JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat penanganan masalah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Pemerintah daerah, khususnya Pemprov DKJ, akan dilibatkan secara penuh sebagai pelaksana utama program tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Wamen Fahri juga menyampaikan bahwa program perbaikan kawasan terbuka bagi keterlibatan para pengembang, baik dari dalam maupun luar negeri untuk membangun kawasan permukiman. Fokus pembangunan ini mencakup wilayah pesisir, perkotaan, maupun pedesaan.
Secara khusus, Wamen Fahri meminta adanya peningkatan penataan kawasan Muara Angke, seperti yang telah dilakukan Presiden, serta kawasan pesisir lainnya yang memerlukan perhatian serupa.
Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan instrumen vertical housing (hunian vertikal) dalam penataan kota secara menyeluruh. Konsep ini bertujuan untuk memindahkan pemukiman padat dari kawasan horizontal ke bangunan vertikal, sehingga lahan yang tersisa dapat ditata dan dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, Fahri menyoroti pentingnya pendekatan “membangun tanpa menggusur” — di mana proses relokasi dilakukan secara manusiawi dengan tetap mempertahankan hak dan keberlangsungan hidup warga.
Seluruh pernyataan tersebut disampaikan Wamen Fahri saat melakukan kunjungan kerja ke Balai Kota DK Jakarta, Kamis (24/7/2025), dalam pertemuan bersama Gubernur DK Jakarta, Pramono Anung. *** (Gzb-Gelora Kaltara)
