TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi, Evaluasi, dan Sosialisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah serta Pencegahan Korupsi Terintegrasi bersama Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Utara tersebut dihadiri Gubernur Kalimantan Utara, Direktur Korsup Wilayah IV KPK RI Edi Suryanto beserta jajaran, pimpinan dan anggota DPRD Kaltara, Sekretaris Daerah, Inspektorat, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis menjadi pembahasan, terutama terkait penguatan pengawasan terhadap proses perencanaan dan penganggaran APBD, termasuk pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, pengelolaan hibah dan bantuan sosial, serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Selain membahas aspek tata kelola dan pengawasan, anggota DPRD Kaltara juga menyampaikan berbagai aspirasi serta kondisi riil yang dihadapi masyarakat di lapangan. Beberapa di antaranya menyangkut tantangan pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), tingginya biaya konstruksi di daerah perbatasan dan kepulauan, hingga kebutuhan petani dan nelayan terhadap dukungan sarana produksi.
Dalam forum tersebut, DPRD turut mendorong pentingnya sinkronisasi regulasi dan kebijakan afirmatif agar karakteristik wilayah Kalimantan Utara dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah perlunya penyesuaian standar satuan harga untuk wilayah kepulauan dan perbatasan, mengingat kondisi geografis serta tingginya biaya mobilisasi material dan pelaksanaan pembangunan. Penyesuaian tersebut diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan daerah dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Tim Korsup KPK RI menekankan pentingnya memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui pengawasan yang efektif, transparansi, serta deteksi dini terhadap potensi penyimpangan. Seluruh pihak juga didorong untuk meningkatkan koordinasi lintas pemerintahan dan memastikan setiap tahapan perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program berjalan sesuai aturan.
Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi tersebut, disepakati penguatan peran Inspektorat Daerah dalam melakukan klarifikasi, verifikasi, serta audit kepatuhan terhadap hasil evaluasi. Langkah ini diharapkan dapat memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti secara konkret dan menjadi bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.
Melalui koordinasi dan sinergi antara DPRD, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dan KPK RI, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin transparan dan akuntabel, sekaligus mampu mendorong pembangunan yang tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Utara. (Adv-31)
















