TANJUNG SELOR – Kebutuhan infrastruktur yang memadai masih menjadi harapan besar masyarakat Kabupaten Bulungan. Hal tersebut terlihat dalam kegiatan Reses Masa Persidangan I Tahun 2026/2027 Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., yang berlangsung di Tanjung Selor, 12 November 2026.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah usulan pembangunan yang dinilai mendesak untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Mulai dari peningkatan dan perbaikan akses jalan, revitalisasi sungai, hingga pembangunan jembatan menjadi aspirasi yang paling banyak mendapat perhatian.
Berbagai usulan itu mencerminkan masih besarnya kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur yang mampu menunjang konektivitas, memperlancar mobilitas, serta membuka akses antarwilayah.
Achmad Djufrie mengatakan, seluruh masukan yang disampaikan warga akan menjadi bahan penting dalam memperjuangkan kebutuhan pembangunan di tingkat provinsi. Ia menegaskan, aspirasi masyarakat tidak boleh hanya berhenti sebagai catatan dalam kegiatan reses, tetapi perlu diperjuangkan melalui mekanisme dan kewenangan DPRD.
“Dalam Reses Masa Persidangan I Tahun 2026/2027, saya menerima berbagai aspirasi masyarakat. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah peningkatan infrastruktur, khususnya pembangunan dan perbaikan jalan, revitalisasi sungai, serta pembangunan jembatan,” ungkapnya.
Politisi Partai Gerindra tersebut berpandangan, keberadaan infrastruktur yang berkualitas memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan daerah. Jalan yang layak, jembatan yang memadai, serta sungai yang tertata akan memberikan dampak langsung terhadap kelancaran kegiatan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak semata-mata berorientasi pada pembangunan fisik, melainkan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan keterhubungan antarwilayah dan pemerataan kesejahteraan.
“Infrastruktur yang baik bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kelancaran aktivitas, konektivitas antarwilayah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ketua DPRD Kaltara itu juga menilai reses memiliki arti penting dalam memastikan arah pembangunan daerah tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat. Melalui pertemuan langsung, wakil rakyat dapat mengetahui persoalan yang benar-benar dihadapi warga sekaligus memperoleh gambaran mengenai prioritas pembangunan di lapangan.
Ia menegaskan, kebijakan pembangunan yang tepat sasaran harus dimulai dari kemauan pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk mendengarkan suara masyarakat.
“Saya percaya, pembangunan yang tepat berawal dari kesediaan untuk mendengar dan memahami apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Achmad Djufrie memastikan berbagai aspirasi yang telah dihimpun akan dibawa dan diperjuangkan melalui fungsi legislasi, anggaran, serta pengawasan DPRD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
Ia berharap, hasil reses tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyusun prioritas pembangunan, sehingga kebutuhan infrastruktur masyarakat Bulungan dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan.
Dengan mengusung semangat mendengar, bergerak, dan berdampak, Achmad Djufrie berkomitmen menjadikan aspirasi masyarakat sebagai salah satu pijakan dalam mendorong pembangunan Kalimantan Utara yang lebih merata dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. (Adv-52)
















