NUNUKAN, – Ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa kembali ke daerah pemilihannya dalam rangka menjaring aspirasi konstituen, Jumat (22/2) di jalan Radio Kelurahan Nunukan Utara.
Kali ini Ketua.DPC. Partai Hanura menyambangi masyarakat di RT. 02, 04, 06 dan RT 10 Nunukan Utara, Kabupaten Nunukan.
Hadir dalam kegiatan ini, anggota DPD/MPR RI, Asni Hafid, Anggota DPRD Provinsi Kaltara, Tamara Moriska, SH Camat Nunukan, Hasan Basri S.IP, Lurah Nunukan Utara, Rudi, Babinkamtibmas dan masyarakat dari empat RT tersebut.
Menurut Hj. Leppa, Reses merupakan ajang silaturrahmi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan yang dituju.
” Tahun ini sudah saya gelar dua kali, DPRD Kabupaten Nunukan dan ntentunya banyak aspirasi masyarakat yang terserap, Insya Allah tahun ini kita akan bahas bersama Pemerintah Daerah bersama Banggar DPRD Nunukan.” ujarnya mengawali reses masa sidang III tersebut.
Dalam Agenda Reses Masa Sidang III Tahun 2021 – 2022 ini banyak Aspirasi yang disampaikan masyarakat antara lain, peningkatan pengendalian dampak lingkungan, bantuan sosial dan Sosialisasi dampak penggunaan android terhadap anak.
Terkait dampak lingkungan, sejumlah RT meminta pembuatan penutup parit agar warga setempat tertib membuang sampah agar kebersihan lingkungan tetap terjaga.
” Banyak sampah berserakan di jalan karena tidak tersedianya bak sampah di RT kami bu, kadang sampah di buang ke selokan akhirnya buntu dan menyebabkan banjir, ini sudah berkali kali kami sampaikan, tapi belum ada sampai sekarang” kata Kristiana Frans Warga RT 06.
Berbeda yang disampaikan Abdullah Ketua RT 02 Nunukan Utara, ia berharap agar di bangunkan drainase untuk pengendalian dan pencegahan banjir di Sungai Nunukan.
” Sekarang musim hujan, siring sungai runtuh dan menyumbat aliran air, kalau hujan deras sungai meluap menyebabkan banjir, dan berdampak di RT kami,” ujar Abdullah.
Kurangnya Sosialisasi dibidang Pemberdayaan, Perempuan dan Anak juga menjadi sorotan dalam reses tersebut.
Mantan Lurah Nunukan Utara, Wahyudi mengatakan, minat belajar anak anak di Kabupaten Nunukan kian menurun karena kurangnya sosialisasi terhadap penggunaan HP Android terhadap Anak.
” Lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positif, minat belajar anak semakin menurun karena cenderung main game online daripada mengerjakan tugas sekolah, banyak warga menyampaikan ini ke saya bagaimana menangani hal tersebut,” kata Wahyudi.
Menanggapi Aspirasi tersebut, Ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa mengatakan, pembangunan infrastruktur saat diakui lambat merespon harapan masyarakat.
Hal tersebut di sebabkan, karena anggaran pemerintah pusat, provinsi dan daerah fokus pada penanganan, pemulihan ekonomi pasca pandemik covid 19.
Sehingga banyak aspirasi masyarakat yang tidak terealisasi dampaknya adalah terjadi kesenjangan pembangunan dan mwmpengaruhi kondisi sosial masyarakat terutama pemanfaatan infrastruktur.
” Dalam waktu dekat ini kita akan membahas RKPD 2023 Nunukan, segala aspirasi yang disampaikan masyarakat kita tampung dulu kemudian kita bahas melalui Banggar DPRD bersama Tim TAPD Pemkab Nunukan,” kata Politisi Hanura ini.
Pengendalian dampak lingkungan tentu menjadi tanggungjawab seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, meskipun Pemerintah telah membangun infrastrukturnya, masyarakat harus meningkatkan kesadaran untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat.
” Kalau sudah saya bangunkan tempat sampah jangan sembarang buang lagi, ini harus kita jaga bersama, karena tanpa kesadaran masyarakat, kebersihan lingkungan pasti tidak terjaga jadi ayo kita bersama sama mencintai kebersihan lingkungan kita sendiri,” ajak Hj Leppa.
Antusias masyarakat mengikuti Reses tersebut terbilang tinggi, karena sejumlah ketua ketua RT juga ikut serta dalam kegiatan ini dan memberikan suasana yang berbeda.
Selama 1 jam 30 menit penyerapan aspirasi berlangsung, baik itu berupa saran, masukan maupun pengaduan akan dituangkan ke dalam laporan kegiatan reses dan selanjutnya akan disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk ditindaklanjuti.
Selain itu aspirasi masyarakat yang terhimpun dalam kegiatan reses ini akan menjadi bahan pertimbangan perencanaan pembangunan, agar pada pelaksanaan pembangunan mendatang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. *** HUMAS DPRD NNK
