NUNUKAN – Memperingati Hari Ayah Nasional, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Nasir, menggelar kegiatan reses yang dikemas secara unik dengan melibatkan peserta khusus kaum ayah atau laki-laki. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nunukan, Jumat (13/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Nasir menyerap berbagai aspirasi masyarakat, terutama terkait penguatan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Nunukan. Sejumlah warga menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk pengembangan sektor peternakan.
“Reses kali ini cukup unik ya, pesertanya semua para ayah atau lelaki. Mereka menyampaikan aspirasi tentang usulan penguatan ekonomi kerakyatan di Nunukan,” kata Nasir.
Salah satu aspirasi yang mengemuka adalah permintaan agar DPRD Kaltara memperjuangkan bantuan permodalan maupun pengembangan usaha bagi pelaku UMKM dan masyarakat yang bergerak di bidang peternakan.
Selain bantuan usaha, warga juga meminta agar dinas yang membidangi perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, lebih aktif turun langsung ke lapangan memberikan sosialisasi dan pendampingan.
“Pemerintah harus jemput bola ke lapangan melihat kondisi pelaku UMKM, jangan hanya menunggu proposal,” tegasnya.
Nasir menjelaskan, hingga saat ini masih banyak pelaku usaha kecil yang belum memahami mekanisme pengajuan bantuan pemerintah. Terlebih, sejumlah program bantuan mensyaratkan calon penerima tergabung dalam kelompok usaha.
Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat kesulitan mengakses program pemberdayaan ekonomi, bukan karena tidak memiliki kemauan untuk mengembangkan usaha, melainkan terkendala pemahaman prosedur dan kelengkapan administrasi.
Karena itu, masyarakat berharap pemerintah tidak hanya membuka kesempatan untuk mengajukan bantuan, tetapi juga memberikan pendampingan dalam mempersiapkan persyaratan administrasi maupun dokumen pendukung lainnya.
“Kalau bisa petugas dinas turun ke kelurahan dan lingkungan masyarakat, menyosialisasikan bantuan sekaligus membantu pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok usaha lainnya,” ujarnya.
Menurut Nasir, aspirasi tersebut sangat beralasan dan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Jangan sampai masyarakat yang memiliki semangat untuk berusaha justru kesulitan mendapatkan bantuan hanya karena terbentur prosedur administrasi.
“Pemerintah harus hadir memberikan kemudahan, bukan membiarkan masyarakat kebingungan mengurus persyaratan,” katanya.
Ia menambahkan, program pemberdayaan ekonomi seharusnya tidak hanya menyasar kelompok masyarakat yang sudah terbiasa berhubungan dengan pemerintah. Pelaku usaha kecil dan masyarakat yang baru merintis usaha juga harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses program bantuan.
Namun demikian, pendampingan dalam pembentukan kelompok usaha harus dilakukan secara tepat dan berkelanjutan. Pembentukan kelompok tidak boleh hanya sebatas memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapatkan bantuan, tetapi harus didasarkan pada kesamaan jenis kegiatan ekonomi dan tujuan usaha.
Nasir berharap pemerintah mampu menjembatani kesenjangan informasi antara masyarakat dengan perangkat daerah penyelenggara program bantuan, sehingga berbagai program pemberdayaan ekonomi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Pemerintah harus mampu menjembatani kesenjangan informasi antara masyarakat dan perangkat daerah penyelenggara bantuan,” tutupnya. (Adv-40)
















