NUNUKAN – Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan, Muhammad Mansur, bakal membangun komunikasi yang lebih intens dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Nunukan, untuk memperkuat fungsi pengawasan dan memastikan penegakan hukum berjalan efektif di Kabupaten Nunukan.
Pernyataan tersebut disampaikan Mansur saat menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan, Burhanuddin, S.H., beserta jajaran, Kamis (30/10/25), di ruang kerja Ketua DPRD Nunukan.
Pertemuan itu merupakan agenda DPRD dan Kejari dalam mempererat sinergi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPRD Nunukan Hj. Leppa, Wakil Ketua I DPRD Nunukan Arpiah, S.T., M.I.Kom., Wakil Ketua II DPRD Nunukan Hj. Andi Mariyati, Ketua Komisi I DPRD Nunukan Andi Fajrul Syam, S.H., serta Sekretaris DPRD Nunukan Muhammad Effendi beserta jajaran.
Dalam kesempatan itu, Mansur menegaskan sinergi antara lembaga legislatif dan kejaksaan penting untuk mengawal kebijakan daerah agar tepat sasaran dan sesuai aturan hukum.
Ia menilai, komunikasi yang terbuka dan konstruktif dengan aparat penegak hukum akan memperkuat peran DPRD dalam fungsi pengawasan.
“Kami di Komisi I siap membangun komunikasi yang baik dengan Kejari, Ini penting agar pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan penggunaan anggaran publik bisa lebih transparan dan akuntabel,” ujar Mansur.
Mansur juga menjelaskan bahwa kolaborasi dengan kejaksaan akan menjadi salah satu upaya mencegah potensi pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurutnya, penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan harus berjalan seiring dengan upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan, Burhanuddin, S.H., menyambut baik inisiatif DPRD dalam mempererat hubungan kelembagaan.
Ia menegaskan, Kejari Nunukan siap bersinergi dengan DPRD dalam memastikan penegakan hukum berjalan adil dan tidak tebang pilih.
“Kami terbuka untuk bekerja sama dengan DPRD, sinergi ini penting agar fungsi pengawasan dan penegakan hukum bisa saling melengkapi demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” kata Burhanuddin.
Dengan terjalinnya komunikasi yang baik antara DPRD dan Kejaksaan, diharapkan pengawasan terhadap kebijakan publik di Nunukan semakin kuat dan transparan.
Kolaborasi ini juga menjadi langkah strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di wilayah perbatasan tersebut.*** (Humas DPRD Nnk-70)
