TANJUNG SELOR – Pemanfaatan aset milik pemerintah daerah yang belum memberikan kontribusi ekonomi menjadi sorotan DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara didorong lebih serius mengelola kekayaan daerah agar tidak sekadar tercatat sebagai barang inventaris, tetapi mampu menghasilkan pendapatan bagi daerah.
Dorongan tersebut menjadi salah satu rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kaltara dalam laporan akhir pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang disampaikan dalam rapat paripurna.
Dalam laporannya, Pansus I menilai masih terdapat aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal, apabila dikelola dengan baik, aset tersebut berpeluang menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
Wakil Ketua Pansus I DPRD Kaltara, H. Ladullah, menegaskan perlunya langkah konkret pemerintah untuk mendata dan memetakan seluruh aset yang belum produktif. Inventarisasi tersebut penting agar pemerintah dapat menentukan pola pemanfaatan yang tepat berdasarkan kondisi dan potensi setiap aset.
Menurutnya, aset milik daerah harus dikelola secara optimal sehingga keberadaannya benar-benar memberikan manfaat, bukan justru menjadi beban pemeliharaan tanpa menghasilkan kontribusi bagi keuangan daerah.
“Aset daerah yang belum dimanfaatkan harus segera diidentifikasi dan dipetakan. Jangan sampai kekayaan yang dimiliki pemerintah hanya menjadi barang inventaris tanpa memberikan nilai tambah bagi daerah,” tegas Ladullah saat membacakan laporan akhir Pansus.
Sebagai langkah optimalisasi, Pansus merekomendasikan agar Pemprov Kaltara membuka peluang pemanfaatan aset melalui mekanisme penyewaan maupun kerja sama dengan pihak ketiga sesuai peraturan perundang-undangan.
Ladullah berpandangan, pemerintah tidak boleh pasif dalam mengelola aset yang dimiliki. Diperlukan kreativitas dan strategi agar barang milik daerah yang selama ini tidak produktif dapat memberikan manfaat ekonomi serta menambah penerimaan daerah.
“Pemerintah daerah harus lebih proaktif mencari peluang pemanfaatan aset, baik melalui penyewaan maupun kerja sama yang sesuai ketentuan hukum. Dengan begitu, aset yang sebelumnya tidak produktif bisa memberikan manfaat ekonomi dan mendukung peningkatan pendapatan daerah,” ujarnya.
Tidak hanya menyoroti potensi peningkatan PAD, Pansus I juga meminta Pemprov Kaltara segera menindaklanjuti Ranperda tersebut dengan menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai aturan teknis pelaksanaannya.
Keberadaan Pergub dinilai penting untuk memberikan kejelasan mekanisme bagi organisasi perangkat daerah (OPD), terutama dalam melakukan pendataan, pengamanan, pemeliharaan, pengelolaan hingga pemanfaatan barang milik daerah.
Dengan adanya petunjuk teknis tersebut, pengelolaan aset diharapkan lebih tertib, transparan, dan memiliki pertanggungjawaban yang jelas.
Pembahasan Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah ini telah berlangsung sejak Februari hingga November 2026. Regulasi tersebut sekaligus menjadi upaya memperbarui Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 agar selaras dengan perkembangan ketentuan dari kementerian terkait.
Seluruh fraksi di DPRD Kaltara telah menyatakan persetujuan terhadap Ranperda tersebut dalam rapat paripurna.
DPRD berharap regulasi baru ini tidak berhenti sebatas aturan administratif, tetapi menjadi landasan bagi Pemprov Kaltara untuk membenahi tata kelola kekayaan daerah. Dengan pengelolaan yang lebih profesional, aset yang selama ini belum produktif diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan baru guna memperkuat kapasitas fiskal dan mendukung pembiayaan pembangunan di Kalimantan Utara. (Adv-62)
















