TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., meminta penanggulangan kemiskinan di Kaltara dilakukan secara lebih terarah, berbasis data dan menghasilkan langkah yang konkret serta terukur.
Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kaltara Tahun 2026 di Ruang Aula Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (1/10).
Sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kaltara, Wagub Ingkong menegaskan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga menyangkut kesehatan, pendidikan, tempat tinggal yang layak, air bersih, listrik, akses jalan dan transportasi, hingga kepastian identitas kependudukan.
“Masalah kemiskinan tidak bisa ditangani oleh satu perangkat daerah saja. Banyak aspek yang saling berkaitan dan harus ditangani bersama,” kata Ingkong.
Ia menekankan, penanggulangan kemiskinan harus mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut perlu dimanfaatkan hingga tingkat by name by address agar pemerintah mengetahui secara jelas siapa yang menjadi sasaran program dan lokasi tempat tinggalnya.
Ingkong juga meminta perangkat daerah memanfaatkan aplikasi Sepakat untuk menganalisis jumlah sasaran sekaligus memadukan program lintas perangkat daerah.
“Jangan sampai ada warga yang mendapat bantuan berlapis, sementara warga lain yang sama-sama membutuhkan justru belum tersentuh,” ujarnya.
Ia menilai, koordinasi juga harus menghasilkan pembagian peran yang jelas. Setiap perangkat daerah diminta membawa program yang dapat dikerjakan bersama dengan mencantumkan sasaran, lokasi, peran masing-masing pihak, serta sumber pendanaannya.
Selain itu, perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok rentan, seperti perempuan, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak-anak. Pemerintah juga diminta memastikan program menjangkau masyarakat di wilayah perbatasan, pedalaman, dan pesisir yang memiliki tantangan akses lebih besar.
Ingkong menegaskan, penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya melalui bantuan sosial. Program pemerintah harus diarahkan untuk membuka kesempatan kerja dan peluang usaha agar keluarga miskin dapat semakin mandiri.
“Bantuan sosial penting untuk melindungi masyarakat yang rentan, tetapi tujuan akhirnya adalah kemandirian. Karena itu, setiap program harus dipikirkan agar bisa membuka peluang kerja dan usaha,” jelasnya.
Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota juga menjadi perhatian. Menurut Ingkong, sebagian besar layanan dasar diterima masyarakat di tingkat kabupaten/kota sehingga sinkronisasi dengan TKPKD kabupaten/kota perlu terus diperkuat.
Ia berharap hasil rapat dapat segera ditindaklanjuti dan disebarluaskan kepada seluruh kabupaten/kota se-Kaltara.
Ingkong juga meminta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kaltara selaku sekretariat TKPKD merangkum hasil pembahasan dalam berita acara dan rencana tindak lanjut yang dilengkapi penanggung jawab serta batas waktu pelaksanaan.
“Rumusan ini akan kita gunakan untuk menyempurnakan perencanaan dan penganggaran tahun 2027,” katanya.
Arahan tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang menekankan optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Sementara itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 Tahun 2020 memberikan tugas kepada TKPKD untuk mengoordinasikan, menyinkronkan, memantau, dan mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan di daerah.
Menutup sambutannya, Ingkong mengingatkan bahwa angka kemiskinan bukan sekadar statistik, tetapi menggambarkan kehidupan masyarakat yang membutuhkan perhatian pemerintah.
“Di balik setiap angka kemiskinan ada keluarga, anak-anak yang ingin bersekolah dengan layak, orang tua yang ingin hidup sehat, dan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Itulah yang harus kita perjuangkan bersama,” tutupnya. (dkisp)
