NUNUKAN* – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., menjelaskan kondisi keuangan pemerintah provinsi yang saat ini mengalami keterbatasan anggaran bahkan penurunan, saat melaksanakan kegiatan reses di Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan.
Dalam pertemuan tersebut, Muhammad Nasir menyampaikan bahwa pembangunan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan anggaran, tetapi juga harus memperhatikan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
Menurutnya, tidak semua aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat langsung diakomodasi melalui program Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Hal itu bergantung pada kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.

“Nanti kita lihat kewenangannya sejauh mana, apakah masuk kewenangan provinsi atau masuk ke kabupaten. Saya tidak ingin memberikan janji-janji muluk kepada masyarakat,” jelas Muhammad Nasir.
Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sedang menghadapi tantangan serius, sehingga diperlukan penyesuaian dalam menentukan prioritas pembangunan. (Adv-10)
















