Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Terhadap Penyampaian Nota Keuangan RAPBD Kabupaten Nunukan TA 2025

NUNUKAN – Dalam kesempatan ini pula Fraksi Gerindra menyampaikan Pemandangan Umum atas  Rancangan  APBD  Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah  satu instrumen  kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.  Dalam  kenyataannya  sampai  saat  ini  masih  belum  tercipta struktur APBD seperti apa yang diharapkan.

Struktur Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah (APBD) hanya menyajikan informasi tentang jumlah pendapatan dan penggunaan dana, sedangkan informasi tentang kinerja  yang dicapai, keadaan dan kondisi ekonomi serta potensinya tidak tergambarkan dengan jelas.

Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Nunukan, setelah melakukan analisis secara cermat terhadap nota keuangan rancangan APBD tahun anggaran 2025 , maka kami memiliki pemandangan umum sebagai berikut:

1. Fraksi Gerindra juga menyoroti pentingnya pembangunan  sumber daya manusia yang inovatif, berkualitas
2. Fraksi gerindra  menyatakan   komitmen  untuk  meningkatkan akuntabilitas   dan transparansi   dalam  pengelolaan   keuangan  dan pelayanan      publlk, Pemerintah  daerah  juga di harapkan  melakukan evaluasi  berkala  untuk optimalisasi  realisasi  pendapatan  dan belanja.
3. Persoalan penerimaan  pajak daerah sebagai salah satu komponen  PAD    Ketika kenaikan  belanja tidak diiringi dengan kenaikan  PAD, tetapi hanya bergantung  pada kenaikan Silpa dan kenaikan  penerimaan  transfer,  maka hal tersebut merupakan  situasi yang dapat dikatakan  ironis. Fraksi gerindra ingin menyampaikan   hal terse but dengan  meminta  agar kinerja pemungutan  pajak daerah terus dikaji hingga akhir tahun 2025. Dengan demikian,  akan dapat dicapai  hasil yang lebih baik.
4. Terhadap  penurunan      belanja     bantuan      sosial     sebesar Rp.306.486.134.00 kami meminta  penjelasan  faktor  dan penyebab terjadinya  penurunan  angka yang cukup
5. Fraksi Gerindra meminta kepada pemerintah melalui GPO terkait akan menyalurkan bantuan sosial untuk secara cermat pendataan penerima bantuan tetap  mengedepankan standar kepatutan  dan kelayakan  dan jangan  tidak tepat
6. Terobosan-terobosan untuk efisiensi anggaran perlu dilakukan mengingat terbatasnya  anggaran  kita, sementara  kebutuhan pembangunan  tak
7. Bahwa dalam pemandangan umun fraksi-fraksi ini adalah hasil evaluasi,  analisis serta berdasarkan pada realita kebutuhan masyarakat, sehingga   pemerintah   daerah  jangan pernah menganggap ini hanya kegiatan normatif atau ceremonial. *(ADV-HUMAS DPRD NNK)