PROKOMPIM – Terpilih bersama 10 Kabupaten dan Kota dari seluruh Indonesia, Pemerintah Kabupaten Nunukan yang diwakili oleh Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah, SE.,M.Si hadir dalam Focus Group Discussion (FGD) Bilateral Indonesia – Prancis yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
FGD yang mengambil tema : “Membangun Ketahanan Maritim Indonesia di Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Terluar” ini digelar di Hilton Bali Resort , 12 – 13 Mei 2022.
Dalam kesempatan diskusinya, Wabup H. Hanafiah menyampaikan diskusi dan sharingnya tentang perkembangan perikanan dan rencana pembangunan industri perikanan di Kabupaten Nunukan.
Secara garis besar, H. Hanafiah yang hadir sebagai partisipan menyampaikan kepada audien dan narasumber tentang lima hal, yaitu gambaran umum kabupaten Nunukan, potensi perikanan, permasalahan dan isu strategis pengembangan perikanan, komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan perikanan, serta permasalahan lintas sektor dalam pengembangan perikanan.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam surat undangannya yang ditandatangani Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Bidang Maritim dan Energi menyampaikan bahwa ketahanan maritim Indonesia erat kaitannya dengan tata kelola maritim dengan berbagai dimensi fisik, ekologi, sistem pendukung, dan manusia di wilayah pesisir dan pulau pulau terluar. Oleh karena itu, pembangunan maritim Indonesia tidak hanya akan dicapai secara konkret di sektor kelautan dan pesisir, tetapi perlu upaya terintegrasi dari berbagai pemangku kepentingan di sektor maritim.
Terkait diskusi bersama Prancis, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi berpendapat bahwa Prancis memiliki pengalaman dalam mengelola pulau – pulau dan wilayah pesisir yang relatif kecil di wilayah Pasifik Selatan, salah satunya France Polynesia, pemanfaatan sumber daya dari pulau pulau terpencil di pasifik selatan dimanfaatkan dengan pengembangan pariwisata dengan dukungan dan akses yang memadai (terdapat bandara di masing masing gugusan pulau) serta dukungan lainnya. Oleh sebab itu Prancis dipandang dapat membagi pengetahuan terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau terpencil.
Selain 10 Kabupaten dan Kota serta 1 pemerintah Provinsi, tampak hadir dari berbagai kementerian terkait, NGO dan Akademisi. (Tim Liputan)
