JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menunjukkan dedikasinya dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui tahapan presentasi ajang “Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah” yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Tempo Media di Hotel Oakwood Suites, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/12).
Mewakili Gubernur Kaltara, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. H. Suriansyah, M.AP. mempresentasikan capaian kinerja daerah dihadapan dewan juri yaitu Inspektur Wilayah III Inspektorat Jenderal Kemendagri, Elfin Ilyas Nainggolan, Inspektur Wilayah I Inspektorat Jenderal Kemendagri, Rustam Mansur, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendagri Ahmad Husin Tambunan, Direktur Tempo Media Group, Arif Zulkifli, Peneliti Utama BRIN, Siti Zuhro, Wakil Ketua Ombudsman RI, Bobby Hamzar Rafinus, dan Perwakilan Pusat Data dan Analis Tempo, Philipis Parera.
Setelah mengikuti tahapan yang ketat, Pemprov Kaltara berhasil lolos menjadi finalis dan mengikuti proses akhir penjurian ini. Suriansyah memaparkan capaian Pemprov Kaltara pada tiga aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan publik, dan aspek daya saing daerah.
“Pada aspek kesejahteraan masyarakat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltara mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 71,83 persen menjadi 72,88 persen pada tahun 2023,” kata Suriansyah.
Kenaikan IPM tersebut diikuti oleh penurunan angka kemiskinan menjadi 6,45 persen pada tahun 2023 serta penurunan angka pengangguran menjadi 4,01 persen di tahun yang sama.
Pada aspek pelayanan publik, tren Indeks Prestasi Standar Pelayanan Minimal (IP SPM) Pemprov Kaltara mendapatkan tren yang cukup baik. “IP SPM Kaltara tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Dari 84,65 persen menjadi 96,21 persen pada tahun 2023,” jelas Suriansyah.
Sedangkan pada aspek daya saing daerah, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) iklim investasi Kaltara mengalami pertumbuhan dari tahun 2022 menjadi 3,26 poin pada tahun 2023.
Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan capaian kinerja pemerintahan daerah di provinsi Kaltara, diharapkan mampu menjadi daya dorong pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Peningkatan ini, pada aspek pelayanan publik dan peningkatan iklim investasi akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat melalui terbukanya lapangan kerja untuk masyarakat Kaltara,” tutup Suriansyah. (dkisp)
