TARAKAN – Beragam aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) belum seluruhnya dapat diperjuangkan melalui anggaran pemerintah provinsi. Pasalnya, sebagian besar usulan warga berkaitan dengan pembangunan infrastruktur lingkungan yang berada di luar kewenangan pemerintah provinsi.
Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Jufri Budiman, mengatakan aspirasi yang disampaikan masyarakat selama kegiatan reses didominasi persoalan infrastruktur dan fasilitas umum di lingkungan permukiman.
“Sejumlah kebutuhan yang banyak disuarakan warga di antaranya perbaikan jalan, pembangunan drainase, serta penyediaan berbagai fasilitas pendukung lainnya,” katanya
Menurut Jufri, persoalan tersebut perlu dilihat berdasarkan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sebab, tidak semua usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat dapat langsung diakomodasi melalui program maupun anggaran Pemerintah Provinsi Kaltara.
Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi anggota DPRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Meski demikian, setiap usulan tetap perlu ditampung dan dicarikan solusi melalui koordinasi dengan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan.
Ia berharap adanya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota agar kebutuhan masyarakat, khususnya terkait pembangunan infrastruktur lingkungan dan fasilitas umum, tetap mendapatkan perhatian dan tindak lanjut. (Adv-42)
















