• Tentang Kami
  • Hubungi Kami
Rabu, November 18, 2026
Portal Kaltara
Advertisement
  • Beranda
  • Daerah
  • Nasional
  • Internasional
  • Dunia Islam
  • Teknologi
  • Olah Raga
  • Hiburan
  • Kuliner
  • Agenda
  • Beranda
  • Daerah
  • Nasional
  • Internasional
  • Dunia Islam
  • Teknologi
  • Olah Raga
  • Hiburan
  • Kuliner
  • Agenda
No Result
View All Result
Portal Kaltara
No Result
View All Result
Home Advedtorial

Pansus Soroti Terhambatnya Investasi Akibat Belum Adanya Payung Hukum Terkait Aktivitas Galian C Dalam RTRW

by Kontributor
Mei 4, 2026
in Advedtorial, Kaltara
0
Pansus Soroti Terhambatnya Investasi Akibat Belum Adanya Payung Hukum Terkait Aktivitas Galian C Dalam RTRW
0
SHARES
17
VIEWS

TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara menggelar rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) Sinkronisasi Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Utara, khususnya terkait kawasan permukiman eksisting di Tanah Kuning–Mangkupadi yang masuk dalam Kawasan Peruntukan Industri (KIPI). Rapat ini berlangsung pada Senin (04/05/26).

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain, ST., dan turut dihadiri Wakil Ketua DPRD H. Muhammad Nasir, SE., M.M., CSL, anggota Pansus seperti Pdt. Robenson Tadem, Hj. Aluh Berlian, SH., M.Si., Moh. Nafis, tim pakar, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Bulungan, DPRD Kabupaten Bulungan, dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

READ ALSO

Reses di Nunukan Timur, Arming, SH Terima Aspirasi Warga: Meteran Listrik hingga Bantuan Sarana Olahraga

Di Desa Balansiku , Rismanto Fokus Terima Usulan Warga

Dalam pembahasan disampaikan terdapat lima persyaratan utama dari Kementerian ATR/BPN di Jakarta yang harus dipenuhi sebelum persetujuan lintas sektor diberikan. Di antaranya adalah pengamanan batas wilayah lintas negara serta pemenuhan kebutuhan pangan daerah sebesar 37 persen.

Pansus juga menyoroti terhambatnya investasi akibat belum adanya payung hukum terkait aktivitas galian C dalam RTRW. Saat ini, sebagian besar pelaku usaha galian C dinilai melanggar Perda RTRW kabupaten maupun provinsi, sehingga izin yang telah ada tidak dapat diperpanjang.

“Investor mundur karena RTRW kita tidak memberikan ruang. Padahal RTRW mengatur jauh lebih besar dibanding kepentingan lain,” tegas Pdt Robenson.

Selain itu, Anggota Pansus , Hj. Alih Berlian menekankan pentingnya pelaksanaan public hearing guna memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan tidak dirugikan oleh penetapan tata ruang.

Permasalahan utama yang mencuat adalah keberadaan KKPR PT KIPI yang masuk ke area permukiman seluas 112,33 hektare. KKPR tersebut diketahui akan berakhir pada 31 Desember dan direncanakan diperpanjang pada 2026. Pemerintah Kabupaten Bulungan telah mengajukan permohonan agar area tersebut dikeluarkan dari kawasan industri, namun belum diakomodasi oleh kementerian.

Kepala Bidang Tata Ruang PUPR menjelaskan bahwa dalam rancangan RTRW, kawasan tersebut tetap dipertahankan sebagai area permukiman, meskipun kewenangan penetapan kawasan industri berada di pemerintah pusat.

“Ini kewenangan pusat, namun kami tetap wajib mengakomodir usulan dari Bupati, DPRD, dan aspirasi masyarakat,” jelasnya.

Pihak Kementerian ATR/BPN menyatakan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) harus terintegrasi dengan peraturan daerah. Namun, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meminta agar kebijakan tersebut dievaluasi kembali.

“Jangan sampai karena kehadiran PSN, masyarakat justru terisolasi,” tegas anggota DPRD, Moh. Nafis.

Pansus RTRW menegaskan bahwa permohonan persetujuan lintas sektor baru akan diajukan setelah seluruh permasalahan diselesaikan, termasuk data dan aspirasi masyarakat Tanah Kuning dan Mangkupadi.

Sementara itu, DPRD Kabupaten Bulungan meminta agar tata ruang dikaji ulang dengan melibatkan survei lapangan secara langsung. Mereka mengusulkan alokasi sekitar 1.700 hektare untuk kawasan permukiman di Tanah Kuning, bahkan muncul opsi minimal 900 hektare.

“Jika tetap dipaksakan oleh pemerintah pusat, akan muncul gejolak. Ketika masyarakat dikelilingi kawasan industri, bagaimana mereka mencari nafkah sebagai nelayan dan petani,” ujar Andhika anggota DPRD Kabupaten Bulungan.

DPRD Bulungan juga mendorong adanya nota kesepahaman (MoU) atau Perda khusus untuk memperkuat perlindungan masyarakat lokal, termasuk penguatan pelaku usaha setempat.

Kepala Desa Tanah Kuning, Budi Rahman menegaskan bahwa masyarakat pada dasarnya mendukung program pemerintah, namun tidak ingin kehilangan hak dan mata pencaharian.

“Kami mendukung program pemerintah, tetapi jangan sampai kami harus mengemis di tanah sendiri. Kami memiliki bukti dan telah melalui berbagai proses. Harapan kami, pertemuan ini menghasilkan kepastian,” tegasnya. (Adv DPRD Kaltara-55)

 

Related Posts

Reses di Nunukan Timur, Arming, SH Terima Aspirasi Warga: Meteran Listrik hingga Bantuan Sarana Olahraga
Advedtorial

Reses di Nunukan Timur, Arming, SH Terima Aspirasi Warga: Meteran Listrik hingga Bantuan Sarana Olahraga

November 18, 2026
Di Desa Balansiku , Rismanto Fokus Terima Usulan Warga
Advedtorial

Di Desa Balansiku , Rismanto Fokus Terima Usulan Warga

November 18, 2026
Rismanto Anggota DPRD Kaltara Lakukan Reses di Sebatik
Advedtorial

Rismanto Anggota DPRD Kaltara Lakukan Reses di Sebatik

November 18, 2026
Muhammad Nasir Getol Perjuangkan UMKM, Pertanian dan Perikanan untuk Dongkrak Ekonomi Rakyat
Advedtorial

Muhammad Nasir Getol Perjuangkan UMKM, Pertanian dan Perikanan untuk Dongkrak Ekonomi Rakyat

November 18, 2026
Reses di Selisun, Muhammad Nasir Paparkan Hasil Perjuangan Aspirasi Masyarakat
Advedtorial

Reses di Selisun, Muhammad Nasir Paparkan Hasil Perjuangan Aspirasi Masyarakat

November 18, 2026
Muhammad Nasir: Anggaran Provinsi Terbatas, Aspirasi Warga Tetap Diperjuangkan
Advedtorial

Muhammad Nasir: Anggaran Provinsi Terbatas, Aspirasi Warga Tetap Diperjuangkan

November 18, 2026
Next Post
Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara Gelar Rapat Dengar Pendapat  Bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Utara

Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara Gelar Rapat Dengar Pendapat Bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Utara

POPULAR NEWS

Satresnarkoba Polres Nunukan Tangkap  6 Tersangka Narkoba, 2 di Antaranya Wanita

Satresnarkoba Polres Nunukan Tangkap 6 Tersangka Narkoba, 2 di Antaranya Wanita

Oktober 8, 2021
Kena Timpas Petugas APMS Sedadap Meninggal Dunia

Kena Timpas Petugas APMS Sedadap Meninggal Dunia

Juni 25, 2021
Ditipu Ratusan Juta Rupiah, dan Dicemarkan Nama Baiknya Mulyati Lapor Polisi

Ditipu Ratusan Juta Rupiah, dan Dicemarkan Nama Baiknya Mulyati Lapor Polisi

Oktober 16, 2021
Dua Pria Diborgol dan Dimasukkan ke Bagasi Mobil Jadi Tontonan Warga di Pangkalan Haji Putri

Dua Pria Diborgol dan Dimasukkan ke Bagasi Mobil Jadi Tontonan Warga di Pangkalan Haji Putri

Juli 9, 2025
Polres Nunukan Berhasil Amankan Sabu 5 Kg

Polres Nunukan Berhasil Amankan Sabu 5 Kg

Mei 27, 2021

EDITOR'S PICK

PPNI Harus Berkolaborasi

PPNI Harus Berkolaborasi

April 19, 2022
DPRD Nunukan Setujui Perubahan APBD 2026

DPRD Nunukan Setujui Perubahan APBD 2026

September 26, 2026
SEKJEN DPP SPRI : BPK RI BANTAH SINYALEMEN KONTRAK KERJA SAMA PEMERINTAH DAN MEDIA ADALAH TEMUAN

SEKJEN DPP SPRI : BPK RI BANTAH SINYALEMEN KONTRAK KERJA SAMA PEMERINTAH DAN MEDIA ADALAH TEMUAN

Juli 2, 2021
Omzet Penjulan Pelaku UMKM di Paras Perbatasan Meningkat Dibanding Tahun Sebelumnya

Omzet Penjulan Pelaku UMKM di Paras Perbatasan Meningkat Dibanding Tahun Sebelumnya

Oktober 23, 2023
  • Pedoman Jurnalistik
  • Redaksi
  • Pasang Iklan
  • Kritik & Saran
Independen & Objektif

© 2024 Portal Kaltara - Developed by AntaHost

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Daerah
  • Nasional
  • Internasional
  • Dunia Islam
  • Teknologi
  • Olah Raga
  • Hiburan
  • Kuliner
  • Agenda

© 2024 Portal Kaltara - Developed by AntaHost