.
WARTA HUMAS – Secara resmi Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid yang di damping oleh Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah dan Sekertaris Daerah Kabupaten Nunukan Serfianus meluncurkan / Launching aplikasi SEPAKAT (Akronim dari Sinergitas Perangkat Daerah dalam Rangka Akuntabilitas Kepala Daerah). Launching ini dilaksanakan di ruang pertemuan VIP Lantai IV Kantor Bupati Nunukan,Jum’at (25/06).
Dalam launching tersebut, Bupati Laura sepakat bahwa proyek perubahan yang digagas oleh Asisten Administrasi dan Kesra Setda Nunukan ini harus didukung.
Menurut Laura, permasalahan dan kondisi eksisting saat ini memang memerlukan sebuah perubahan. Menurutnya dengan SEPAKAT ini maka dapat semakin mendekatkan koordinasi antar lembaga yang bekerja dengan tupoksinya masing masing, namun memiliki tujuan yang sama dengan memanfaatkan teknologi informasi.
“ Tentunya kita di pemerintah daerah sangat mendukung aplikasi ini, karena ini yang memang kita butuhkan, jadi nantinya efeknya ini akan mempermudah kerja kita baik dalam penyusunan perencanaan maupun pelaporan tentang pertangjawaban, sudah terintegrasi dalam sebuah sistem, jadi tidak perlu repot seperti biasa biasanya dan mengurusnya dari satu laporan ke laporan lainnya, sehingga menghambat waktu dan tenaga. Dengan adanya aplikasi ini nantinya akan mempermudah karena sudah mengintegrasikan indikator indikator itu semua berbasis online dan masing masing perangkat daerah bisa meng-upload”, kata Bupati Laura.
Menjadi harapannya, kedepan kiranya aplikasi ini dapat benar benar efektif diterapkan sesuai dengan tahapan yang telah di susun.
“ Kepada 5 Perangkat Daerah yang menjadi Pilot Project, saya berharap dapat benar benar mengikuti dan melaksanakan semua tahapan dengan detail, sehingga penerapan Aplikasi SEPAKAT dapat terealisasi dengan maksimal, dan output yang didapatkan adalah adanya sinergitas kinerja perangkat daerah yang semakin berkualitas. Sehingga pelaporan kinerja perangkat daerah yang akuntabel.” jelas Bupati Laura.
Sebagai penggagas ide dalam aplikasi SEPAKAT, Muhammad Amin, SH menjelaskan untuk 5 Perangkat Daerah yang dijafikan pilot project itu adalah Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Diskominfotik, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan. Adapun laporan yang tergabung dalam aplikasi ini yaitu Laporan Penyenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Sistem Akuntabitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP), Laporan Katerangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan SPM (Standar Pelayanan Minimal).
“Jadi ada 4 laporan yang masuk dalam aplikasi ini, nantinya apabila kita butuh laporan apa tinggal pilih menunya, jadi mudah mudahan dengan adanya aplikasi ini lebih mempermudah dan lebih mengefektifkan laporan laporan pemerintah daerah, karena laporan laporan tersebut setiap tahun pasti dibuat dan ini merupakan kewajiban. Dan untuk lebih mengoptimalkan laporan itu sendiri, maka dibuatlah aplikasi ini”, jelas Amin. (Humas)
