NUNUKAN – Belum genap satu priode mengemban tugas sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Utara Nicky Saputra Novianto nyatanya membuat sejumlah pengurusnya terpecah belah.
Hal ini disampaikan salah satu Pengurus PWI Kabupaten Nunukan, Gazalba saat rapat pengambilan sikap dihadapan para Pengurus dan Anggota PWI Kabupaten Nunukan di Sekretariat PWI Nunukan, Jumat (22/8/2025).
Gazalba yang juga merupakan Dewan Penasehat PWI Kabupaten Nunukan mengatakan, pihaknya sangat perihatin atas kemelut yang terjadi di internal PWI sehingga mengakibatkan soliditas dan solidaritas kepengurusan di tingkat Provinsi dan Daerah menjadi tidak harmonis.
“Apabila hal ini terus berlanjut, sangat dikhawatirkan perpecahan dalam tubuh PWI akan semakin meluas. Untuk itu kami layangkan surat mosi tidak percaya ke PWI Provinsi, Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) dan PWI pusat,” ujarnya.
Dirinya mengungkapkan, dalam mosi tidak percaya tersebut pihaknya meminta Ketua PWI Provinsi Kalimantan Utara Nicky Saputra Novianto mundur. Jika tidak dipenuhi, pihaknya akan terus mengupayakan hal tersebut melalui jalur-jalur yang diatur organisasi.
“Organisasi itu hakikatnya milik semua anggota, sekecil apa pun persoalan dan kegiatan itu wajib diketahui anggota,” sebutnya.
Selain itu, ada beberapa hal yang disampaikan dalam mosi tidak percaya oleh pengurus PWI Kabupaten Nunukan. Pertama, PWI Kabupaten Nunukan nyatakan mosi tidak percaya terhadap Ketua PWI Provinsi Kaltara, Kedua menolak segala keputusan Ketua PWI Kaltara dalam Kongres PWI Pusat yang akan diselenggarakan di Jakarta 28 hingga 31 Agustus 2025. Ketiga minta Ketua PWI Kaltara mengundurkan diri dari jabatannya. Keempat meminta Pengurus PWI Kaltara mengambil sikap terhadap kemelut yang terjadi di tubuh organisasi sebagaimana diatur dalam AD/PRT PWI.
Pengurus PWI Nunukan juga melihat dan merasakan dinamika kepengurusan yang dipimpin Nicky Saputra Novianto sangat tidak bijak dalam memimpin organisasi sehingga selalu berkonflik dengan beberapa pengurus lainnya.
Dan terakhir keinginan Anggota PWI se Kaltara dalam menentukan Caketum PWI Pusat dalam Kongres PWI Pusat di Jakarta akhir bulan ini, sebaiknya di plenokan dan suara terbanyak dalam menentukan pilihan Caketum nantinya itulah yang disuarakan di Kongres, bukan keinginan Ketua PWI Kaltara sendiri seakan-akan punya hak prerogatif atau hak khusus.
“Organisasi sebaiknya dijalankan secara kolektif kolegial, sebagaimana yang diamanatkan dalam AD/PRT,” jelasnya.
Mencermati percakapan di group WhatsApp Anggota PWI Se Kaltara, nampak jelas keinginan Anggota melalui voting, menjatuhkan pilihan Caketum pada Akhmad Munir bukan Hendry CH Bangun.
“Ini suara dari bawah yang disampaikan ke Ketua PWI Kaltara, namun tidak diindahkan, dia justru tetap pada pendiriannya sendiri. Karena kami merasa suara kami tidak didengar makanya muncul mosi tidak percaya itu,” terang Gazalba lagi.
Bahkan Gazalba dengan tegas menyatakan mundur atau keluar dari keanggotaan PWI jika dalam kongres nantinya Hendry CH Bangun (HCB) yang terpilih jadi Ketum Pusat. Karena menurutnya, terjadinya dualisme kepengurusan PWI Pusat adalah ulah HCB diduga tidak transparan dalam pengelolaan Dana UKW PWI yang bersumber dari CSR BUMN.
“Saya nyatakan mundur dari kepengurusan maupun keanggotaan PWI jika HCB terpilih sebagai Ketua Umum PWI Pusat pada Kongres PWI di Jakarta yang akan datang. Saya enggan dipimpin oleh pemimpin yang telah mengakibatkan terjadinya dualisme kepengurusan PWI Pusat,” Pungkasnya. ***
