Tanjung Selor – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama DPRD secara resmi menyepakati dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Rapat Paripurna ke-23 Masa Persidangan I Tahun 2026–2027, yaitu Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 dan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah.
Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa perubahan anggaran ini merupakan instrumen penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.
Persetujuan ini bukan sekadar rutinitas birokrasi di atas kertas anggaran. Di balik jabat tangan antara eksekutif dan legislatif, tersimpan komitmen besar untuk merespons dinamika kebutuhan masyarakat yang kian kompleks.
Melalui penyesuaian anggaran ini, Pemprov Kaltara mengarahkan daya fiskalnya pada titik-titik krusial seperti Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), meningkatkan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kompetensi tenaga kerja muda agar mampu bersaing di era digital.
Pada sektor konektivitas pembangunan, Pemprov Kaltara mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan sebagai wajah depan NKRI di utara Kalimantan. Lalu pada Ketahanan Ekonomi dan Pangan akan memperkuat kestabilan harga melalui pengendalian inflasi serta memperkuat tumpuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Kemudian, Pemprov juga melakukan penguatan dalam membangun infrastruktur tangguh serta memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi risiko perubahan iklim.
”Setiap rupiah anggaran yang kita kelola harus dapat dipertanggungjawabkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pemerataan pembangunan,” ujar Gubernur Zainal di Ruang Lemlai Suri Kantor DPRD Provinsi Kaltara, Rabu (30/9).
Tak kalah monumental, persetujuan bersama Ranperda PUG menjadi wujud nyata hadirnya pemerintah bagi seluruh kalangan. Setelah sebelumnya sukses meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) predikat Pratama pada tahun 2023, Kaltara kini melangkah lebih jauh.
Regulasi baru ini menginstruksikan seluruh instansi pemerintah untuk menyusun Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Action Budget (GAB). Artinya, setiap perencanaan hingga penganggaran pembangunan wajib memperhitungkan akses, manfaat, dan perlindungan yang adil bagi kelompok perempuan, anak, lansia, hingga penyandang disabilitas.
Melalui sinergi erat ini, Kalimantan Utara optimistis dapat berdiri lebih tegak—bukan hanya sebagai benteng pertahanan di garis batas negara, tetapi juga sebagai rumah yang setara, aman, dan sejahtera bagi seluruh warganya. (dkisp)
