TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Achmad Djufrie, menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk mengikuti arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Menurut Achmad Djufrie, arahan dan edukasi yang disampaikan KPK menjadi pedoman penting bagi seluruh penyelenggara pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menyebutkan, melalui kegiatan koordinasi dan evaluasi bersama KPK, seluruh pihak mendapatkan pemahaman lebih jelas mengenai batasan serta mekanisme yang harus dipatuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan daerah.
“KPK ini kan datang khusus memberikan arahan dan petunjuk, apa yang bisa kita kerjakan dan apa yang tidak boleh dikerjakan,” tegas Achmad Djufrie.
Ia menekankan, setiap kebijakan dan program pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran daerah.
Salah satu hal yang menjadi perhatian khusus adalah pelaksanaan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Achmad Djufrie mengingatkan bahwa aspirasi masyarakat yang diperjuangkan melalui Pokir harus tetap mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan mengikuti mekanisme penganggaran yang telah ditetapkan.
“Pokir juga harus berjalan sesuai dokumen perencanaan. Jangan sampai pelaksanaannya tidak sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan,” ujarnya.
Menurutnya, kesesuaian antara aspirasi masyarakat, dokumen perencanaan, dan pelaksanaan program merupakan bagian penting dalam mewujudkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Karena itu, DPRD Kaltara menyatakan kesiapan untuk mengikuti arahan dan ketentuan yang disampaikan KPK, khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan agar seluruh proses tetap berada dalam koridor hukum.
“Kita harus mengikuti petunjuk yang diberikan agar dalam menjalankan tugas tidak salah melangkah,” katanya.
Achmad Djufrie berharap, melalui koordinasi dan evaluasi bersama KPK, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah semakin kuat. Dengan demikian, seluruh program pembangunan di Kalimantan Utara dapat terlaksana secara transparan, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Kami ingin seluruh program berjalan sesuai aturan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari potensi penyimpangan,” pungkasnya. (Adv-33)
















