NUNUKAN – Kondisi fasilitas Ponton 1 dan Ponton 2 di Pelabuhan Lintas Batas Laut (PLBL) Nunukan kian memprihatinkan. Sejumlah bagian konstruksi mengalami kerusakan, mulai dari tiang penyangga yang keropos, bagian bangunan terlepas hingga kebocoran yang mengharuskan petugas rutin menguras air.
Kerusakan tersebut menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Fraksi PDI Perjuangan, Arming, S.H., setelah melakukan peninjauan langsung pada Agustus 2026 lalu.
Menurut Arming, kondisi sejumlah fasilitas di kawasan dermaga PLBL Nunukan sudah membutuhkan penanganan serius. Apalagi, pelabuhan tersebut merupakan salah satu akses transportasi laut penting yang menunjang mobilitas masyarakat di wilayah perbatasan.
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak menunda perbaikan karena menyangkut keselamatan penumpang maupun petugas yang setiap hari beraktivitas di kawasan pelabuhan.
“PLBL Nunukan melayani arus penumpang yang sangat besar, oleh karena itu keselamatan warga harus menjadi prioritas utama, jangan sampai kita menunggu ada kecelakaan baru bertindak,” ujar Arming, Sabtu (14/11/2026).
Di tengah belum terealisasinya perbaikan secara menyeluruh, petugas UPTD PLBL Nunukan terpaksa melakukan penanganan darurat secara swadaya. Bahkan, mereka mengumpulkan dana patungan untuk membeli pasir dan semen serta menggunakan peralatan pribadi guna menambal bagian atap dan konstruksi bangunan yang mulai terlepas.
Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kerusakan semakin parah sekaligus mengurangi risiko kecelakaan bagi petugas dan pengguna jasa pelabuhan.
Kepala UPTD PLBL Nunukan, Saifullah Jamal, membenarkan kondisi kerusakan tersebut. Ia menjelaskan, hujan deras dan angin kencang turut memperburuk kondisi tiang penyangga yang sudah mengalami pengeroposan.
Selain faktor cuaca, usia bangunan yang telah berdiri sejak 2006 juga menjadi salah satu penyebab kerusakan. Dari sejumlah titik yang mengalami kerusakan, kondisi paling parah terdapat pada Ponton 1 yang juga mengalami kebocoran.
“Kami sangat khawatir konstruksi roboh sebelum perbaikan resmi dilaksanakan, itulah sebabnya kami melakukan penanganan darurat sebisa mungkin bersama rekan-rekan petugas,” jelas Saifullah Jamal.
Menanggapi kondisi tersebut, Arming mengapresiasi inisiatif petugas yang berupaya menjaga fasilitas pelabuhan di tengah keterbatasan. Namun, ia menegaskan bahwa perbaikan secara swadaya tidak boleh menjadi solusi permanen atas kerusakan infrastruktur yang membutuhkan penanganan teknis dan anggaran pemerintah.
Arming mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Kaltara dan memperoleh informasi mengenai alokasi anggaran pemeliharaan sebesar Rp160 juta.
Anggaran tersebut diprioritaskan untuk menangani kerusakan Ponton 1. Sementara itu, perbaikan Ponton 2 akan disesuaikan dengan sisa anggaran yang tersedia.
Politisi PDI Perjuangan tersebut mengingatkan agar kebijakan efisiensi anggaran tidak sampai mengabaikan aspek keselamatan masyarakat. Menurutnya, fasilitas pelabuhan yang menjadi akses utama mobilitas warga perbatasan harus mendapatkan perhatian serius.
Ia memastikan DPRD Kaltara akan terus mengawal realisasi anggaran pemeliharaan tersebut, termasuk mendorong agar rencana perawatan dan docking kedua ponton dapat dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan.
“Kami akan terus mengawal agar anggaran ini segera dieksekusi, sehingga PLBL Nunukan kembali aman dan layak melayani seluruh warga perbatasan,” tutup Arming. (Adv-39)















