TARAKAN – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Syamsuddin Arfah, mengajak masyarakat terlibat memberikan masukan dalam proses penyusunan dan pembahasan peraturan daerah (Perda). Menurutnya, keterlibatan masyarakat penting agar regulasi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.
Hal tersebut disampaikan Syamsuddin saat menggelar kegiatan reses di Kedai Celebes, Kota Tarakan, Sabtu (14/11/2026). Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah ketua RT, tokoh masyarakat, dan warga.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Daerah Pemilihan Tarakan itu mengatakan, reses bukan sekadar agenda rutin untuk bertemu konstituen, tetapi juga menjadi ruang dialog dua arah guna menyerap berbagai persoalan dan masukan masyarakat.
Selain membahas kondisi pembangunan serta keterbatasan fiskal daerah, pertemuan tersebut juga membicarakan persoalan sosial dan rencana pembahasan sejumlah Perda di lingkungan DPRD Kaltara.
“Dalam reses ini kami membahas perda-perda yang sudah kita jalankan dan perda-perda yang rencananya akan kita bahas atau akan kita pansuskan,” ujarnya.
Syamsuddin menilai, masyarakat memiliki pengalaman langsung terhadap berbagai persoalan di lingkungan masing-masing. Karena itu, masukan dari ketua RT, tokoh masyarakat, dan warga dapat menjadi bahan penting bagi DPRD dalam merumuskan kebijakan daerah.
Dalam diskusi tersebut, pembinaan generasi muda dan penguatan lingkungan sosial turut menjadi perhatian.
Ia menjelaskan, setiap rencana pembentukan Perda harus melalui mekanisme dan tahapan sesuai ketentuan, termasuk penyusunan naskah akademik sebagai landasan dalam merumuskan materi regulasi.
Untuk mendukung proses tersebut, pihaknya berencana melibatkan kalangan akademisi melalui kerja sama dengan Universitas Borneo Tarakan (UBT).
“Kajian akademisnya nanti kita kerja sama dengan Universitas Borneo Tarakan. Setelah itu, baru kita lanjutkan dalam proses pembahasan perda,” katanya.
Syamsuddin berharap, komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat terus terjaga. Ia ingin kegiatan reses menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan sekaligus memberikan gagasan terhadap kebijakan yang akan dibahas di tingkat provinsi.
Menurutnya, regulasi yang baik harus berangkat dari kebutuhan masyarakat sehingga keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan dan kehidupan sosial di Kalimantan Utara. (Adv-48)
















