TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) diminta lebih selektif dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2027. Keterbatasan kapasitas fiskal daerah mengharuskan pemerintah menyusun skala prioritas agar anggaran yang tersedia benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kaltara, H. Muhammad Nasir, mengatakan kondisi keuangan daerah harus disikapi dengan perencanaan yang matang. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap program yang diusulkan memiliki urgensi dan manfaat yang jelas sebelum dimasukkan dalam agenda pembangunan.
Ia mengakui, berbagai kebutuhan masyarakat masih memerlukan perhatian pemerintah. Namun, kondisi anggaran yang terbatas membuat seluruh aspirasi tersebut tidak mungkin direalisasikan secara bersamaan.
“Seluruh aspirasi masyarakat tentu menjadi perhatian kami. Namun, dengan kondisi keuangan daerah yang terbatas, perlu ada pemetaan usulan berdasarkan tingkat urgensi, manfaat, serta kemampuan anggaran yang tersedia,” ujar Nasir.
Menurutnya, penentuan skala prioritas merupakan langkah realistis dalam menjaga agar pembangunan tetap berjalan di tengah tekanan kemampuan keuangan daerah. Anggaran yang tersedia harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung dan memiliki dampak luas bagi masyarakat.
Nasir juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mempertimbangkan besarnya kebutuhan, tetapi harus memastikan setiap program sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.
Persoalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota, misalnya, perlu dikoordinasikan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan maupun pelaksanaan program dengan pemerintah provinsi.
“Setiap usulan harus dilihat kewenangannya. Jangan sampai program yang direncanakan justru tidak sesuai dengan tanggung jawab pemerintah provinsi. Koordinasi dengan kabupaten dan kota juga penting agar kebutuhan masyarakat tetap mendapatkan tindak lanjut,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nasir berharap keterbatasan anggaran tidak dijadikan alasan untuk mengurangi perhatian terhadap pelayanan publik dan kebutuhan dasar masyarakat. Justru dalam situasi fiskal yang terbatas, pemerintah dituntut semakin cermat menentukan program yang benar-benar dibutuhkan.
Ia menilai, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Karena itu, DPRD Kaltara mendorong agar penyusunan program tahun 2027 dilakukan secara terukur, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, ketepatan sasaran, serta pemerataan pembangunan.
Nasir optimistis, melalui perencanaan yang disiplin dan penentuan prioritas yang tepat, keterbatasan fiskal tidak harus menjadi penghalang bagi pemerintah untuk tetap menghadirkan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Utara. (Adv-63)
















