TANJUNG SELOR – Persoalan banjir yang terus berulang serta kebutuhan pembangunan infrastruktur penghubung antarwilayah menjadi aspirasi utama masyarakat Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kabupaten Bulungan. Keluhan tersebut disampaikan langsung kepada Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., saat melaksanakan reses Masa Persidangan I Tahun 2026/2027.
Dalam pertemuan tersebut, warga mengungkapkan bahwa genangan air dan banjir tahunan masih kerap mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi ini terutama terjadi ketika badan jalan terendam air sehingga menghambat mobilitas dan akses transportasi warga.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, masyarakat mengusulkan sejumlah langkah penanganan, di antaranya pengerukan sungai, pemasangan sheet pile atau dinding penahan tanah, serta perbaikan beberapa ruas jalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Tak hanya persoalan banjir, warga juga mengharapkan adanya pembangunan jembatan yang menghubungkan kawasan Kampung Arab dengan Hulu Pindru. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk memperlancar konektivitas dan memudahkan aktivitas masyarakat antarwilayah.
Menanggapi berbagai usulan itu, Achmad Djufrie menyampaikan bahwa kebutuhan infrastruktur yang disampaikan warga akan menjadi perhatian dan bahan perjuangan DPRD Kaltara dalam mendorong pemerataan pembangunan.
“Selama Reses Masa Persidangan I Tahun 2026/2027, saya menerima berbagai aspirasi masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah peningkatan infrastruktur, khususnya pembangunan dan perbaikan jalan, revitalisasi sungai, serta pembangunan jembatan,” kata Achmad Djufrie, Sabtu (14/11/2026).
Politisi Partai Gerindra tersebut menjelaskan, pembangunan infrastruktur dasar memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Penanganan banjir, peningkatan kualitas jalan, serta pembangunan jembatan bukan hanya menyangkut fasilitas fisik, tetapi juga berpengaruh terhadap kelancaran aktivitas ekonomi dan hubungan sosial warga.
“Infrastruktur yang baik bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kelancaran aktivitas, konektivitas antarwilayah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Achmad Djufrie, aspirasi yang disampaikan masyarakat harus menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan arah pembangunan daerah. Karena itu, diperlukan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah agar kebutuhan yang benar-benar mendesak dapat diperhatikan dalam penyusunan program pembangunan.
Ia memastikan berbagai usulan warga tidak hanya menjadi dokumentasi kegiatan reses, tetapi akan dikawal melalui fungsi dan kewenangan DPRD Kaltara. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah juga akan didorong agar usulan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme perencanaan pembangunan, termasuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
“Setiap aspirasi yang disampaikan menjadi catatan penting untuk diperjuangkan melalui fungsi dan kewenangan DPRD. Saya percaya, pembangunan yang tepat berawal dari kesediaan untuk mendengar dan memahami apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” tutupnya. (Adv-54)
















