NUNUKAN — Kerusakan sejumlah ruas jalan di wilayah Krayan mendapat perhatian DPRD Kabupaten Nunukan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara didorong turun langsung melihat kondisi infrastruktur dan kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan tersebut.
Dorongan itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Nunukan Rian Antoni saat mendampingi Bupati Nunukan melakukan peninjauan kondisi jalan di wilayah Krayan, Sabtu (15/8/2026).
Menurut Rian, kunjungan langsung pemerintah daerah menjadi penting agar persoalan yang selama ini disampaikan masyarakat dapat dilihat secara nyata di lapangan.
“Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang mau dan rela, dengan hati yang tulus, datang melihat titik jalan rusak yang viral beberapa waktu ini. Ini merupakan kondisi riil yang dihadapi masyarakat kita,” ungkap Rian.
Ia menilai persoalan akses jalan di Krayan tidak semestinya hanya dilihat sebagai persoalan teknis pembangunan, tetapi sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.
Karena itu, Rian berharap Pemerintah Provinsi Kaltara juga dapat melihat langsung kondisi tersebut dan bersama-sama mencari solusi penanganannya.
“Kami berharap pemerintah provinsi bisa juga melihat secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat Krayan,” katanya.
Pemkab Nunukan sendiri telah menyiapkan langkah awal melalui alokasi dana Belanja Tidak Terduga (BTT) melalui BPBD untuk mengintervensi sejumlah titik jalan yang mengalami kerusakan.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu membuka kembali akses masyarakat, sembari menunggu penanganan yang lebih luas melalui koordinasi pemerintah kabupaten dan provinsi.
Dalam peninjauan tersebut, Bupati Nunukan menyampaikan terdapat sekitar 13 titik ruas jalan yang membutuhkan penanganan.
Untuk itu, diperlukan pembahasan bersama antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, termasuk melibatkan instansi teknis seperti PU dan BPBD.
Rian berharap persoalan tersebut dapat menjadi perhatian bersama hingga ke tingkat pemerintah pusat.
Ia menilai pembangunan infrastruktur di Krayan memiliki arti strategis karena menyangkut konektivitas masyarakat di wilayah perbatasan, distribusi hasil pertanian, serta akses terhadap pelayanan dasar.
“Kami berharap langkah ini menjadi pemicu bagi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap pembangunan di Krayan Raya,” ujarnya.
Dengan adanya penanganan awal dari pemerintah kabupaten, DPRD berharap pemerintah provinsi segera mengambil langkah lanjutan.
Sebab, bagi masyarakat Krayan, jalan bukan sekadar sarana transportasi, melainkan jalur utama yang menghubungkan kehidupan sosial dan ekonomi antar kawasan. (*) Foto : Prokompim Teks/Foto : BD Novelinna (Tim Publikasi DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN ) Editor : BD Novelinna
