*NUNUKAN* – Persoalan tunjangan bagi Ketua Rukun Tetangga (RT) menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat saat anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Arming, S.H., melaksanakan kegiatan reses di RT 08, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.
Dalam pertemuan tersebut, salah seorang Ketua RT menyampaikan bahwa berdasarkan hasil kesepakatan dalam rapat Forum RT, mereka meminta agar Arming meneruskan aspirasi tersebut kepada Gubernur Kalimantan Utara terkait tambahan tunjangan bagi para Ketua RT.
Ia menjelaskan, sebelumnya terdapat rencana pemberian tambahan tunjangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp500 ribu per bulan bagi Ketua RT.
Namun, realisasi bantuan tersebut hanya diterima satu kali, yakni selama lima bulan dengan total sebesar Rp2,5 juta. Pembayaran itu diterima sejak akhir tahun 2024. Sementara sepanjang tahun 2025 hingga tahun 2026, tambahan tunjangan tersebut tidak lagi diterima.
“Kami berharap melalui Pak Arming, aspirasi Forum RT ini bisa disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Utara. Sebab, tambahan tunjangan tersebut sangat kami harapkan untuk menunjang tugas dan tanggung jawab Ketua RT dalam melayani masyarakat,” ungkapnya.

Menurutnya, Ketua RT merupakan ujung tombak pelayanan pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Karena itu, perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan Ketua RT diharapkan dapat terus ditingkatkan.
Selain persoalan tunjangan Ketua RT, warga juga menyampaikan keluhan terkait penetapan desil yang menjadi salah satu dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial pemerintah.
Masyarakat mengkhawatirkan adanya perubahan atau kenaikan desil yang dapat menyebabkan warga yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) justru tidak lagi mendapatkan bantuan.
Padahal, menurut warga, kondisi ekonomi mereka tidak mengalami peningkatan. Bahkan, sebagian masyarakat mengaku keadaan ekonominya justru semakin menurun.
Warga berharap pemerintah dapat melakukan pendataan dan verifikasi secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya, sehingga bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan tidak menghilangkan hak warga yang masih membutuhkan.
Terkait berbagai aspirasi yang disampaikan padanya, Arming mengatakan akan menanyakan kembali terkait tambahan tunjangan Ketua RT, yang pernah terealisasi , namun sepertinya tidak ada lagi.
“Nanti saya pertanyakan kembali terkait tunjangan RT itu ke BKAD Provinsi Kaltara,” terangnya.
sementara untuk perubahan Desil ini hasil sensus ekonomi BPS beberapa waktu lalu, dirinya mengatakan kalau hal itu bisa disanggah melalui Kelurahan masing-masing.
“Jadi silahkan berkoordinasi dengan pihak kelurahan, kalau memang dikeluhkan perubahan itu, maka buat sanggahan, nanti pihak kelurahan yang selanjutnya berkoordinasi dengan BPS,” pintanya.
Melalui kegiatan reses tersebut, berbagai aspirasi masyarakat diharapkan dapat menjadi bahan perjuangan dan pembahasan lebih lanjut di tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. **(Adv-16)















