TARAKAN – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tarakan, Rabu (18/11/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi sekaligus menyerap aspirasi terkait penanganan dan kesiapsiagaan bencana di daerah.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, mengatakan, dalam pertemuan tersebut pihaknya mendengarkan sejumlah persoalan yang dihadapi BPBD Tarakan, termasuk kebutuhan pembenahan administrasi, penanganan kebakaran lahan di kawasan Amal, hingga penguatan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.
Menurutnya, sejumlah hal yang disampaikan BPBD perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas pemerintahan agar penanganan kebencanaan dapat berjalan lebih efektif.
“Ada beberapa hal yang perlu dirapikan kembali dari aspek administrasi. Sebenarnya, untuk hal-hal seperti ini masih dimungkinkan selama ada permintaan. Karena itu, kami datang untuk berkoordinasi, lebih banyak mendengar dan menyimak apa yang menjadi kebutuhan mereka,” ujarnya.
Syamsuddin menjelaskan, persoalan kebakaran lahan di kawasan Amal menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut. Selain itu, kesiapan sarana dan prasarana kebencanaan serta kecepatan respons dalam menghadapi situasi darurat juga menjadi perhatian.
Pembahasan turut menyentuh aspek penganggaran yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas BPBD di lapangan.
Ia mengatakan, Komisi IV DPRD Kaltara berupaya menjembatani komunikasi antara BPBD Kota Tarakan dengan BPBD Provinsi Kaltara, meskipun dukungan anggaran dan kewenangan masing-masing pemerintah memiliki keterbatasan.
“Kami juga ingin menghubungkan dengan BPBD Provinsi. Walaupun ada keterbatasan, kami berharap tetap ada tindak lanjut dan dukungan yang bisa diberikan untuk Tarakan,” jelasnya.
Syamsuddin menambahkan, dalam pertemuan berikutnya Komisi IV berencana menghadirkan BPBD Provinsi Kaltara agar pembahasan mengenai kebutuhan, dukungan, serta pembagian peran dalam penanganan kebencanaan dapat lebih terarah.
Dengan demikian, kebutuhan BPBD Kota Tarakan bisa dikomunikasikan secara lebih jelas, termasuk bentuk dukungan yang memungkinkan dilakukan oleh pemerintah provinsi.
“Pada pertemuan berikutnya kami akan berupaya menghadirkan BPBD Provinsi, supaya pembagian tugas dan dukungannya juga jelas untuk Tarakan. Yang penting sekarang komunikasi harus terus dibangun, karena secara teknis masih bisa kita koordinasikan bersama,” pungkasnya. (Adv-28)
















