NUNUKAN – Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Nunukan, Said Hasan, mengaitkan persoalan BBM dengan kondisi perekonomian masyarakat perbatasan yang masih banyak bertumpu pada sektor primer, seperti perikanan, budidaya rumput laut, perkebunan kelapa sawit, pertanian, perdagangan kecil, dan jasa transportasi.
Karena itu, penguatan ekonomi perbatasan dinilai membutuhkan kebijakan yang lebih menyeluruh, mulai dari jaminan ketersediaan energi, penguatan akses pasar, peningkatan posisi tawar petani dan nelayan, hilirisasi produk, pengembangan koperasi dan kelembagaan ekonomi, dukungan pembiayaan, hingga perbaikan sistem distribusi dan logistik.
Fraksi PKS juga menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah atau PAD, dari Rp165,607 miliar menjadi Rp117,208 miliar atau berkurang sekitar Rp48,398 miliar.
Pemerintah daerah didorong mengoptimalkan potensi pendapatan sesuai ketentuan, tanpa menambah beban masyarakat kecil dan pelaku usaha lokal.
Upaya peningkatan PAD, menurut Fraksi PKS, perlu diarahkan pada perluasan basis ekonomi, perbaikan tata kelola aset, peningkatan kepatuhan, pencegahan kebocoran, digitalisasi pelayanan, dan optimalisasi potensi daerah.
Di akhir pandangannya, Fraksi PKS menyatakan akan menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi secara konstruktif.
Fraksi PKS berharap pelaksanaan Perubahan APBD 2026 dapat menghadirkan pembangunan yang lebih merata dan pelayanan publik yang semakin baik, termasuk bagi masyarakat di wilayah perbatasan, pedalaman, pesisir, serta wilayah yang masih membutuhkan perhatian pembangunan. ***R5
