TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Rismanto, ST., MT., MPSDA., mendorong pemerintah daerah agar lebih memperhatikan pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah perbatasan, kepulauan, dan pedalaman.
Menurutnya, pembangunan di Kaltara tidak boleh hanya terpusat di kawasan perkotaan. Masyarakat yang tinggal di wilayah terluar dengan tantangan geografis yang lebih berat juga berhak mendapatkan perhatian dan pelayanan pembangunan yang proporsional.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian Rismanto dalam menyerap aspirasi masyarakat. Sejumlah kebutuhan infrastruktur, terutama pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan penghubung, masih banyak disampaikan warga dari Kabupaten Nunukan, Pulau Sebatik, hingga kawasan dataran tinggi Krayan.
Rismanto menilai, keberadaan jalan dan jembatan sangat penting bagi masyarakat di wilayah tersebut. Selain memperlancar mobilitas warga, infrastruktur yang memadai juga menjadi kunci membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat di wilayah perbatasan tertinggal dalam pembangunan hanya karena kondisi geografisnya berbeda. Kebutuhan mereka harus menjadi perhatian dalam menentukan prioritas pembangunan daerah,” ujar Rismanto, Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan, keterbatasan akses transportasi tidak hanya menyulitkan aktivitas masyarakat sehari-hari, tetapi juga berdampak terhadap distribusi bahan kebutuhan pokok. Kondisi jalan yang kurang memadai dapat meningkatkan biaya transportasi sehingga berpengaruh terhadap harga barang di wilayah pedalaman dan perbatasan.
Di sisi lain, akses jalan yang baik juga sangat dibutuhkan untuk mendukung pemasaran hasil pertanian dan perikanan masyarakat. Dengan jalur distribusi yang lebih lancar, hasil produksi petani dan nelayan di wilayah terluar diharapkan dapat menjangkau pasar yang lebih luas.
Karena itu, Rismanto menekankan pentingnya perencanaan pembangunan infrastruktur yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan masing-masing wilayah. Menurutnya, program pembangunan harus berdasarkan kondisi riil di lapangan, bukan sekadar perencanaan administratif.
Terkait berbagai aspirasi yang dihimpun melalui kegiatan reses, Rismanto memastikan akan membawa seluruh usulan masyarakat ke dalam pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Ia berharap, setiap aspirasi dapat dikaji dan disesuaikan dengan skala prioritas serta kemampuan anggaran daerah sehingga berpeluang ditindaklanjuti melalui program pembangunan.
Rismanto juga menegaskan bahwa perjuangan pemerataan pembangunan membutuhkan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah. Koordinasi harus dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penganggaran agar kebutuhan masyarakat dapat diperjuangkan secara terarah.
“Reses menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung apa yang dibutuhkan masyarakat. Aspirasi itu akan kita bawa ke pembahasan bersama OPD. Harapannya, ada tindak lanjut sehingga pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi warga,” tutupnya. (Adv-45)
















