NUNUKAN – Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal penggunaan anggaran daerah menjadi perhatian anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Rismanto, ST., MT., MPSDA. Hal tersebut disampaikannya saat menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 di Desa Harapan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, beberapa waktu lalu.
Dalam kegiatan tersebut, Rismanto mengajak masyarakat untuk lebih memahami kebijakan penganggaran pemerintah daerah, mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan. Menurutnya, pemahaman terhadap APBD penting agar masyarakat mengetahui arah penggunaan uang daerah sekaligus dapat mengawasi realisasi program yang telah direncanakan.
Ia menegaskan, APBD tidak semata-mata menjadi dokumen keuangan pemerintah, melainkan instrumen penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta berbagai program peningkatan kesejahteraan.
“Anggaran daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, warga perlu mengetahui bagaimana anggaran direncanakan, ke mana dialokasikan, dan bagaimana pelaksanaannya. Dengan begitu, masyarakat juga bisa ikut mengawasi,” ungkap Rismanto.
Pada kesempatan itu, Rismanto turut menjelaskan kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kaltara yang saat ini menghadapi kebijakan efisiensi anggaran di hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Kondisi tersebut, menurutnya, perlu dipahami masyarakat karena berdampak terhadap kemampuan pemerintah dalam mengakomodasi berbagai usulan pembangunan.
Ia mengakui, tidak semua aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat langsung direalisasikan. Selain keterbatasan anggaran, pelaksanaan pembangunan juga harus mempertimbangkan pembagian kewenangan antara pemerintah desa, kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat.
Meski demikian, ia memastikan aspirasi masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam memperjuangkan program pembangunan daerah. Untuk itu, warga diminta tidak ragu menyampaikan kebutuhan prioritas di lingkungan masing-masing.
“Memang saat ini pemerintah daerah harus melakukan efisiensi. Namun, bukan berarti aspirasi masyarakat tidak diperhatikan. Semua usulan perlu dilihat berdasarkan skala prioritas, kemampuan anggaran, dan kewenangan pemerintah,” jelasnya.
Rismanto juga menekankan bahwa pengawasan terhadap APBD bukan hanya menjadi tugas lembaga legislatif maupun pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat. Partisipasi warga dinilai dapat mendorong transparansi sekaligus memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan publik.
Sementara itu, perwakilan masyarakat Desa Harapan menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan sosialisasi tersebut. Mereka menilai kegiatan ini memberikan pemahaman mengenai pengelolaan anggaran daerah. Dalam kesempatan yang sama, masyarakat juga menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dana hibah sebesar Rp200 juta untuk pembangunan masjid di desa mereka.
Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sarana ibadah sekaligus menjadi salah satu bentuk perhatian terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat desa.
Melalui sosialisasi Perda APBD 2026 ini, Rismanto berharap masyarakat semakin memahami mekanisme penganggaran pemerintah daerah dan mampu mengambil bagian dalam mengawal setiap kebijakan pembangunan.
Ia juga berharap sosialisasi serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan, sehingga informasi mengenai kebijakan pemerintah provinsi tidak hanya diketahui masyarakat perkotaan, tetapi juga menjangkau warga di wilayah kecamatan dan desa, khususnya di daerah perbatasan Kabupaten Nunukan. (Adv-61)
















