Nunukan.*(Humas DPRD Nnk-43 )
