NUNUKAN – Singkatnya waktu yang diberikan Romobongan Komisi II DPR RI dan Wamendagri saat berkunjung ke Pulau Sebatik, membuat 5 Anggota DPRD Nunukan Asal Dapil Sebatik tuai kekecewaan, bukan hanya wakil rakyat ini yang kecewa bahkan Pemuda Perbatasan RI-Malaysia ini juga ikut kecewa dengan melakukan aksi gembok menyegel PLBN Sebatik.
Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Andi Muliyono, nyatakan kekecewaannya terhadap sikap para pejabat negara yang seharusnya menjaring aspirasi masyarakat.
“Namanya reses itu menjaring aspirasi masyarakat sebanyak-banyaknya. Yang terjadi semua serba dibatasi. Anggota DPRD Nunukan, Hamsing, baru angkat tangan saja sudah diperingatkan untuk singkat dan sebentar saja. Tak semua tersampaikan aspirasi masyarakat kita,” sesalnya.
Andi menambahkan bahwa DPRD Nunukan merasa tertekan dan tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai ketika masyarakat Pulau Sebatik menanyakan kapan PLBN dapat beroperasi?.
Sebelumnya, DPRD Nunukan juga telah mengajukan persoalan ini ke Kantor Staf Presiden (KSP), namun hingga saat ini belum ada tanggapan.
“Masalah ini sudah sekian lama, masyarakat butuh penjelasan apakah pemerintah pusat sudah melakukan lobi-lobi dengan Malaysia. Ini kan tidak ada penjelasan apapun sampai hari ini,” kata Andi Muliyono
PLBN Sebatik dibangun sejak 2020 dengan anggaran sekitar Rp 248 miliar. PLBN bertujuan menjadi motor penggerak perekonomian kawasan perbatasan serta memperkuat pengawasan dan keamanan negara.
Bahkan Pemuda Perbatasan Republik Indonesia-Malaysia di Nunukan, Kalimantan Utara, menggelar aksi demonstrasi pada Sabtu (4/10/2025). Aksi ini merupakan respons terhadap kunjungan rombongan Komisi II DPR RI dan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, ke Pelabuhan Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik.
Para pemuda perbatasan mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap PLBN yang telah menghabiskan anggaran negara lebih dari Rp 200 miliar, namun hingga saat ini hanya menjadi bangunan mubazir dan tidak berfungsi sesuai tujuan awal pembangunan.
“Kami menyatakan sikap untuk menutup sementara PLBN Sebatik, hingga ada kepastian mengenai waktu pengoperasiannya secara resmi,” ungkap salah satu koordinator aksi, Dedy Kamsidi.
Dedy menambahkan bahwa ia sangat kecewa dengan sikap para pejabat negara, terutama anggota Komisi II DPR RI, yang konon melakukan reses tetapi tidak memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat menyampaikan aspirasi mereka.
Ia juga menyoroti anggota DPRD Nunukan yang mendampingi kunjungan tersebut hanya diberikan waktu terbatas, sehingga banyak aspirasi masyarakat yang tidak tersampaikan.
“Berapa banyak pejabat datang silih berganti, namun PLBN Sebatik masih tetap tak berfungsi. Mereka hanya menghamburkan anggaran negara saja dengan alasan DL (Dinas Luar) namun Progresnya nihil,” tegasnya.
Dedy menekankan, para pedemo memahami bahwa operasional PLBN memerlukan kesepakatan dan persetujuan antara RI dan Malaysia.
Namun, mereka menuntut penjelasan dari pejabat yang hanya berkunjung tanpa memberikan informasi mengenai upaya diplomasi yang dilakukan untuk memfungsikan PLBN.
“Mereka punya SDM dan kemampuan diplomasi untuk segera memfungsikan PLBN. Kalau mangkrak terus, kita pertanyakan tim perencanaannya, apakah memang dibangun untuk pajangan. Dan kalau tak mampu berdiplomasi, sadar diri, mundur dari jabatannya, banyak anak negeri yang mampu untuk melakukan itu,” pungkas Dedy dengan nada kesal. (Humas DPRD Nnk-04)
