NUNUKAN, – Anggota DPRD Kabupaten menerbitkan rekomendasi terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Nunukan.
Rekomedasi disampaikan Langsung ketua DPRD Nunukan, Hj. Leppa, DPRD mendukung penolakan terhadap Kenaikan Harga BBM dan meminta pemerintah daerah menimdak tegas oknum yang mencoba memanfaatkan keuntungan pribadi di Sektor Migas.
” DPRD Mendukung penolakan Harga BBM bersubsidi dan meminta pemerintah daerah menindak tegas oknum yang mengambil keuntungan pribadi di sektor migas dan pertambangan dengan mengeluarkan kebijakan secara transparan,” kata Hj. Leppa usai mahasiswa menggelar orasi, Senin (6/9) di halaman kantor DPRD Nunukan.
Selain itu, DPRD juga merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan secara berkala terhadap penyaluran BBM demi mencegah terjadinya kelangkaam BBM di Kabupaten Nunukan dengan membentuk Satgas Pengawasan BBM dan LPG 3 Kg.
Ketua DPRD Nunukan didampingi, anggota DPRD, Ahmad Triyadi, Gat, S.Pd, Joni Sabindo, Hj, Nikmah, Darmawansyah dan Hj. Nadia menyambut baik aksi Aliansi Mahasiswa Nunukan.
Hal ini merupakan Sosial Kontrol mahasiswa dalam mengawal amanah rakyat terhadap dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak di Indonesia khususnya di Kabupaten Nunukan.
Selain dampak kenaikan BBM, DPRD Nunukan juga merekomendasikan, Pemerintah Daerah untuk mendorong pembentukan forum CSR melaksanakan pengawasan 30 Perusahaan di Kabupaten Nunukan terkait realisasi CSR.
Terkait Akses jalan jalur Mansalong ke Desa Beringin, DPRD Nunukan akan mengkoordinasikan hal tersebut ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Demikian juga percapatan pembangunan akses jalan Kampus Politeknik Negeri Nunukan, anggota legislatif akan mengawal aspirasi tersebut.
Kelangkaan Gas LPG juga menjadi bagian aspirasi Aliansi Mahasiswa Nunukan, DPRD Nunukan akan menjadwalkan RDP kelangkaan Has LPG 3 Kg dengan Instansi terkait.#pubdokdprdnnk/*reza
