• Tentang Kami
  • Hubungi Kami
Kamis, November 19, 2026
Portal Kaltara
Advertisement
  • Beranda
  • Daerah
  • Nasional
  • Internasional
  • Dunia Islam
  • Teknologi
  • Olah Raga
  • Hiburan
  • Kuliner
  • Agenda
  • Beranda
  • Daerah
  • Nasional
  • Internasional
  • Dunia Islam
  • Teknologi
  • Olah Raga
  • Hiburan
  • Kuliner
  • Agenda
No Result
View All Result
Portal Kaltara
No Result
View All Result
Home Advedtorial

DPRD Nunukan Apresiasi Kepedulian PT PELNI, Salurkan Bantuan Rp35 Juta untuk Pembangunan Masjid Al-Muhajirin

by Kontributor
Oktober 7, 2026
in Advedtorial, Daerah
0
DPRD Nunukan Apresiasi Kepedulian PT PELNI, Salurkan Bantuan Rp35 Juta untuk Pembangunan Masjid Al-Muhajirin
0
SHARES
10
VIEWS

NUNUKAN – Semangat gotong royong dalam membangun daerah kembali ditunjukkan melalui sinergi antara pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan masyarakat. PT Pelayaran Nasional Indonesia (PT PELNI) (Persero) menyalurkan bantuan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berupa bahan material bangunan senilai Rp35 juta untuk mendukung pembangunan Masjid Al-Muhajirin di Kabupaten Nunukan.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kepala PT PELNI Cabang Nunukan, Subjito, yang mewakili Direksi PT PELNI, penyerahan bantuan turut disaksikan unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan Anggota DPRD Kabupaten Nunukan sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung pembangunan fasilitas keagamaan yang bermanfaat bagi masyarakat.

READ ALSO

Masuk Daftar gratis Ini adalah salinan obrolan ChatGPT yang dibagikan. Salinan ini tidak akan ditambahkan ke memori. Laporkan percakapan kemarin 0.49 Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Ajakbar Ali menerima usulan warga di RT 08, Kelurahan Selisun, Kecamatan Kalimantan, Kabupaten Nunukan. Dalam pelaksanaan reses masa sidang pertama tahun 2026-2027, ada pun usulan warga yaitu terkait drainase, kemudian perbaikan sarana jalan, kemudian permintaan bantuan sarana ibadah, dan pembangunan jalan. juga usulan agar ada pembuledan parit atau drainase, yang mana warga sering keluhkan jika terjadi hujan deras, hujan lebat maka mengakibatkan banjir. Jawaban Ajakbar Ali kira-kira bagaimana yang sewajarnya? Jawaban Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Ajakbar Ali, dalam kegiatan reses tersebut sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang santun, bijaksana, dan menunjukkan komitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, tanpa memberikan janji yang belum tentu dapat direalisasikan. Berikut contoh jawaban yang sewajarnya untuk disampaikan kepada warga RT 08, Kelurahan Selisun. Contoh Pernyataan Ajakbar Ali: “Terima kasih kepada seluruh masyarakat RT 08, Kelurahan Selisun, yang telah menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhan pembangunan dalam kegiatan reses masa persidangan pertama Tahun 2026–2027 ini. Saya selaku anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara tentu menyambut baik seluruh usulan dan masukan masyarakat, khususnya terkait pembangunan dan pembenahan drainase, perbaikan sarana jalan, pembangunan jalan lingkungan, serta permintaan bantuan sarana dan prasarana rumah ibadah. Terkait persoalan drainase yang selama ini menjadi keluhan warga, terutama ketika terjadi hujan deras yang mengakibatkan genangan hingga banjir, hal ini perlu menjadi perhatian serius. Saya memahami bahwa drainase yang tidak berfungsi secara maksimal dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi warga. Oleh karena itu, seluruh aspirasi yang telah disampaikan akan kami catat dan perjuangkan melalui mekanisme serta kewenangan yang ada di DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Kami juga akan berupaya mengoordinasikan usulan tersebut dengan pemerintah daerah dan instansi teknis terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai skala prioritas, ketersediaan anggaran, dan kewenangan masing-masing. Saya berharap masyarakat tetap aktif menyampaikan kebutuhan pembangunan di lingkungannya. Reses ini bukan sekadar kegiatan bertemu dan berdialog, tetapi menjadi sarana bagi kami untuk mendengar langsung persoalan masyarakat dan membawa aspirasi tersebut ke dalam pembahasan pembangunan. Tentunya, saya tidak ingin memberikan janji yang berlebihan. Namun, setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi perhatian dan bahan perjuangan kami. Mudah-mudahan apa yang menjadi kebutuhan warga RT 08 Kelurahan Selisun dapat ditindaklanjuti secara bertahap.” Usulan naskah berita untuk Media Online portalkaltara.id Menulis Reses di RT 08 Selisun, Ajakbar Ali Tampung Aspirasi Warga Soal Drainase dan Infrastruktur Jalan NUNUKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Ajakbar Ali, menerima sejumlah aspirasi masyarakat saat melaksanakan kegiatan reses masa persidangan pertama Tahun 2026–2027 di RT 08, Kelurahan Selisun, Kabupaten Nunukan. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah usulan pembangunan yang dinilai menjadi kebutuhan mendesak di lingkungan mereka. Beberapa aspirasi yang disampaikan di antaranya pembenahan dan pembangunan drainase, perbaikan sarana jalan, pembangunan jalan lingkungan, serta permintaan bantuan sarana dan prasarana rumah ibadah. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian warga adalah kondisi drainase yang belum mampu menampung debit air secara maksimal ketika hujan deras. Akibatnya, sejumlah kawasan permukiman kerap mengalami genangan bahkan banjir. Menanggapi berbagai usulan tersebut, Ajakbar Ali menyampaikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan dicatat dan diperjuangkan melalui mekanisme yang berlaku di DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Menurutnya, persoalan drainase dan infrastruktur jalan perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan kenyamanan, keselamatan, serta aktivitas masyarakat sehari-hari. Ia juga menegaskan bahwa aspirasi masyarakat akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah maupun instansi teknis terkait, dengan mempertimbangkan kewenangan, skala prioritas, dan ketersediaan anggaran. “Kami tidak ingin memberikan janji yang berlebihan kepada masyarakat. Namun, seluruh aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan reses ini akan menjadi perhatian dan bahan perjuangan kami agar dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” demikian komitmen Ajakbar Ali. Melalui kegiatan reses tersebut, diharapkan berbagai kebutuhan masyarakat di Kelurahan Selisun dapat menjadi bagian dari perhatian pemerintah dalam perencanaan pembangunan ke depan. Catatan redaksi: Sebelum berita diterbitkan, sebaiknya pastikan kembali nama kecamatan yang dimaksud di Kabupaten Nunukan serta konfirmasi kutipan langsung kepada Ajakbar Ali agar tidak terkesan sebagai pernyataan verbatim yang belum disampaikan. Kalau mau, saya bisa: Minta contoh tanggapan lebih singkat dan ringkas dari Ajakbar Ali Buatkan daftar prioritas usulan warga untuk pembahasan DPRD Tulis surat resmi penanggapan aspirasi warga dari Ajakbar Ali Pesan setelah titik ini hanya dapat dilihat oleh Anda hari ini 2.54 TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, SE., MM., menghadiri Sarasehan Kebangsaan yang diselenggarakan di Gedung Wanita, Tanjung Selor, Senin (16/11/26). Menghadirkan Dr. Drs. Marthin Billa, M.M., kegiatan ini mengangkat tema “Mengenal MPR RI: Memahami Peran, Fungsi, dan Kewenangan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Rakyat”. Sarasehan ini menjadi wadah untuk memperdalam pemahaman tentang peran dan kewenangan MPR RI sekaligus memperkuat wawasan kebangsaan serta kesadaran berkonstitusi. Kehadiran Ketua DPRD Kaltara merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, dan persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.(hms Berikut penyempurnaan naskah berita agar lebih mengalir, formal, dan sesuai gaya pemberitaan kehumasan DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Menulis Ketua DPRD Kaltara Hadiri Sarasehan Kebangsaan, Perkuat Pemahaman tentang Peran dan Kewenangan MPR RI TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, SE., MM., menghadiri kegiatan Sarasehan Kebangsaan yang digelar di Gedung Wanita, Tanjung Selor, Senin (16/11/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan Dr. Drs. Marthin Billa, M.M., dengan mengangkat tema “Mengenal MPR RI: Memahami Peran, Fungsi, dan Kewenangan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Rakyat”. Sarasehan Kebangsaan ini menjadi wadah edukasi dan dialog untuk memperdalam pemahaman mengenai kedudukan, peran, fungsi, serta kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat wawasan kebangsaan, menumbuhkan kesadaran berkonstitusi, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat. Kehadiran Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk partisipasi dan dukungan terhadap upaya penguatan nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, serta semangat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui sarasehan ini, diharapkan pemahaman mengenai sistem ketatanegaraan dan konstitusi dapat semakin luas, sehingga nilai-nilai kebangsaan senantiasa menjadi landasan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (hms) Catatan: Saya menyesuaikan tanggal menjadi 16 November 2026. Pastikan kembali tanggal pelaksanaan dan nama narasumber sebelum berita dipublikasikan. Masuk untuk bantuan yang lebih personal dalam menulis, menulis ulang, dan menerjemahkan. Masuk Daftar gratis TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara bersama Pemerintah Provinsi Kaltara memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui Rapat Koordinasi, Evaluasi, dan Sosialisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah serta Pencegahan Korupsi Terintegrasi bersama Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah 4 KPK RI, Selasa (17/11/26). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor DPRD Kaltara ini dihadiri Gubernur Kaltara, Direktur Korsup Wilayah 4 KPK RI Edi Suryanto beserta jajaran, Pimpinan dan Anggota DPRD Kaltara, Sekretaris Daerah, Inspektorat, serta kepala OPD di lingkungan Pemprov Kaltara. Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada penguatan pengawasan perencanaan dan penganggaran APBD, termasuk pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, pengelolaan hibah dan bantuan sosial, serta pengadaan barang dan jasa. Anggota DPRD Kaltara juga menyampaikan sejumlah aspirasi dan kondisi riil masyarakat, khususnya terkait tantangan pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), tingginya biaya konstruksi di daerah perbatasan, serta kebutuhan petani dan nelayan terhadap dukungan sarana produksi. Melalui forum tersebut, anggota DPRD turut mendorong adanya sinkronisasi regulasi dan kebijakan afirmatif, termasuk penyesuaian standar satuan harga bagi wilayah kepulauan dan perbatasan, agar kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi tanpa mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tim Korsup KPK RI menekankan pentingnya penguatan sistem pencegahan korupsi berbasis pengawasan dan deteksi dini. Seluruh pihak juga didorong untuk memperkuat koordinasi lintas pemerintahan serta memastikan setiap proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan. Rapat koordinasi ini menghasilkan komitmen tindak lanjut melalui penguatan peran Inspektorat Daerah dalam melakukan klarifikasi, verifikasi, dan audit kepatuhan terhadap hasil evaluasi. Berikut penyempurnaan naskah agar lebih sistematis, profesional, dan memiliki gaya pemberitaan kehumasan DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Saya juga memperkuat bagian substansi pengawasan dan komitmen pencegahan korupsi. Menulis DPRD dan Pemprov Kaltara Bersama KPK Perkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Pencegahan Korupsi TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi, Evaluasi, dan Sosialisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah serta Pencegahan Korupsi Terintegrasi bersama Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Selasa (17/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Utara tersebut dihadiri Gubernur Kalimantan Utara, Direktur Korsup Wilayah IV KPK RI Edi Suryanto beserta jajaran, pimpinan dan anggota DPRD Kaltara, Sekretaris Daerah, Inspektorat, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis menjadi pembahasan, terutama terkait penguatan pengawasan terhadap proses perencanaan dan penganggaran APBD, termasuk pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, pengelolaan hibah dan bantuan sosial, serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Selain membahas aspek tata kelola dan pengawasan, anggota DPRD Kaltara juga menyampaikan berbagai aspirasi serta kondisi riil yang dihadapi masyarakat di lapangan. Beberapa di antaranya menyangkut tantangan pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), tingginya biaya konstruksi di daerah perbatasan dan kepulauan, hingga kebutuhan petani dan nelayan terhadap dukungan sarana produksi. Dalam forum tersebut, DPRD turut mendorong pentingnya sinkronisasi regulasi dan kebijakan afirmatif agar karakteristik wilayah Kalimantan Utara dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah perlunya penyesuaian standar satuan harga untuk wilayah kepulauan dan perbatasan, mengingat kondisi geografis serta tingginya biaya mobilisasi material dan pelaksanaan pembangunan. Penyesuaian tersebut diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan daerah dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Tim Korsup KPK RI menekankan pentingnya memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui pengawasan yang efektif, transparansi, serta deteksi dini terhadap potensi penyimpangan. Seluruh pihak juga didorong untuk meningkatkan koordinasi lintas pemerintahan dan memastikan setiap tahapan perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program berjalan sesuai aturan. Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi tersebut, disepakati penguatan peran Inspektorat Daerah dalam melakukan klarifikasi, verifikasi, serta audit kepatuhan terhadap hasil evaluasi. Langkah ini diharapkan dapat memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti secara konkret dan menjadi bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Melalui koordinasi dan sinergi antara DPRD, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dan KPK RI, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin transparan dan akuntabel, sekaligus mampu mendorong pembangunan yang tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Utara. (hms) Alternatif judul yang juga bisa digunakan: DPRD Kaltara dan KPK Perkuat Pengawasan APBD serta Pencegahan Korupsi Terintegrasi. Bahas Pokir hingga Pengadaan Barang dan Jasa, DPRD Kaltara Ikuti Evaluasi Bersama KPK. DPRD Kaltara Dorong Kebijakan Afirmatif bagi Wilayah Perbatasan dalam Rakor Bersama KPK. Catatan: Tanggal 17 November 2026 jatuh pada hari Selasa. Naskah ini menggunakan tanggal tersebut sesuai informasi yang diberikan. TANJUNG SELOR – Persoalan administrasi kependudukan yang tidak sejalan dengan lokasi usaha menjadi perhatian DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Kondisi tersebut dinilai berpotensi menyulitkan nelayan dan petambak dalam mengakses bantuan pemerintah, terutama bagi masyarakat yang menjalankan usaha di luar wilayah administrasi tempat mereka tercatat sebagai penduduk. Anggota DPRD Kaltara, H. Hamka mengungkapkan, persoalan ini terjadi pada sejumlah masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tarakan, tetapi lokasi usaha tambak mereka berada di wilayah Kabupaten Bulungan. Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan persoalan tersendiri dalam penyaluran bantuan karena program pemerintah umumnya memiliki ketentuan mengenai identitas penerima dan wilayah sasaran. “Ada masyarakat yang secara administrasi ber-KTP Tarakan, tetapi lokasi tambaknya secara geografis berada di wilayah Bulungan,” jelas Hamka. Ia mengatakan, persoalan lintas wilayah tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Sebab, masyarakat yang menjalankan usaha perikanan maupun pertambakan tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mengembangkan kegiatan ekonominya. Di sisi lain, penyaluran bantuan harus tetap memperhatikan aturan administrasi, kewenangan pemerintah, serta persyaratan penerima manfaat. Hamka menilai, koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi salah satu langkah yang perlu dilakukan untuk mencari jalan keluar atas persoalan tersebut. “Kondisi seperti ini perlu dicarikan solusi melalui koordinasi antarpemerintah daerah agar masyarakat tetap mendapatkan perhatian sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya. Menurutnya, perbedaan alamat kependudukan dan lokasi usaha seharusnya tidak membuat masyarakat kehilangan kesempatan memperoleh program pemberdayaan. Terlebih, sektor perikanan dan pertambakan menjadi sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat di Kaltara. Karena itu, ia berharap pemerintah dapat menyusun mekanisme yang memungkinkan persoalan administrasi lintas daerah tersebut ditangani tanpa mengabaikan aturan yang berlaku. “Jangan sampai masyarakat yang memiliki usaha di wilayah berbeda justru kesulitan mendapatkan akses bantuan,” pungkasnya. Berikut penyempurnaan naskah dengan gaya berita jurnalistik yang lebih tajam, mengalir, dan tetap mempertahankan substansi pernyataan H. Hamka. Fokus berita diperkuat pada persoalan administrasi lintas wilayah dan harapan adanya solusi dari pemerintah. Menulis H. Hamka Soroti Kendala Administrasi Nelayan dan Petambak, Minta Pemerintah Cari Solusi Lintas Daerah

DPRD dan Pemprov Kaltara Bersama KPK Perkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Pencegahan Korupsi

Dalam sambutannya, Subjito mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan amanah Direksi PT PELNI sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di wilayah operasionalnya.

“Mewakili Direksi PT PELNI, kami menyerahkan bantuan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berupa bahan material senilai Rp35 juta untuk mendukung pembangunan Masjid Al-Muhajirin Kabupaten Nunukan. Kami berharap bantuan ini dapat memperlancar proses pembangunan sehingga masjid dapat segera dimanfaatkan masyarakat dengan lebih nyaman,” ujarnya.

Ia menambahkan, program TJSL merupakan bagian dari komitmen PT PELNI untuk terus hadir memberikan manfaat bagi masyarakat, tidak hanya melalui layanan transportasi laut, tetapi juga melalui kontribusi nyata terhadap pembangunan sosial dan lingkungan.

“Kami menitipkan amanah ini kepada masyarakat agar dapat dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Semoga keberadaan masjid ini nantinya semakin memakmurkan kegiatan ibadah dan mempererat kebersamaan masyarakat,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Saddam Husein, menyampaikan apresiasi atas kepedulian PT PELNI yang dinilai telah menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan secara nyata.

Menurutnya, kolaborasi seperti ini menjadi contoh baik bagi perusahaan lain yang beroperasi di Kabupaten Nunukan agar turut mengambil bagian dalam pembangunan daerah.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada PT PELNI atas kepeduliannya kepada masyarakat Nunukan. Inilah wujud tanggung jawab sosial perusahaan yang patut diapresiasi. Perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan tempat mereka menjalankan usahanya,” kata Saddam.

Ia berharap semakin banyak perusahaan, baik BUMN maupun swasta, yang mengalokasikan program tanggung jawab sosial untuk mendukung pembangunan daerah.

“Masih banyak sektor yang membutuhkan perhatian, mulai dari pembangunan rumah ibadah, jalan lingkungan, fasilitas pengelolaan sampah, hingga bantuan pendidikan bagi anak-anak yang membutuhkan. Kami berharap apa yang dilakukan PT PELNI dapat menjadi inspirasi bagi perusahaan lainnya untuk ikut berkontribusi membangun Kabupaten Nunukan,” ungkapnya.

Pemerintah Kabupaten Nunukan menyambut baik berbagai bentuk kolaborasi yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Sinergi tersebut dinilai menjadi salah satu kekuatan dalam mempercepat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui program TJSL ini, PT PELNI kembali menunjukkan bahwa keberadaan perusahaan tidak hanya memberikan layanan transportasi bagi masyarakat, tetapi juga menghadirkan nilai tambah melalui berbagai program sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Nunukan. (*) Teks/Foto : BD Novelinna (Tim Publikasi DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN ) Editor : BD Novelinna

Related Posts

Masuk Daftar gratis Ini adalah salinan obrolan ChatGPT yang dibagikan. Salinan ini tidak akan ditambahkan ke memori.  Laporkan percakapan kemarin 0.49 Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Ajakbar Ali menerima usulan warga di RT 08, Kelurahan Selisun, Kecamatan Kalimantan, Kabupaten Nunukan. Dalam pelaksanaan reses masa sidang pertama tahun 2026-2027, ada pun usulan warga yaitu terkait drainase, kemudian perbaikan sarana jalan, kemudian permintaan bantuan sarana ibadah, dan pembangunan jalan. juga usulan agar ada pembuledan parit atau drainase, yang mana warga sering keluhkan jika terjadi hujan deras, hujan lebat maka mengakibatkan banjir. Jawaban Ajakbar Ali kira-kira bagaimana yang sewajarnya?  Jawaban Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Ajakbar Ali, dalam kegiatan reses tersebut sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang santun, bijaksana, dan menunjukkan komitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, tanpa memberikan janji yang belum tentu dapat direalisasikan.  Berikut contoh jawaban yang sewajarnya untuk disampaikan kepada warga RT 08, Kelurahan Selisun.  Contoh Pernyataan Ajakbar Ali:  “Terima kasih kepada seluruh masyarakat RT 08, Kelurahan Selisun, yang telah menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhan pembangunan dalam kegiatan reses masa persidangan pertama Tahun 2026–2027 ini.  Saya selaku anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara tentu menyambut baik seluruh usulan dan masukan masyarakat, khususnya terkait pembangunan dan pembenahan drainase, perbaikan sarana jalan, pembangunan jalan lingkungan, serta permintaan bantuan sarana dan prasarana rumah ibadah.  Terkait persoalan drainase yang selama ini menjadi keluhan warga, terutama ketika terjadi hujan deras yang mengakibatkan genangan hingga banjir, hal ini perlu menjadi perhatian serius. Saya memahami bahwa drainase yang tidak berfungsi secara maksimal dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi warga.  Oleh karena itu, seluruh aspirasi yang telah disampaikan akan kami catat dan perjuangkan melalui mekanisme serta kewenangan yang ada di DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Kami juga akan berupaya mengoordinasikan usulan tersebut dengan pemerintah daerah dan instansi teknis terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai skala prioritas, ketersediaan anggaran, dan kewenangan masing-masing.  Saya berharap masyarakat tetap aktif menyampaikan kebutuhan pembangunan di lingkungannya. Reses ini bukan sekadar kegiatan bertemu dan berdialog, tetapi menjadi sarana bagi kami untuk mendengar langsung persoalan masyarakat dan membawa aspirasi tersebut ke dalam pembahasan pembangunan.  Tentunya, saya tidak ingin memberikan janji yang berlebihan. Namun, setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi perhatian dan bahan perjuangan kami. Mudah-mudahan apa yang menjadi kebutuhan warga RT 08 Kelurahan Selisun dapat ditindaklanjuti secara bertahap.”  Usulan naskah berita untuk Media Online portalkaltara.id  Menulis   Reses di RT 08 Selisun, Ajakbar Ali Tampung Aspirasi Warga Soal Drainase dan Infrastruktur Jalan NUNUKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Ajakbar Ali, menerima sejumlah aspirasi masyarakat saat melaksanakan kegiatan reses masa persidangan pertama Tahun 2026–2027 di RT 08, Kelurahan Selisun, Kabupaten Nunukan.  Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah usulan pembangunan yang dinilai menjadi kebutuhan mendesak di lingkungan mereka.  Beberapa aspirasi yang disampaikan di antaranya pembenahan dan pembangunan drainase, perbaikan sarana jalan, pembangunan jalan lingkungan, serta permintaan bantuan sarana dan prasarana rumah ibadah.  Salah satu persoalan yang menjadi perhatian warga adalah kondisi drainase yang belum mampu menampung debit air secara maksimal ketika hujan deras. Akibatnya, sejumlah kawasan permukiman kerap mengalami genangan bahkan banjir.  Menanggapi berbagai usulan tersebut, Ajakbar Ali menyampaikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan dicatat dan diperjuangkan melalui mekanisme yang berlaku di DPRD Provinsi Kalimantan Utara.  Menurutnya, persoalan drainase dan infrastruktur jalan perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan kenyamanan, keselamatan, serta aktivitas masyarakat sehari-hari.  Ia juga menegaskan bahwa aspirasi masyarakat akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah maupun instansi teknis terkait, dengan mempertimbangkan kewenangan, skala prioritas, dan ketersediaan anggaran.  “Kami tidak ingin memberikan janji yang berlebihan kepada masyarakat. Namun, seluruh aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan reses ini akan menjadi perhatian dan bahan perjuangan kami agar dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” demikian komitmen Ajakbar Ali.  Melalui kegiatan reses tersebut, diharapkan berbagai kebutuhan masyarakat di Kelurahan Selisun dapat menjadi bagian dari perhatian pemerintah dalam perencanaan pembangunan ke depan.  Catatan redaksi: Sebelum berita diterbitkan, sebaiknya pastikan kembali nama kecamatan yang dimaksud di Kabupaten Nunukan serta konfirmasi kutipan langsung kepada Ajakbar Ali agar tidak terkesan sebagai pernyataan verbatim yang belum disampaikan.  Kalau mau, saya bisa:  Minta contoh tanggapan lebih singkat dan ringkas dari Ajakbar Ali Buatkan daftar prioritas usulan warga untuk pembahasan DPRD Tulis surat resmi penanggapan aspirasi warga dari Ajakbar Ali  Pesan setelah titik ini hanya dapat dilihat oleh Anda  hari ini 2.54 TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, SE., MM., menghadiri Sarasehan Kebangsaan yang diselenggarakan di Gedung Wanita, Tanjung Selor, Senin (16/11/26).  Menghadirkan Dr. Drs. Marthin Billa, M.M., kegiatan ini mengangkat tema “Mengenal MPR RI: Memahami Peran, Fungsi, dan Kewenangan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Rakyat”. Sarasehan ini menjadi wadah untuk memperdalam pemahaman tentang peran dan kewenangan MPR RI sekaligus memperkuat wawasan kebangsaan serta kesadaran berkonstitusi. Kehadiran Ketua DPRD Kaltara merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, dan persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.(hms  Berikut penyempurnaan naskah berita agar lebih mengalir, formal, dan sesuai gaya pemberitaan kehumasan DPRD Provinsi Kalimantan Utara.  Menulis   Ketua DPRD Kaltara Hadiri Sarasehan Kebangsaan, Perkuat Pemahaman tentang Peran dan Kewenangan MPR RI TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, SE., MM., menghadiri kegiatan Sarasehan Kebangsaan yang digelar di Gedung Wanita, Tanjung Selor, Senin (16/11/2026).  Kegiatan tersebut menghadirkan Dr. Drs. Marthin Billa, M.M., dengan mengangkat tema “Mengenal MPR RI: Memahami Peran, Fungsi, dan Kewenangan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Rakyat”.  Sarasehan Kebangsaan ini menjadi wadah edukasi dan dialog untuk memperdalam pemahaman mengenai kedudukan, peran, fungsi, serta kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.  Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat wawasan kebangsaan, menumbuhkan kesadaran berkonstitusi, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat.  Kehadiran Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk partisipasi dan dukungan terhadap upaya penguatan nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, serta semangat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  Melalui sarasehan ini, diharapkan pemahaman mengenai sistem ketatanegaraan dan konstitusi dapat semakin luas, sehingga nilai-nilai kebangsaan senantiasa menjadi landasan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  (hms)  Catatan: Saya menyesuaikan tanggal menjadi 16 November 2026. Pastikan kembali tanggal pelaksanaan dan nama narasumber sebelum berita dipublikasikan.   Masuk untuk bantuan yang lebih personal dalam menulis, menulis ulang, dan menerjemahkan.   Masuk  Daftar gratis TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara bersama Pemerintah Provinsi Kaltara memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui Rapat Koordinasi, Evaluasi, dan Sosialisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah serta Pencegahan Korupsi Terintegrasi bersama Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah 4 KPK RI, Selasa (17/11/26).  Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor DPRD Kaltara ini dihadiri Gubernur Kaltara, Direktur Korsup Wilayah 4 KPK RI Edi Suryanto beserta jajaran, Pimpinan dan Anggota DPRD Kaltara, Sekretaris Daerah, Inspektorat, serta kepala OPD di lingkungan Pemprov Kaltara. Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada penguatan pengawasan perencanaan dan penganggaran APBD, termasuk pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, pengelolaan hibah dan bantuan sosial, serta pengadaan barang dan jasa. Anggota DPRD Kaltara juga menyampaikan sejumlah aspirasi dan kondisi riil masyarakat, khususnya terkait tantangan pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), tingginya biaya konstruksi di daerah perbatasan, serta kebutuhan petani dan nelayan terhadap dukungan sarana produksi. Melalui forum tersebut, anggota DPRD turut mendorong adanya sinkronisasi regulasi dan kebijakan afirmatif, termasuk penyesuaian standar satuan harga bagi wilayah kepulauan dan perbatasan, agar kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi tanpa mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tim Korsup KPK RI menekankan pentingnya penguatan sistem pencegahan korupsi berbasis pengawasan dan deteksi dini. Seluruh pihak juga didorong untuk memperkuat koordinasi lintas pemerintahan serta memastikan setiap proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan. Rapat koordinasi ini menghasilkan komitmen tindak lanjut melalui penguatan peran Inspektorat Daerah dalam melakukan klarifikasi, verifikasi, dan audit kepatuhan terhadap hasil evaluasi.  Berikut penyempurnaan naskah agar lebih sistematis, profesional, dan memiliki gaya pemberitaan kehumasan DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Saya juga memperkuat bagian substansi pengawasan dan komitmen pencegahan korupsi.  Menulis   DPRD dan Pemprov Kaltara Bersama KPK Perkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Pencegahan Korupsi TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.  Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi, Evaluasi, dan Sosialisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah serta Pencegahan Korupsi Terintegrasi bersama Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Selasa (17/11/2026).  Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Utara tersebut dihadiri Gubernur Kalimantan Utara, Direktur Korsup Wilayah IV KPK RI Edi Suryanto beserta jajaran, pimpinan dan anggota DPRD Kaltara, Sekretaris Daerah, Inspektorat, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.  Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis menjadi pembahasan, terutama terkait penguatan pengawasan terhadap proses perencanaan dan penganggaran APBD, termasuk pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, pengelolaan hibah dan bantuan sosial, serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.  Selain membahas aspek tata kelola dan pengawasan, anggota DPRD Kaltara juga menyampaikan berbagai aspirasi serta kondisi riil yang dihadapi masyarakat di lapangan. Beberapa di antaranya menyangkut tantangan pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), tingginya biaya konstruksi di daerah perbatasan dan kepulauan, hingga kebutuhan petani dan nelayan terhadap dukungan sarana produksi.  Dalam forum tersebut, DPRD turut mendorong pentingnya sinkronisasi regulasi dan kebijakan afirmatif agar karakteristik wilayah Kalimantan Utara dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.  Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah perlunya penyesuaian standar satuan harga untuk wilayah kepulauan dan perbatasan, mengingat kondisi geografis serta tingginya biaya mobilisasi material dan pelaksanaan pembangunan. Penyesuaian tersebut diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan daerah dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.  Sementara itu, Tim Korsup KPK RI menekankan pentingnya memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui pengawasan yang efektif, transparansi, serta deteksi dini terhadap potensi penyimpangan. Seluruh pihak juga didorong untuk meningkatkan koordinasi lintas pemerintahan dan memastikan setiap tahapan perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program berjalan sesuai aturan.  Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi tersebut, disepakati penguatan peran Inspektorat Daerah dalam melakukan klarifikasi, verifikasi, serta audit kepatuhan terhadap hasil evaluasi. Langkah ini diharapkan dapat memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti secara konkret dan menjadi bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.  Melalui koordinasi dan sinergi antara DPRD, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dan KPK RI, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin transparan dan akuntabel, sekaligus mampu mendorong pembangunan yang tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Utara.  (hms)  Alternatif judul yang juga bisa digunakan:  DPRD Kaltara dan KPK Perkuat Pengawasan APBD serta Pencegahan Korupsi Terintegrasi.  Bahas Pokir hingga Pengadaan Barang dan Jasa, DPRD Kaltara Ikuti Evaluasi Bersama KPK.  DPRD Kaltara Dorong Kebijakan Afirmatif bagi Wilayah Perbatasan dalam Rakor Bersama KPK.  Catatan: Tanggal 17 November 2026 jatuh pada hari Selasa. Naskah ini menggunakan tanggal tersebut sesuai informasi yang diberikan.   TANJUNG SELOR – Persoalan administrasi kependudukan yang tidak sejalan dengan lokasi usaha menjadi perhatian DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Kondisi tersebut dinilai berpotensi menyulitkan nelayan dan petambak dalam mengakses bantuan pemerintah, terutama bagi masyarakat yang menjalankan usaha di luar wilayah administrasi tempat mereka tercatat sebagai penduduk.  Anggota DPRD Kaltara, H. Hamka mengungkapkan, persoalan ini terjadi pada sejumlah masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tarakan, tetapi lokasi usaha tambak mereka berada di wilayah Kabupaten Bulungan.  Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan persoalan tersendiri dalam penyaluran bantuan karena program pemerintah umumnya memiliki ketentuan mengenai identitas penerima dan wilayah sasaran.  “Ada masyarakat yang secara administrasi ber-KTP Tarakan, tetapi lokasi tambaknya secara geografis berada di wilayah Bulungan,” jelas Hamka.  Ia mengatakan, persoalan lintas wilayah tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Sebab, masyarakat yang menjalankan usaha perikanan maupun pertambakan tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mengembangkan kegiatan ekonominya.  Di sisi lain, penyaluran bantuan harus tetap memperhatikan aturan administrasi, kewenangan pemerintah, serta persyaratan penerima manfaat.  Hamka menilai, koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi salah satu langkah yang perlu dilakukan untuk mencari jalan keluar atas persoalan tersebut.  “Kondisi seperti ini perlu dicarikan solusi melalui koordinasi antarpemerintah daerah agar masyarakat tetap mendapatkan perhatian sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.  Menurutnya, perbedaan alamat kependudukan dan lokasi usaha seharusnya tidak membuat masyarakat kehilangan kesempatan memperoleh program pemberdayaan. Terlebih, sektor perikanan dan pertambakan menjadi sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat di Kaltara.  Karena itu, ia berharap pemerintah dapat menyusun mekanisme yang memungkinkan persoalan administrasi lintas daerah tersebut ditangani tanpa mengabaikan aturan yang berlaku.  “Jangan sampai masyarakat yang memiliki usaha di wilayah berbeda justru kesulitan mendapatkan akses bantuan,” pungkasnya.  Berikut penyempurnaan naskah dengan gaya berita jurnalistik yang lebih tajam, mengalir, dan tetap mempertahankan substansi pernyataan H. Hamka. Fokus berita diperkuat pada persoalan administrasi lintas wilayah dan harapan adanya solusi dari pemerintah.  Menulis   H. Hamka Soroti Kendala Administrasi Nelayan dan Petambak, Minta Pemerintah Cari Solusi Lintas Daerah
Advedtorial

Masuk Daftar gratis Ini adalah salinan obrolan ChatGPT yang dibagikan. Salinan ini tidak akan ditambahkan ke memori. Laporkan percakapan kemarin 0.49 Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Ajakbar Ali menerima usulan warga di RT 08, Kelurahan Selisun, Kecamatan Kalimantan, Kabupaten Nunukan. Dalam pelaksanaan reses masa sidang pertama tahun 2026-2027, ada pun usulan warga yaitu terkait drainase, kemudian perbaikan sarana jalan, kemudian permintaan bantuan sarana ibadah, dan pembangunan jalan. juga usulan agar ada pembuledan parit atau drainase, yang mana warga sering keluhkan jika terjadi hujan deras, hujan lebat maka mengakibatkan banjir. Jawaban Ajakbar Ali kira-kira bagaimana yang sewajarnya? Jawaban Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Ajakbar Ali, dalam kegiatan reses tersebut sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang santun, bijaksana, dan menunjukkan komitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, tanpa memberikan janji yang belum tentu dapat direalisasikan. Berikut contoh jawaban yang sewajarnya untuk disampaikan kepada warga RT 08, Kelurahan Selisun. Contoh Pernyataan Ajakbar Ali: “Terima kasih kepada seluruh masyarakat RT 08, Kelurahan Selisun, yang telah menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhan pembangunan dalam kegiatan reses masa persidangan pertama Tahun 2026–2027 ini. Saya selaku anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara tentu menyambut baik seluruh usulan dan masukan masyarakat, khususnya terkait pembangunan dan pembenahan drainase, perbaikan sarana jalan, pembangunan jalan lingkungan, serta permintaan bantuan sarana dan prasarana rumah ibadah. Terkait persoalan drainase yang selama ini menjadi keluhan warga, terutama ketika terjadi hujan deras yang mengakibatkan genangan hingga banjir, hal ini perlu menjadi perhatian serius. Saya memahami bahwa drainase yang tidak berfungsi secara maksimal dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi warga. Oleh karena itu, seluruh aspirasi yang telah disampaikan akan kami catat dan perjuangkan melalui mekanisme serta kewenangan yang ada di DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Kami juga akan berupaya mengoordinasikan usulan tersebut dengan pemerintah daerah dan instansi teknis terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai skala prioritas, ketersediaan anggaran, dan kewenangan masing-masing. Saya berharap masyarakat tetap aktif menyampaikan kebutuhan pembangunan di lingkungannya. Reses ini bukan sekadar kegiatan bertemu dan berdialog, tetapi menjadi sarana bagi kami untuk mendengar langsung persoalan masyarakat dan membawa aspirasi tersebut ke dalam pembahasan pembangunan. Tentunya, saya tidak ingin memberikan janji yang berlebihan. Namun, setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi perhatian dan bahan perjuangan kami. Mudah-mudahan apa yang menjadi kebutuhan warga RT 08 Kelurahan Selisun dapat ditindaklanjuti secara bertahap.” Usulan naskah berita untuk Media Online portalkaltara.id Menulis Reses di RT 08 Selisun, Ajakbar Ali Tampung Aspirasi Warga Soal Drainase dan Infrastruktur Jalan NUNUKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Ajakbar Ali, menerima sejumlah aspirasi masyarakat saat melaksanakan kegiatan reses masa persidangan pertama Tahun 2026–2027 di RT 08, Kelurahan Selisun, Kabupaten Nunukan. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah usulan pembangunan yang dinilai menjadi kebutuhan mendesak di lingkungan mereka. Beberapa aspirasi yang disampaikan di antaranya pembenahan dan pembangunan drainase, perbaikan sarana jalan, pembangunan jalan lingkungan, serta permintaan bantuan sarana dan prasarana rumah ibadah. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian warga adalah kondisi drainase yang belum mampu menampung debit air secara maksimal ketika hujan deras. Akibatnya, sejumlah kawasan permukiman kerap mengalami genangan bahkan banjir. Menanggapi berbagai usulan tersebut, Ajakbar Ali menyampaikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan dicatat dan diperjuangkan melalui mekanisme yang berlaku di DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Menurutnya, persoalan drainase dan infrastruktur jalan perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan kenyamanan, keselamatan, serta aktivitas masyarakat sehari-hari. Ia juga menegaskan bahwa aspirasi masyarakat akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah maupun instansi teknis terkait, dengan mempertimbangkan kewenangan, skala prioritas, dan ketersediaan anggaran. “Kami tidak ingin memberikan janji yang berlebihan kepada masyarakat. Namun, seluruh aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan reses ini akan menjadi perhatian dan bahan perjuangan kami agar dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” demikian komitmen Ajakbar Ali. Melalui kegiatan reses tersebut, diharapkan berbagai kebutuhan masyarakat di Kelurahan Selisun dapat menjadi bagian dari perhatian pemerintah dalam perencanaan pembangunan ke depan. Catatan redaksi: Sebelum berita diterbitkan, sebaiknya pastikan kembali nama kecamatan yang dimaksud di Kabupaten Nunukan serta konfirmasi kutipan langsung kepada Ajakbar Ali agar tidak terkesan sebagai pernyataan verbatim yang belum disampaikan. Kalau mau, saya bisa: Minta contoh tanggapan lebih singkat dan ringkas dari Ajakbar Ali Buatkan daftar prioritas usulan warga untuk pembahasan DPRD Tulis surat resmi penanggapan aspirasi warga dari Ajakbar Ali Pesan setelah titik ini hanya dapat dilihat oleh Anda hari ini 2.54 TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, SE., MM., menghadiri Sarasehan Kebangsaan yang diselenggarakan di Gedung Wanita, Tanjung Selor, Senin (16/11/26). Menghadirkan Dr. Drs. Marthin Billa, M.M., kegiatan ini mengangkat tema “Mengenal MPR RI: Memahami Peran, Fungsi, dan Kewenangan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Rakyat”. Sarasehan ini menjadi wadah untuk memperdalam pemahaman tentang peran dan kewenangan MPR RI sekaligus memperkuat wawasan kebangsaan serta kesadaran berkonstitusi. Kehadiran Ketua DPRD Kaltara merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, dan persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.(hms Berikut penyempurnaan naskah berita agar lebih mengalir, formal, dan sesuai gaya pemberitaan kehumasan DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Menulis Ketua DPRD Kaltara Hadiri Sarasehan Kebangsaan, Perkuat Pemahaman tentang Peran dan Kewenangan MPR RI TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, SE., MM., menghadiri kegiatan Sarasehan Kebangsaan yang digelar di Gedung Wanita, Tanjung Selor, Senin (16/11/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan Dr. Drs. Marthin Billa, M.M., dengan mengangkat tema “Mengenal MPR RI: Memahami Peran, Fungsi, dan Kewenangan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Rakyat”. Sarasehan Kebangsaan ini menjadi wadah edukasi dan dialog untuk memperdalam pemahaman mengenai kedudukan, peran, fungsi, serta kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat wawasan kebangsaan, menumbuhkan kesadaran berkonstitusi, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat. Kehadiran Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk partisipasi dan dukungan terhadap upaya penguatan nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, serta semangat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui sarasehan ini, diharapkan pemahaman mengenai sistem ketatanegaraan dan konstitusi dapat semakin luas, sehingga nilai-nilai kebangsaan senantiasa menjadi landasan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (hms) Catatan: Saya menyesuaikan tanggal menjadi 16 November 2026. Pastikan kembali tanggal pelaksanaan dan nama narasumber sebelum berita dipublikasikan. Masuk untuk bantuan yang lebih personal dalam menulis, menulis ulang, dan menerjemahkan. Masuk Daftar gratis TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara bersama Pemerintah Provinsi Kaltara memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui Rapat Koordinasi, Evaluasi, dan Sosialisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah serta Pencegahan Korupsi Terintegrasi bersama Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah 4 KPK RI, Selasa (17/11/26). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor DPRD Kaltara ini dihadiri Gubernur Kaltara, Direktur Korsup Wilayah 4 KPK RI Edi Suryanto beserta jajaran, Pimpinan dan Anggota DPRD Kaltara, Sekretaris Daerah, Inspektorat, serta kepala OPD di lingkungan Pemprov Kaltara. Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada penguatan pengawasan perencanaan dan penganggaran APBD, termasuk pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, pengelolaan hibah dan bantuan sosial, serta pengadaan barang dan jasa. Anggota DPRD Kaltara juga menyampaikan sejumlah aspirasi dan kondisi riil masyarakat, khususnya terkait tantangan pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), tingginya biaya konstruksi di daerah perbatasan, serta kebutuhan petani dan nelayan terhadap dukungan sarana produksi. Melalui forum tersebut, anggota DPRD turut mendorong adanya sinkronisasi regulasi dan kebijakan afirmatif, termasuk penyesuaian standar satuan harga bagi wilayah kepulauan dan perbatasan, agar kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi tanpa mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tim Korsup KPK RI menekankan pentingnya penguatan sistem pencegahan korupsi berbasis pengawasan dan deteksi dini. Seluruh pihak juga didorong untuk memperkuat koordinasi lintas pemerintahan serta memastikan setiap proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan. Rapat koordinasi ini menghasilkan komitmen tindak lanjut melalui penguatan peran Inspektorat Daerah dalam melakukan klarifikasi, verifikasi, dan audit kepatuhan terhadap hasil evaluasi. Berikut penyempurnaan naskah agar lebih sistematis, profesional, dan memiliki gaya pemberitaan kehumasan DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Saya juga memperkuat bagian substansi pengawasan dan komitmen pencegahan korupsi. Menulis DPRD dan Pemprov Kaltara Bersama KPK Perkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Pencegahan Korupsi TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi, Evaluasi, dan Sosialisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah serta Pencegahan Korupsi Terintegrasi bersama Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Selasa (17/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Utara tersebut dihadiri Gubernur Kalimantan Utara, Direktur Korsup Wilayah IV KPK RI Edi Suryanto beserta jajaran, pimpinan dan anggota DPRD Kaltara, Sekretaris Daerah, Inspektorat, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis menjadi pembahasan, terutama terkait penguatan pengawasan terhadap proses perencanaan dan penganggaran APBD, termasuk pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, pengelolaan hibah dan bantuan sosial, serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Selain membahas aspek tata kelola dan pengawasan, anggota DPRD Kaltara juga menyampaikan berbagai aspirasi serta kondisi riil yang dihadapi masyarakat di lapangan. Beberapa di antaranya menyangkut tantangan pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), tingginya biaya konstruksi di daerah perbatasan dan kepulauan, hingga kebutuhan petani dan nelayan terhadap dukungan sarana produksi. Dalam forum tersebut, DPRD turut mendorong pentingnya sinkronisasi regulasi dan kebijakan afirmatif agar karakteristik wilayah Kalimantan Utara dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah perlunya penyesuaian standar satuan harga untuk wilayah kepulauan dan perbatasan, mengingat kondisi geografis serta tingginya biaya mobilisasi material dan pelaksanaan pembangunan. Penyesuaian tersebut diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan daerah dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Tim Korsup KPK RI menekankan pentingnya memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui pengawasan yang efektif, transparansi, serta deteksi dini terhadap potensi penyimpangan. Seluruh pihak juga didorong untuk meningkatkan koordinasi lintas pemerintahan dan memastikan setiap tahapan perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program berjalan sesuai aturan. Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi tersebut, disepakati penguatan peran Inspektorat Daerah dalam melakukan klarifikasi, verifikasi, serta audit kepatuhan terhadap hasil evaluasi. Langkah ini diharapkan dapat memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti secara konkret dan menjadi bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Melalui koordinasi dan sinergi antara DPRD, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dan KPK RI, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin transparan dan akuntabel, sekaligus mampu mendorong pembangunan yang tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Utara. (hms) Alternatif judul yang juga bisa digunakan: DPRD Kaltara dan KPK Perkuat Pengawasan APBD serta Pencegahan Korupsi Terintegrasi. Bahas Pokir hingga Pengadaan Barang dan Jasa, DPRD Kaltara Ikuti Evaluasi Bersama KPK. DPRD Kaltara Dorong Kebijakan Afirmatif bagi Wilayah Perbatasan dalam Rakor Bersama KPK. Catatan: Tanggal 17 November 2026 jatuh pada hari Selasa. Naskah ini menggunakan tanggal tersebut sesuai informasi yang diberikan. TANJUNG SELOR – Persoalan administrasi kependudukan yang tidak sejalan dengan lokasi usaha menjadi perhatian DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Kondisi tersebut dinilai berpotensi menyulitkan nelayan dan petambak dalam mengakses bantuan pemerintah, terutama bagi masyarakat yang menjalankan usaha di luar wilayah administrasi tempat mereka tercatat sebagai penduduk. Anggota DPRD Kaltara, H. Hamka mengungkapkan, persoalan ini terjadi pada sejumlah masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tarakan, tetapi lokasi usaha tambak mereka berada di wilayah Kabupaten Bulungan. Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan persoalan tersendiri dalam penyaluran bantuan karena program pemerintah umumnya memiliki ketentuan mengenai identitas penerima dan wilayah sasaran. “Ada masyarakat yang secara administrasi ber-KTP Tarakan, tetapi lokasi tambaknya secara geografis berada di wilayah Bulungan,” jelas Hamka. Ia mengatakan, persoalan lintas wilayah tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Sebab, masyarakat yang menjalankan usaha perikanan maupun pertambakan tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mengembangkan kegiatan ekonominya. Di sisi lain, penyaluran bantuan harus tetap memperhatikan aturan administrasi, kewenangan pemerintah, serta persyaratan penerima manfaat. Hamka menilai, koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi salah satu langkah yang perlu dilakukan untuk mencari jalan keluar atas persoalan tersebut. “Kondisi seperti ini perlu dicarikan solusi melalui koordinasi antarpemerintah daerah agar masyarakat tetap mendapatkan perhatian sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya. Menurutnya, perbedaan alamat kependudukan dan lokasi usaha seharusnya tidak membuat masyarakat kehilangan kesempatan memperoleh program pemberdayaan. Terlebih, sektor perikanan dan pertambakan menjadi sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat di Kaltara. Karena itu, ia berharap pemerintah dapat menyusun mekanisme yang memungkinkan persoalan administrasi lintas daerah tersebut ditangani tanpa mengabaikan aturan yang berlaku. “Jangan sampai masyarakat yang memiliki usaha di wilayah berbeda justru kesulitan mendapatkan akses bantuan,” pungkasnya. Berikut penyempurnaan naskah dengan gaya berita jurnalistik yang lebih tajam, mengalir, dan tetap mempertahankan substansi pernyataan H. Hamka. Fokus berita diperkuat pada persoalan administrasi lintas wilayah dan harapan adanya solusi dari pemerintah. Menulis H. Hamka Soroti Kendala Administrasi Nelayan dan Petambak, Minta Pemerintah Cari Solusi Lintas Daerah

November 19, 2026
DPRD dan Pemprov Kaltara Bersama KPK Perkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Pencegahan Korupsi
Advedtorial

DPRD dan Pemprov Kaltara Bersama KPK Perkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Pencegahan Korupsi

November 19, 2026
Ketua DPRD Kaltara Hadiri Sarasehan Kebangsaan, Perkuat Pemahaman tentang Peran dan Kewenangan MPR RI
Advedtorial

Ketua DPRD Kaltara Hadiri Sarasehan Kebangsaan, Perkuat Pemahaman tentang Peran dan Kewenangan MPR RI

November 19, 2026
H. Alimuddin, S.T., Hadir Mewakili Ketua DPRD Hari Ulang Tahun Korps Brimob Polri Tahun 2026
Advedtorial

H. Alimuddin, S.T., Hadir Mewakili Ketua DPRD Hari Ulang Tahun Korps Brimob Polri Tahun 2026

November 19, 2026
Komisi IV DPRD Kaltara Kunjungi BPBD Tarakan, Bahas Kesiapsiagaan dan Penanganan Kebakaran Lahan
Advedtorial

Komisi IV DPRD Kaltara Kunjungi BPBD Tarakan, Bahas Kesiapsiagaan dan Penanganan Kebakaran Lahan

November 19, 2026
Nasir Dorong Kaltara Kurangi Ketergantungan Dana Pusat
Advedtorial

Nasir Dorong Kaltara Kurangi Ketergantungan Dana Pusat

November 19, 2026
Next Post
Wakil Ketua Komisi III DPRD Nunukan Said Hasan Serap Aspirasi Masyarakat Sembakung, Infrastruktur Jadi Prioritas

Wakil Ketua Komisi III DPRD Nunukan Said Hasan Serap Aspirasi Masyarakat Sembakung, Infrastruktur Jadi Prioritas

POPULAR NEWS

Satresnarkoba Polres Nunukan Tangkap  6 Tersangka Narkoba, 2 di Antaranya Wanita

Satresnarkoba Polres Nunukan Tangkap 6 Tersangka Narkoba, 2 di Antaranya Wanita

Oktober 8, 2021
Kena Timpas Petugas APMS Sedadap Meninggal Dunia

Kena Timpas Petugas APMS Sedadap Meninggal Dunia

Juni 25, 2021
Ditipu Ratusan Juta Rupiah, dan Dicemarkan Nama Baiknya Mulyati Lapor Polisi

Ditipu Ratusan Juta Rupiah, dan Dicemarkan Nama Baiknya Mulyati Lapor Polisi

Oktober 16, 2021
Dua Pria Diborgol dan Dimasukkan ke Bagasi Mobil Jadi Tontonan Warga di Pangkalan Haji Putri

Dua Pria Diborgol dan Dimasukkan ke Bagasi Mobil Jadi Tontonan Warga di Pangkalan Haji Putri

Juli 9, 2025
Polres Nunukan Berhasil Amankan Sabu 5 Kg

Polres Nunukan Berhasil Amankan Sabu 5 Kg

Mei 27, 2021

EDITOR'S PICK

Pembangunan Jalan Desa Padaidi  Masuk anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) di Tahap II

Pembangunan Jalan Desa Padaidi Masuk anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) di Tahap II

Agustus 23, 2023
DPRD Nunukan Fokus Tingkatkan Kinerja Kelembagaan

DPRD Nunukan Fokus Tingkatkan Kinerja Kelembagaan

Mei 13, 2026
DPRD Kaltara Gelar RDP Terkait Antrean Panjang Pengisian BBM di Bulungan

DPRD Kaltara Gelar RDP Terkait Antrean Panjang Pengisian BBM di Bulungan

April 22, 2026
Pimpin HUT ke-80 Republik Indonesia, Gubernur Ajak Masyarakat Menjaga Nasionalisme NKRI

Pimpin HUT ke-80 Republik Indonesia, Gubernur Ajak Masyarakat Menjaga Nasionalisme NKRI

Agustus 17, 2025
  • Pedoman Jurnalistik
  • Redaksi
  • Pasang Iklan
  • Kritik & Saran
Independen & Objektif

© 2024 Portal Kaltara - Developed by AntaHost

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Daerah
  • Nasional
  • Internasional
  • Dunia Islam
  • Teknologi
  • Olah Raga
  • Hiburan
  • Kuliner
  • Agenda

© 2024 Portal Kaltara - Developed by AntaHost