TANJUNG SELOR – Komitmen untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan menjaga stabilitas ekonomi di Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi fokus pertemuan antara DPRD Kabupaten Malinau dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
Rombongan DPRD Malinau yang dipimpin Ketua DPRD, Ping Ding, didampingi Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan para anggota, melakukan kunjungan kerja dan silaturahmi ke Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (22/9).
Kedatangan mereka diterima langsung Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., didampingi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara H. Denny Harianto, S.E., M.M, Asisten Bidang Administrasi Umum, serta Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Malinau memaparkan sejumlah agenda pembangunan. Di antaranya progres kesepakatan APBD Perubahan Kabupaten Malinau yang difokuskan pada peningkatan fasilitas publik, seperti sarana pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, DPRD juga mendorong penguatan Proyek Strategis Nasional (PSN) PLTA Mentarang Induk sebagai upaya menopang perekonomian daerah di tengah tren penurunan pendapatan dari sektor pertambangan.
Isu lain yang dibahas yakni antisipasi pengalihan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi sekitar 4.000 warga Malinau agar layanan kesehatan tetap berjalan tanpa hambatan.
Rombongan juga mengapresiasi komitmen Pemprov dalam percepatan pembangunan akses jalan darat yang dinilai mampu menekan subsidi angkutan udara ke wilayah pedalaman dan perbatasan.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Zainal mengapresiasi inisiatif koordinasi yang dilakukan DPRD Malinau. Ia menegaskan kolaborasi lintas pemerintah menjadi pondasi utama dalam menghadirkan pelayanan publik yang optimal.
Sebagai tindak lanjut, Gubernur menginstruksikan Plt. Kepala BKAD untuk memastikan proses evaluasi dan koordinasi alokasi dana transfer daerah serta APBD Perubahan berjalan cepat sesuai aturan, agar program di Malinau tidak terhambat.
Sementara itu, Sekprov Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., menyampaikan, seluruh poin hasil pertemuan akan segera dikonsolidasikan kepada Perangkat Daerah teknis agar program kerja antara Pemprov dan Pemkab Malinau berjalan selaras, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (dkisp)
