TANJUNG SELOR – Pengelolaan anggaran daerah tidak hanya dituntut berjalan sesuai ketentuan, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Untuk itu, pengawasan terhadap proses perencanaan hingga pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu diperkuat agar setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Achmad Djufrie, dalam Rapat Koordinasi, Evaluasi, dan Sosialisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah serta Pencegahan Korupsi Terintegrasi bersama Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV KPK RI, Selasa (17/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor DPRD Kaltara tersebut dihadiri Gubernur Kaltara, Direktur Korsup Wilayah IV KPK RI Edi Suryanto beserta jajaran, pimpinan dan anggota DPRD Kaltara, Sekretaris Daerah, Inspektorat, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara.
Dalam pertemuan tersebut, penguatan pengawasan terhadap perencanaan dan penganggaran APBD menjadi salah satu pembahasan utama. Sejumlah aspek yang menjadi perhatian meliputi pengelolaan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD, hibah, bantuan sosial, hingga pengadaan barang dan jasa.
Selain aspek pengawasan, DPRD Kaltara juga menyampaikan berbagai kondisi riil pembangunan yang dihadapi masyarakat. Di antaranya tantangan pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), tingginya biaya konstruksi di kawasan perbatasan, serta kebutuhan petani dan nelayan terhadap dukungan sarana produksi.
Berbagai persoalan tersebut dinilai perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran daerah. Mengingat kondisi geografis Kalimantan Utara yang memiliki wilayah kepulauan dan perbatasan, kebutuhan pembangunan di daerah tersebut memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri.
Dalam hal ini, DPRD Kaltara turut mendorong sinkronisasi regulasi serta penerapan kebijakan afirmatif, termasuk penyesuaian Standar Satuan Harga (SSH) untuk wilayah kepulauan dan perbatasan. Upaya tersebut diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan secara lebih proporsional tanpa mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Tim Korsup KPK RI menekankan pentingnya penguatan sistem pencegahan korupsi melalui pengawasan yang efektif dan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan. Seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan program, harus dilaksanakan secara transparan dan sesuai ketentuan.
Sebagai tindak lanjut, rapat koordinasi tersebut mendorong penguatan peran Inspektorat Daerah dalam melakukan klarifikasi, verifikasi, serta audit kepatuhan terhadap hasil evaluasi.
Melalui koordinasi dan evaluasi bersama KPK RI, DPRD dan Pemerintah Provinsi Kaltara diharapkan semakin memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dengan demikian, penggunaan anggaran daerah tidak hanya terhindar dari potensi penyimpangan, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Utara. (Adv-34)
















