NUNUKAN – DPRD Kabupaten Nunukan menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Keputusan DPRD Kabupaten Nunukan tentang catatan dan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Nunukan Tahun Anggaran 2020.
Rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang DPRD (04/5) ini dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Nunukan Hj. Rahma Leppa dan didampingi Wakil Ketua DPRD, Saleh SE, dan Burhanuddin SHI. MM
Hadir mewakili Bupati Nunukan dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Serfianus SIP, MSi serta jajaran Forkompinda Kabupaten Nunukan, Kepala OPD, Organisasi Vertikal, Kepala Bagian, serta Anggota DPRD dari masing-masing fraksi.
Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Hj. Rahma Leppa mengatakan Paripurna penyampaian keputusan DPRD tentang Catatan dan Rekomendasi ini merupakan tahapan akhir rangkaian pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati Nunukan tahun 2020 yang pembahasannya dimulai sejak akhir maret 2021.
“Paripurna Keputusan DPRD tentang catatan dan rekomendasi merupakan tahapan akhir dari pembahasan LKPJ Bupati Nunukan Tahun Anggaran 2020” kata Hj. Leppa.
Sementara itu, Hendrawan yang mewakili Anggota DPRD Nunukan sekaligus membacakan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Nunukan Tahun Anggaran 2020 mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai kewenangannya memiliki fungsl me!akukan pengawasan, hal ini sebagaimana tertuang pada pasal 153 ayat (I) Undang·Undang Republilk Indonesia Nomor 23 Tahun 2014.
Fungsi pengawasan DPRD Ini salah satunya terwujud dalam bentuk pengawasan terhadap kebljakan dan capaian kinerja pemerintah daerah melalul program dan kegiatan. pelaksanaan peraturan daerah peraturan kepala daerah dalam menyelenggaraken urusan pemerintahan daerah.
Sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. dalam hubungan kerja serta sebagal mitra kepala daerah. DPRD juga perlu bersikap kritis konstruktif dengan senantiasa rnenjunjung tinggl objektifitas terhadap pembangunan yang sedang atau yang telah dilakukan. Hal Inl semata-mata berguna sebagai upaya menlngkatkan kinerja pernerintah daerah agar tujuan pembangunan yaitu mensejahterakan masyarakat dapat terwujud.
Di akhlr masa jabatan Bupati Nunukan. Ibu Hj. Asmin Laura Hafld. SE. MM dan Wakil Bupatl. Ir. Faridil Murad. SE. MT. Melalui sidang paripurna yang terhormat InI kami juga perlu memberikan apresiasi atas kinerja yang sudah ditunjukkan dalam membangun Kabupaten Nunukan selama 5 tahun kepemlmpinannya. Tentu banyak tantangan dan rintangan yang berhasll dilalui dan akhirnya klta tiba di pengujung periode kepemlmpinan !bu Hj. Asmin Laura Hafid. SE.MM dan Ir. Faridil Murad. SE.MT. Kaml berpandangan bahwa apa yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Nunukan sudah cukup berhasil dalam upaya memberikan kesejahteraan bagi warga masyarakat Kabupaten Nunukan.
Dikatakan Hendrawan , DPRD Kabupaten Nunukan melalul Panitia Khusus setelah mencermati dokumen Laporan K.eterangan Pertanggung)awaban ( LKPJ ) Bupati Nunukan Tahun Anggaran 2020. serta setelah dilakukan pembahasan secara Internal lewat rapat fraksi dan peninjauan Iangsung di kecamatan-kecamatan, maka disampaikan beberapa catalan strategis berupa rekomendasl DPRD Kabupaten Nunukan kepada pemerintah daerah diantaranya :
1.BIdang Pendidikan
Salah satu parameter untuk melihat kinerja bidang pendldlkan adaleh rata·rata lama sekolah. Capaian pemerintah Kabupaten Nunukan pada tahun (2020) naik dar! 7.81 persen tahun (2019). LKPJ tahun 2020 juga menyampaikan capaian Indikator kinerja program pemertntah yaitu Harapan Lama Sekolah. yang dldifinlslkan sebagai lamanya sekolah (dalam Tahun) yang diharapkan akan dirasakan oIeh anak pada masa mendatang. Angkanya adalah 12, 84 persen ada peningkatan 0.01 % dari tahun sebelumnya. Untuk bidang pendidikan DPRD merekomendasikan Pendidikan yang memadai harus dirasakan oIeh samua warga Kabupaten Nunukan juga DPRD berharap pemerintah daerah memperhatikan sarana transportasi anak sekolah, serta tambahan tenaga pengajar dan memperhatikan kesejahteaan para pengajar.
2. Bldang Kesehatan
Untuk kinerja Bidang Kesehatan pemerintah daerah setiap tahun terus mengusahakan dan berupaya memperbaiki sejumlah parameter kesehatan seperti angka kematian ibu dan balita. perbaikan glzi masyarakat. penlngkatan pelayanan kesehatan. peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat serta pencegahen dan pengendalian penyakit
Sepanjang tahun 2020 klta dilanda Pandeml Covid-19 yang bahkan membuat pemerintah daerah harus melakukan pengurangan anggaran OPD melalui program refocusing sesuai intruks! Presiden guna pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 di setiap daerah termasuk Kabupaten Nunukan. Untuk bidang kesehatan DPRD merekomendasikan pengadaan dokter spesialis, dan pemanfaatan dua Rumah Sakit Pratama yang ada di Sebuku dan Krayan. Dan juga memperhatikan sarana tempat tinggal Dinas baik itu perawat , bidan maupun dokter.
3.Bidang Pembangunan
DPRD Kabupalen Nunukan mengapresiasi kinerja peningkatan sarana dan prasarana umum yang lelah dibangun melalui Indikator kinerja pembangunan, seperti menciptakan Jaringan jalan dalam kondisi balk, membangun jalan menuju pemukiman dan akses perekonomian, penyedlaan rumah tinggal layak huni penyediaan irigasi dalam kondisl balk. serta akses penduduk mendapal air mlnum, Tarhadap pelaksanaan kinerja yang telah dltunjukkan pada tahun 2020 tardapat beberapa catalan yang perlu mendapat perhatian pamerintah daerah, hal ini terjadi setelah DPRD melakukan peninjauan Iapangan dan komunikasl dengan rnasyarakat terhadap hasll pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Rekomendasi DPRD terhadap bidang pembangunan agar perencanaan dan pembangunan berkesinambungan, sehingga tidak dijumpai adanya pembangunan yang terbengkelahi dan tidak tuntas.
4.Bidang Sosial dan Kesra
Upaya penurunan jumlah penduduk miskin perlu mendapat perhatian barsama semua pihak. hal Inl terkait bahwa angka kemiskinan pada 2 tahun terakhir yaitu tahun 2019 dan 2020 terus mengaIami penlngkatan darl 6.11 % menjadi 6.36 %.Tentu banyak faktor yang mempengaruhi semakin banyaknya penduduk miskin, tentu salah satu penyebabnya adalah tahun 2020 kita menghadapi masalah pandemi CovId-19.
Pemerintah juga tentu telah melakukan terobosan yaitu dengan melakukan kegiatan fasilitas dan bantuan bagi keluarga fakir miskin dan RTMS, melalul kegiaten bantuan modal usaha bagl usaha UMKM. DPRD juga harapkan adanya update data terakhir penduduk miskin dari instansi terkait.
5.Bldang Ekonoml
Pertumbuhan ekonoml daerah menunjukkan proses perubahan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah daIam kurun waktu lertentu menuju keadaan ekonomi yang balk. Gambaran laju pertumbuhan ekonomI kabupatan Nunukan pada tahun 2020 menunjukkan penurunan yang cukup tinggi dari tahun 2019 sebasr 8,77 % turun hlngga -0.98 %. tentu hal inl merupakan dampak Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi aspek kehidupan termasuk ekonomi kabupaten Nunukan, Penurunan ini tentu bukan semata·mata kegagalan pemerlntah daerah karena pada tingkat Pemerintah Pusat melalul Badan Pusat Statistik mengumumkan laju pertumbuhan Ekonoml nasional tahun 2020 berada pada -3 % hlngga -6.1 %. Tentu sudah banyak program yang diupayakan oIeh pamerintah daarah. Melalul kesempatan ini DPRD memberikan catatan untuk mendorong normalnya ekonomi daerah melalui Pengembangan industri baik Industri Rumah Tangga maupun lndustri kreatif sehlngga mampu dlpasarkan hingga keluar daerah bahkan keluar negeri. Juga Badan Usaha Milik Daerah yang diharapkan bisa memberilkan konstribusi bagi pendapatan asi daereh, maka diharapkan pemerintah dapat mengeveluasi dan mengoptlmalkan fungsl BUMD sebegal perusahaan daerah yang mampu memberikan konstribusl bagi pemerintah daereh.
6.Bidang Pertanian Dalam Arti Luas.
Di sektor pertanian delam arti luas memiiki peranan yang cukup pentlng dalam menggerakkan ekonoml masyarkat di Kabupaten Nunukan. Hal ini karena hampir sebagian besar maayarakat di beberapa kecamatan bermata pencarian sabagai petanl. peternak. dan nelayan. Melalui kegiatan Pengembangan bibit ikan unggul. pengendalian hama penyakit pengadaan sarana prasarana kegiatan penanganan daerah rawan pangan. Kegietan peningkatan mutu dan keamanan pangan. kegiatan pengembangan cadangan pangan daerah dlharapkan bisa meningkatkan Produksl. mutu dan pendapatan bagl para petanl. DPRD merekomendasikan pemanfaatan dan pengopeasian Cold Stirage di pulau Nunukan, penyediaan sarana prasarana pendukung agar Cold Storage dapat beroperasi mendukung pengembangan sektor perikanan di daerah ini.
7.Bidang Pariwisata
Sebagai salah sstu sektor yang memliki potensi kekayaan alam yang dapat dlkembangken sebagai daerah pariwisata. Kabupalen Nunukan yang memiliki banyak tempat wisata balk wisata aiam mapun wisata pantai. Pengembangen potensi wisata Inl oleh pemerintah daerah telah dijabarkan dalam master plan Rencana Induk Kepariwisataan Kabupalen Nunukan. oIeh kerena Inl menjadi tugas pemerintah agar tempal·tempat yang memiliki potensi wisata dapat dikembangkan agar bisa memberikan konstrlbusl bag! pendapatan asli daerah.
Disadari saat inl banyak tempat wisata yang tidak dikelola dengan baik. tidak tersedianya sarana prasarana penunjang di tempat wisata. Perhatian dari Pemerintah Pusat sampai saat Inl juga masih terus ada. terbuktl melalui Kemanterian Pariwisata dan Ekonoml Kreatif masih mengalokasikan anggaran untuk pengembangan seklor pariwisata di Kabupaten Nunukan pada tahun 2020.
Selanjutnya DPRD merekomendasikan Pemerintah melalui OPD terkait. Juga dlharapken untuk bisa melakuken terobosan delam hal promosi pariwisata yang menarik dengan memanfaatkan media sosial sehlngga keberadaan sektor pariwisata dan budaya yang ada di Kabupaten Nunukan Juga blsa mendongkrak kunjungan turis lokal maupun Manca Negara. Penyelenggaraan kepariwisataan di daerah ini bukan hanya menjadi tugas salah satu OPD saja. tetapi dibutuhken konektifitas dan sinergitas antar OPD sehlngga pariwlsata dapat dinikmati dan bisa memberikan pendapatan bagi daerah.
8.Bidang Pemberdayaan Masyakat Desa
Pemberdayaan masayarakat desa merupakan salah satu program Pemerintah Desa. Pemanfaatan semua sumber daya yang ada diharapken dapat membantu proses kemajuan desa. Rekomendasi DPRD Pemerintah Daerah diharapkan dapat maningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap penggunaan dana desa sehingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakal. Tantu dalam penggunaan dana desa tarsebut tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.
9. Bidang Pelayanan Publik, Pelayanan Kebersihan dan Pemadam Kebakaran.
Standar pelayanan Minimal menjadi tolak ukur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tolak ukur keberhasilan suatu pekerjaan. DPRD melihat bahwa masih dijumpai permasalahan pelayanan yang diberikan aparatur sipil Negara kepada masyarakat. Untuk itu DPRD merekomendasikan di antaranya, Pemerinlah Daerah dalam setiap pelaksanaan program. keglatan agar mengacu pade standar pelayanan minimal. sehingga diharapkan dapat meningkalkan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mampu menghasilkan kepuasan masyarakat, juga diharapkan agar pemerintah daerah dapat menyedlakan pelayanan kebersihan kota di beberapa wilayah juga tersedianya sarana prasana perasampahan yang memadai.
Demikian penyampaian catatan berupa rekamendasl DPRD Kabupaten Nunukan terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Nunukan Tahun Anggaren 2020. Sangat diharapkan agar rakomendasl ini dijadikan pedoman dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
“Selanjutnya DPRD Kabupalen Nunukan rneIaIui fungsi pengawasan akan tetap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program keglatan tahun 2021,” pungkas Hendrawan.
Sementara Ketua Pansus LKPJ, Hamsing SPi mengungkapkan, tahun 2020 banyak anggaran yang harus dialihkan, hal tersebut kata Hamsing karena pandemi covid- 19 dan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Nunukan.
“Peralihan anggaran di tahun 2020 telah banyak dilakukan karena faktor pandemi covid-19 dan pelaksanaan pilkada, untuk itu salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan daerah adalah dengan mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah dan mengoptimalkan penerimaan pajak dengan memanfaatkan sumber pendatan daerah yang ada” ungkap Hamsing
Diakhir penyampaiannya, Hamsing berharap catatan dan rekomendasi DPRD ini dapat menjadi masukan yang barmanfaat bagi pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menjadi lebih baik.
“Kami berharap catatan dan rekomendasi ini dapat menjadikan Kabupaten Nunukan menjadi lebih baik” ucap Hamsing mengakhiri. *****
