NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi terhadap Nota Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Hal ini disampaikan Pj Sekretaris Daerah Nunukan, H. Asmar, SE, M.A.P., melalui rapat paripurna, Senin (18/11/24) di ruang rapat paripurna kantor DPRD Nunukan.
Terhadap Jawaban atas Nota Ranperda 2025 ini, H. Asmar menyampaikan hal ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjelaskan poin-poin yang menjadi perhatian fraksi-fraksi di DPRD.
“Pemerintah Daerah akan menjelaskan saran dan masukan dari Fraksi fraksi DPRD Nunukan terhadap pengelolaan anggaran tahun 2025 untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Nunukan,” ungkapnya.
Ia menambahkan jawaban pemkab Nunukan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD) 2025 perlu sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan bahwa setiap masukan dari fraksi-fraksi DPRD Nunukan dapat dijadikan acuan dalam menyusun program kerja daerah.
Tanggapan Atas Pandangan Umum Fraksi Hanura
Pemerintah Daerah menyampaikan apresiasi kepada Fraksi Partai Hanura atas dukungan dalam penyusunan penganggaran tahun 2025.
Kolaborasi antara pemerintah dan DPRD diharapkan dapat menghasilkan APBD yang tepat sasaran, sehingga mampu direalisasikan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Nunukan.
Pemerintah juga menyambut baik berbagai saran yang diajukan, sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan RAPBD.
Dalam sektor pertanian, pemerintah akan melanjutkan pemeliharaan irigasi Binusan dan irigasi di Krayan.
Di sektor perikanan, program rehabilitasi infrastruktur UPR di Tulin Onsoi dan pelatihan alat pendeteksi ikan (fish finder) akan dilakukan sesuai skala prioritas.
Untuk infrastruktur, alokasi anggaran pembangunan jalan desa dan kabupaten difokuskan pada peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah Nunukan.
Di sektor kesehatan, prioritas diberikan pada peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk rehabilitasi puskesmas, sarana prasarana, dan pemenuhan alat kesehatan.
Pelatihan SDM kesehatan juga menjadi fokus, dengan RSUD Nunukan sebagai pengampu pelatihan di masa depan.
Dalam sektor pendidikan, pemerintah berkomitmen menyediakan anggaran untuk pembangunan sarana pendidikan, program beasiswa bagi siswa kurang mampu, serta peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan.
Sektor ekonomi diarahkan pada pemberdayaan UMKM, peningkatan akses pasar, dan insentif untuk sektor potensial.
Di sektor pembudidayaan rumput laut, perhatian diberikan melalui alokasi anggaran dan pengembangan infrastruktur pendukung.
Pemerintah juga memprioritaskan pembangunan kawasan perbatasan, sektor olahraga, sumber daya alam berkelanjutan, dan pariwisata dengan fokus pada pengembangan destinasi unggulan serta peningkatan promosi dan infrastruktur wisata untuk mendorong ekonomi lokal. * (ADV-HUMAS DPRD NNK)
