NUNUKAN – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menilai tahun 2021 Nunukan tidak mengalami defisit anggaran, hal ini sesuai dengan analisa penggunaan anggaran pada 2021 lalu.
Menurut Fraksi PKS, jika menganalisa realisasi PAD 154,81 persen, dana transfer pusat atau dana perimbangan terealisasi 101,13 persen dan Pendapatan Pemerintah Pusat dan pendapatan lainnya terealisasi 100 persen, menunjukkan angka yang maksimal.
Namun penggunaan anggaran harus berbanding lurus dengan sasaran pembangunan yang diharapkan masyarakat Nunukan.
” Dari tiga komponen pendapatan tersebut, kesimpulan kami bahwa Kabupaten Nunukan tidak mengalami Defisit atau kurang bayar, tetapi capaian ini harus berbanding lurus dengan pembangunan kesejahteraan masyarakat,” kata, Adama, Juru Bicara Fraksi PKS, melalui Rapat Paripurna ke 4, Selasa (28/6) di kantor DPRD Nunukan.
Fraksi PKS mencontohkan Pendapatan Pajak Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah tidak sebanding dengan alokasi dan realisasi belanja modal pemeliharaan penerangan jalan umum yang di kelola dinas perhubungan.
Pajak penerangan jalan realisasi sebesar Rp 6 Milyar lebih sementara pengelolaannya hanya Rp 224 juta, artinya realisasi penggunaan anggaran tidak maksimal.
” Dari data ini, terlihat bahwa pemerintah daerah tidak memaksimalkan pendapatan pajak penerangan jalan sebagai fasilitas umum, masyarakat membayar pajak penerangan namun tidak menikmati penerangan jalan umum,” ungkap Adama.
Demikian pula dengan Penggunaan Anggaran Dana Desa, Fraksi PKS menilai Pagu ADD Nunukan Rp. 65 Milyar lebih, realisasi transfer ke seluruh desa di Kabupaten Nunukan hanya sebesar Rp 56 Milyar lebih, artinya terdapat selisih Rp. 8 Milyar lebih.
Penggunaan anggarannya pun hanya untuk pengeluaran rutin gaji kepala desa dan perangkatnya menerima 10 hingga 11 bulan gaji.
” Kami berpendapat adanya kurang bayar ini tidak sejalan dengan komiten pemerintah daerah dalam mensejahterahkan aparat desa,” kata Politisi PKS ini.
Fraksi PKS memahami alokasi ADD bersumber dari Pendapatan Transfer yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) harus terealisasi 100 persen tanpa terkecuali namun kenyataannya tidak maksimal.
” Mohon penjelasan penjelasan lebih rinci terhadap penggunaan anggaran tersebut, kenapa masih terjadi kurang bayar,” lanjutnya.
Sejumlah hal yang menjadi perhatian Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada 2021 lalu dan meminta penjelasan dari pemerintah daerah pada rapat paripurna selanjutnya.
Diantaranya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih berada di peringkat 5 di provinsi kaltara dan tentu menjadi PR Pemerintah kedepan.
Tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan 4.24 persen dari tahun sebelumnya sehingga fraksi ini menilai Pemerintah Daerah gagal mengelola anggaran pembangunan.
” Ada beberapa angka yang ditemukan berbeda antara buku LKPJ Bupati Tahun 2021 dengan buku penjabaran perubahan APBD tahun 2021 tentang belanja modal dan belanja tak terduga, mohon dijelaskan,” tambah Adama.
Sebagai saran dan masukan, Fraksi PKS berpendapat agar pemerintah daerah menyelesaikan permasalahan yang dialami masyarakat terkait aktifitas angkutan barang dari Malaysia ke Kabupaten Nunukan, karena hal tersebut ada kaitannya dengan IPM yakni pendapatan perkapita masyarakat.
” Pendistribusian barang inilah memyebabkan pengeluaran perkapita di wilayah tiga sangat rendah, saat ini kapal distribusi barang tidak beroperasi tentu berdampak pada ekonomi masyarakat, semoga ada solusi yang ditawarkan pemerintah daerah dan DPRD agar kembali beraktifitas normal,” tutup Adama menyampaikan pemandangan umum Fraksi PKS. *Adv Humas DPRD NNK
