TARAKAN – Kecepatan penanganan bencana tidak hanya bergantung pada kesiapan petugas di lapangan, tetapi juga membutuhkan dukungan regulasi dan koordinasi antarpemerintah yang tidak berbelit. Persoalan tersebut menjadi perhatian Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tarakan, Rabu (18/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, rombongan Komisi IV membahas berbagai tantangan penanggulangan bencana, termasuk mekanisme administrasi dan persoalan kewenangan yang berpotensi memperlambat penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
Kunjungan dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, didampingi anggota komisi, Siti Laela, Listiani, Muhammad Hatta, dan Rahman. Rombongan diterima Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Tarakan, Hari Wijaya Putra.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Siti Laela, mengapresiasi kinerja petugas BPBD yang selama ini dituntut sigap menghadapi berbagai kejadian bencana. Mulai dari kebakaran hingga tanah longsor yang dipengaruhi kondisi cuaca dan faktor alam.
Meski demikian, ia menilai masih diperlukan pembenahan dalam mekanisme penyaluran bantuan, terutama menyangkut aturan administrasi dan batas kewenangan pemerintah daerah. Menurutnya, penanganan bencana membutuhkan langkah cepat, sementara prosedur yang terlalu rumit berisiko menghambat respons ketika masyarakat sedang membutuhkan pertolongan.
Siti Laela mengingatkan bahwa kondisi alam dan karakteristik wilayah Kalimantan Utara memiliki potensi kerawanan bencana yang perlu diantisipasi. Kejadian seperti kebakaran dan bencana lainnya dapat muncul tanpa diduga sehingga pemerintah harus memiliki kesiapan dalam memberikan penanganan.
“Biasanya batu bara kan membawa rezeki yang luar biasa, ini malah membawa bencana bagi kita. Tapi betul-betul kondisi alam yang menjadikan banyak kebakaran, bencana, dan berkaitan dengan alam tentunya,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.
Ia juga mengungkapkan adanya persoalan pemahaman terhadap regulasi yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan. Berdasarkan pengalamannya mengikuti kegiatan silaturahmi dan monitoring bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat sejumlah ketentuan yang membuat pemerintah daerah harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan bantuan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) maupun kecamatan.
“Kalau menurut aturan KPK kayaknya untuk membantu langsung daerah terus ke OPD-OPD, kecamatan-kecamatan, itu dilarang sama KPK. Menurutnya itu bukan kewenangannya,” ungkapnya.
Menurut Siti Laela, persoalan regulasi tersebut perlu dipahami dan disikapi bersama agar tidak menimbulkan keraguan dalam mengambil langkah penanganan bencana. Ia menekankan bahwa kepatuhan terhadap aturan tetap harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat.
Karena itu, ia mendorong adanya komunikasi dan sinkronisasi yang lebih intensif antara BPBD tingkat provinsi dengan BPBD kabupaten/kota. Kejelasan mekanisme kerja sama dinilai penting agar dukungan antardaerah dapat segera dilakukan ketika terjadi bencana.
Ia berharap pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota dapat menyusun pola koordinasi yang lebih efektif, termasuk memperjelas pembagian kewenangan dan mekanisme pemberian bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Harapan kita, bagaimana cara bekerja sama antara mungkin OPD yang ada di kabupaten kota dengan provinsi. Supaya ada sinergitas dalam penanganan apabila ada bencana di kabupaten, jadi provinsi cepat memberikan bantuan,” pungkasnya.
Melalui kunjungan kerja tersebut, Komisi IV DPRD Kaltara berharap berbagai kendala yang dihadapi BPBD dapat menjadi bahan evaluasi bersama. Dengan koordinasi yang lebih baik dan mekanisme administrasi yang jelas, penanganan bencana di wilayah Kaltara diharapkan dapat berlangsung lebih cepat, terarah, dan tepat sasaran. (Adv-57)
















