TANJUNG SELOR – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Kecil Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memasuki tahap akhir pembahasan. Setelah hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diterbitkan, DPRD Kaltara bersama pemerintah provinsi bersiap menindaklanjuti sejumlah catatan penyempurnaan sebelum Ranperda tersebut disahkan.
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., mengatakan terbitnya hasil fasilitasi Kemendagri menjadi tahapan penting dalam proses penyelesaian regulasi yang ditujukan untuk memperkuat koperasi dan usaha kecil tersebut.
“Alhamdulillah, hasil fasilitasi Kemendagri sudah terbit. Ini menjadi tahapan penting yang membawa Ranperda Koperasi dan Usaha Kecil semakin dekat menuju persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,” ujar Nasir.
Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, hasil fasilitasi Kemendagri memuat sejumlah catatan penyempurnaan, baik terkait substansi maupun redaksional. Salah satu perhatian utama adalah penegasan batas kewenangan pemerintah provinsi agar materi regulasi tidak tumpang tindih dengan ketentuan pemerintah pusat.
Menurut Nasir, Ranperda tersebut memiliki substansi penting karena mengatur berbagai bentuk kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi serta pelaku usaha kecil di Kaltara.
Untuk sektor koperasi, sejumlah ketentuan yang diatur meliputi kemudahan perizinan berusaha, perluasan akses permodalan, pembinaan sejak tahap pendirian koperasi, hingga fasilitasi pelaporan hasil rapat anggota.
Sementara bagi pelaku usaha kecil dan UMKM, regulasi ini diarahkan untuk memberikan kemudahan dalam pengurusan legalitas usaha, akses pembiayaan, bantuan permodalan, serta penyediaan bahan baku dan sarana prasarana produksi.
Selain itu, Ranperda tersebut juga memuat dukungan perlindungan melalui layanan konsultasi dan pendampingan hukum bagi pelaku usaha kecil.
“Poin-poin ini penting karena kita ingin Ranperda yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi koperasi dan pelaku usaha kecil di Kaltara. Regulasi ini diharapkan tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan yang lebih nyata,” jelas Nasir.
Untuk mempercepat penyelesaian pembahasan, Pansus II DPRD Kaltara dalam waktu dekat akan menggelar rapat internal guna mencermati seluruh rekomendasi Kemendagri.
Setelah itu, hasil penyempurnaan akan dibawa ke rapat gabungan komisi DPRD Kaltara untuk mendapatkan masukan dan menyamakan persepsi sebelum memasuki tahap persetujuan bersama.
Nasir mengatakan, pihaknya menargetkan seluruh tahapan penyempurnaan dapat diselesaikan pada akhir November 2026. Dengan demikian, Ranperda tersebut diharapkan dapat dibawa ke rapat paripurna pada 29 November 2026, bersamaan dengan agenda persetujuan RAPBD Tahun Anggaran 2027.
“Kami berharap seluruh tahapan dapat berjalan lancar. Targetnya, pada 29 November 2026 mendatang Ranperda ini sudah dapat dibawa ke rapat paripurna untuk persetujuan bersama, bersamaan dengan agenda persetujuan RAPBD Tahun Anggaran 2027. Tentu ini tetap bergantung pada penyelesaian seluruh tahapan dan pembahasan yang diperlukan,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Pansus II DPRD Kaltara, Komarudin, S.Kom., M.H., menegaskan pihaknya berkomitmen mengawal penyempurnaan Ranperda tersebut agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menyebutkan, seluruh catatan dari Kemendagri akan ditelaah secara cermat. Koordinasi antara anggota Pansus, gabungan komisi, dan perangkat daerah terkait juga terus dilakukan agar pembahasan dapat diselesaikan sesuai target tanpa mengabaikan kualitas regulasi.
Dengan segera rampungnya pembahasan Ranperda tersebut, DPRD Kaltara berharap koperasi dan pelaku usaha kecil memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk berkembang.
Kehadiran regulasi ini diharapkan mampu memperluas akses permodalan, mempermudah legalitas usaha, meningkatkan kapasitas pelaku UMKM, serta memperkuat peran koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Bumi Benuanta. (Adv-47)
















